Breaking News

Panas! Kronologi Erdogan Usir Dubes AS & 9 Negara Barat

Panas! Kronologi Erdogan Usir Dubes AS & 9 Negara Barat
Presiden Recep Tayyip Erdogan (Foto: AFP/Adem Altan)
Penulis
Rubrik
Sumber
cnbcindonesia.com

Jakarta | Pemerintah Turki memutuskan untuk mengusir duta besar Amerika Serikat (AS) dan sembilan negara Barat lainnya. Langkah ini dilakukan Ankara lantaran negara-negara itu menuntut pembebasan tokoh filantropis, Osman Kavala.

Dalam pernyataan bersama pada 18 Oktober 2021, Duta Besar Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, Finlandia, Selandia Baru, dan AS menyerukan penyelesaian yang adil dan cepat untuk kasus Kavala, dan untuk "pembebasan mendesak". Tujuh negara itu sendiri merupakan sekutu Turki dalam aliansi militer NATO.

Hal ini berbuntut panjang. Mereka pun dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Turki, yang menyebut pernyataan itu tidak bertanggung jawab.

"Saya memberikan perintah yang diperlukan kepada Menteri Luar Negeri kami dan mengatakan apa yang harus dilakukan: 10 duta besar ini harus dinyatakan persona non grata (tidak diinginkan) sekaligus. Anda akan segera menyelesaikannya," kata Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan seperti dilansir dari Reuters, Minggu (24/10/2021).

"Mereka akan tahu dan mengerti Turki. Pada hari mereka tidak tahu dan mengerti Turki, mereka akan pergi," katanya yang disambut sorak-sorai penonton.

Kavala, seorang donatur untuk banyak kelompok masyarakat sipil, telah dipenjara selama empat tahun, didakwa membiayai protes nasional pada 2013 dan dengan keterlibatan dalam kudeta yang gagal pada 2016. Ia tetap dalam tahanan, sementara persidangan terakhirnya berlanjut, dan menyangkal tuduhan tersebut.

Sementara itu, hal ini mulai dibantah oleh negara-negara itu. Norwegia mengatakan kedutaannya belum menerima pemberitahuan dari otoritas Turki.

"Duta besar kami belum melakukan apa pun yang menjamin pengusiran," kata Kepala Juru Bicara Kementerian, Trude Maaseide, menambahkan bahwa Turki sangat menyadari pandangan Norwegia.

"Kami akan terus meminta Turki untuk mematuhi standar demokrasi dan aturan hukum yang negara itu berkomitmen di bawah Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa," kata Maaseide.

Erdogan sendiri telah mengatakan sebelumnya bahwa dia berencana untuk bertemu dengan Presiden AS Joe Biden pada pertemuan puncak ekonomi utama Kelompok 20 (G20) di Roma akhir pekan depan.

Namun seorang sumber diplomatik mulai menyuarakan potensi dampak diplomatik dari langkah seperti itu menjelang KTT G20 dan KTT iklim PBB di Glasgow yang dimulai pada akhir bulan.

"Tidak ada instruksi yang diberikan kepada kedutaan," kata sumber itu, seraya menambahkan bahwa ada kemungkinan keputusan akan diambil pada rapat kabinet Turki pada Senin.***

Komentar

Loading...