Palu Arit di Antara Menara Masjid (Bagian Dua)

Palu Arit di Antara Menara Masjid (Bagian Dua)
Penulis
Rubrik
Sumber
Tabloid Berita MODUS ACEH
 
“Kalau pemimpin PRRI, Permesta dan DI/TII yang sudah terang melawan pemerintah RI dengan kekerasan, merusak bangunan-bangunan dan sebagainya bahkan sampai berakibat hilangnya puluhan ribu nyawa rakyat tidak dihukum, apakah adil kalau saya dipersalahkan dan dihukum karena melakukan aktivitas revolusioner, membela rakyat dan revolusi memperkuat manipol dengan mengganyang kontra revolusi kapitalis, birokrat, pencoleng harta negara?” (Thaib Adamy, Wakil Sekretaris CD PKI Aceh).
 
***
 
HARI itu, Sabtu, 14 September 1965. Markas KODIM/0102 Sigli yang dijadikan sebagai tempat Pengadilan Negeri (PN) Sigli, yang berjarak sekitar 100 kilometer lebih dari Banda Aceh (dulu Kutaraja), Ibukota Provinsi Aceh, ramai didatangi masyarakat. Mereka ikut menyaksikan proses persidangan dengan terdakwa Thaib Adamy, salah seorang pimpinan revolusioner Partai Komunis Indonesia (PKI) Aceh. Dua hari kemudian atau Senin, 16 September 1965, Majelis Hakim PN Sigli, Chudari, menjatuhkan hukuman dua tahun penjara terhadap Thaib Adamy, Wakil Sekretaris Pertama Komite Partai Komunis Indonesia (CD-PKI) Aceh ini.  Dia juga anggota DPRD-GR Provinsi Daerah Istimewa Aceh, wakili PKI waktu itu.
 
Vonis terhadap Thaib karena dia dijerat tuduhan menyiarkan kabar bohong dan menghasut rakyat melalui pidatonya pada rapat umum PKI, 3 Maret 1963 di Gedung Bioskop Purnama Sigli. Tindakan Thaib ketika itu dinilai dapat menimbulkan keonaran, sekaligus menghina aparat pemerintah.  Itu sebabnya, Thaib dijerat Pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal-Pasal 154-160 KUHP, sesuai dengan tuntutan jaksa tinggi pengganti, Muhammad Hasan Basri, SH.
 
Itulah awal malapetaka PKI dan orang-orangnya di Aceh dan terjadi justru pada waktu PKI sedang berada di puncak kejayaan.  Para pimpinan, kader, anggota dan simpatisan PKI dengan berani melakukan pengerahan massa, pidato atau rapat umum yang disertai yel-yel revolusioner, serta debat dalam badan perwakilan.
 
Pakar sejarah dan akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Rusdi Sufi, dalam bukunya Krisis Nasional dan Masa Peralihan di Aceh (1965-1967) menulis, dua tahun sebelum terjadinya gerakan yang terkenal dengan G 30 S (Gerakan 30 September) PKI tahun 1965, Thaib Adamy telah memulai aksinya di Aceh. Itu dimulai sejak tahun 1963. Thaib telah menjadi orator PKI dengan melakukan penggalangan massa melalui rapat-rapat umum di sejumlah kabupaten di Aceh.
 
Dalam setiap rapat umum, Thaib Adamy melakukan semacam kampanye dengan menjelek-jelekkan kebijakan yang dilakukan pemerintah waktu itu. Setelah peristiwa G 30 S terjadi dan kemudian diketahui bahwa dalang dari peristiwa tersebut adalah PKI, maka rakyat dan pemerintah di Aceh baru menyadari bahwa pidato-pidato yang dilakukan Thaib Adamy, merupakan rangkaian pra kondisi Gerakan 30 September yang pada akhirnya telah membawa banyak korban jiwa manusia.
 
Syahdan, 3 Maret 1963, Thaib Adamy berpidato di Sigli, Kabupaten Pidie, karena pidatonya ini dianggap sangat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka atas perintah Panglima Kodam I Iskandar Muda waktu itu dijabat Kolonel M. Yasin selaku Pedarmilda (Penguasa Daerah Militer Daerah Aceh), Thaib Adamy ditangkap. Penangkapan ini dilakukan tanggal 29 Maret 1963 berdasarkan laporan Mayor Abdullah Hanafiah selaku Dandim 0102 Sigli pada waktu itu.
 
Proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sigli yang mengadili terdakwa Thaib Adamy waktu itu berlangsung di Aula KODIM 0102, dihadiri serta mendapat perhatian dari rakyat yang anti komunis. Selain itu, hadir pula simpatisan PKI yang dikerahkan organisasi tersebut untuk memberikan semangat bagi terdakwa dengan sorak dan tepuk tangan di celah-celah pidato terdakwa dengan pengawalan ketat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Buku Atjeh Mendakwa menyebutkan, setiap sidang dihadiri sekitar lima sampai sepuluh ribu pengunjung.
 
Dibandingkan dengan daerah lain di Aceh, PKI dapat berkembang pesat di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Aceh Utara (setelah pemekaran, Samalanga berada dalam Kabupaten Bireuen). Itu disebabkan, kecamatan ini pada tahun 1930-an merupakan daerah gerakan Sarikat Islam yang kemudian berkembang menjadi Sarikat Islam Merah (embrio gerakan komunis).  Tak heran, bila sewaktu sidang pengadilan Thaib Adamy sejak bulan Maret 1963 di Sigli, berduyun-duyun orang komunis dan simpatisannya berdatangan dari Samalanga untuk memberikan support pada Thaib Adamy.
 
Menariknya, perkara yang menimpa Thaib Adamy saat itu justru dinilai oleh pimpinan PKI sebagai proses terhadap PKI dan rakyat.  “Ini juga merupakan tantangan terhadap ofensif manipol”, demikian kata Muhammad Samidikin, Sekretaris Pertama Komite PKI Aceh/anggota CC PKI pada itu. Selanjutnya, Muhammad Samidikin mengatakan, walaupun terjadi di Aceh, tetapi mempunyai arti nasional yang penting dan merupakan suatu perkara politik revolusioner yang besar setelah SOB dihapuskan.
 
Dari enam kali sidang yang dijalani Thaib Adamy dengan hakim tunggal Chudari, dia tetap kokoh membela diri dengan berpidato tanggal 12 September 1963. Pidato itu dia beri nama  “Atjeh Mendakwa”.  Secara yuridis, ia dibela kawan dekatnya Syahrial Sandan dan Sofyan SH, dengan menghadirkan dua orang saksi pendukung, masing-masing Hasyim M.H. dan T.A. Rahman. Namun, jaksa penuntut umum (JPU) saat itu tak kehilangan akal. Mereka menghadirkan saksi yang memberatkan Thaib Adamy, yaitu Ibrahim Abduh (Bupati KDH Tingkat II Pidie), Mahyuddin Hasyim (Wakil Ketua DPR-GR Tingkat II Pidie), T. Ibrahim Hussien (Kabag Politik), A.R. Ibrahim (Peninjau politik pada Kantor Bupati Pidie) dan M. Hasan Yusuf dari Front Nasional/anggota BPH.
 
Setelah mendekam dua tahan dalam penjara Sigli, Thaib Adamy akhirnya menghirup udara bebas. Kehadirannya, disambut kawan-kawannya dan simpatisan PKI dengan menggelar rapat umum. Sejak itulah, popularitas Thaib meningkat di kalangan kader dan simpatisan PKI. Dia merupakan tokoh PKI yang didaulat untuk menyambut persiapan tibanya hari-H yang telah dirancang pimpinan PKI saat itu, yakni Gerakan 30 September 1965, yang juga awal terjadinya tragedi krisis nasional di Indonesia.
 
***
 
Secara historis, tulis Rusdi Sufi, PKI sudah berkembang di Aceh sejak zaman kolonial Belanda atau tahun 1910 yang dibawa kaum pendatang. Ini sejalan dengan dibangunnya infrastruktur sebagai upaya memantapkan Aceh menjadi bagian integral dari wilayah Nedelandsch Indie (Hindia Belanda). Hasilnya, struktur demografis masyarakat Aceh berubah cepat dengan hadirnya pendatang baru tadi. Mereka bekerja di pemerintahan, pegawai kereta api, buruh pelabuhan, pabrik dan buruh perkebunan.
 
Berdasarkan laporan politik Hindia Belanda di Aceh yang disiarkan Mailr No:899geh/26, Mailr No: 1304geh/33, dan Mailr No:259geh, pada tahun 1920-an yang memantau setiap kegiatan para aktivis partai komunis menyatakan, mereka berusaha merekrut kaum buruh pada sejumlah lokasi perkebunan untuk dijadikan kader partai komunis. Saat itu, ada dua nama ipar dari Minangkabau yaitu A. Karim MS dan Nathar Zainuddin, Minggu dan Maswan dari Pulau Jawa yang sempat menonjol sebagai aktivis komunis di Aceh. Meski mulanya hanya propaganda komunis, tapi kemudian para pekerja kebun, tambang, pelabuhan, buruh kereta api serta pegawai pemerintahan lambat laut menjadi pengikut gerakan ini hingga menjalar pada kalangan orang Aceh yang telah mendapat pengaruh budaya urban (kota). Terutama  yang tidak puas dengan struktur sosial masyarakat feodalistik ketika itu.
 
Misal, ada nama Cut Din, putra seorang kadhi meusapat Meulaboh di Aceh Barat, T. Ali Basyah, mantan ulee balang Matang Kuli (Aceh Utara) yang dipecat pemerintah kolonial Belanda, begitupun posisi mereka tidak begitu berpengaruh dalam menentukan kehidupan partai komunis di Aceh. Meski tak sama seperti rekan mereka di Pulau Jawa, aktivis komunis di Aceh sering menohok kepentingan Belanda. Pada 14-15 April 1926 malam misalnya, diadakan rapat di bawah pimpinan Abdul Muluk, seorang propagandis asal Minangkabau yang berdomisili di Medan. Rapat berlangsung di Meunasah Ulee Ceue, Gampong Namploh, Samalanga. Rapat itu membicarakan kegiatan dan usaha yang diperlukan partai tersebut.
 
Itu sebabnya, Maswan yang bekerja pada Kantor Kas Daerah, tanggal 31 Mei 1926 menggelapkan uang kas daerah sebanyak f 25.000 (gulden) untuk keperluan pembiayaan operasi mereka. Rapat-rapat gelap tadi untuk menyusun kekuatan kaum komunis di Aceh, termasuk tempat-tempat lainnya. Perbuatan tak elok itu akhirnya tercium pemerintah Belanda. Polisi rahasia Belanda bergerak cepat dan menangkap aktivis komunis di Aceh. Mereka dijatuhi hukuman untuk meninggalkan Aceh. Hanya Cut Din yang dilepas kembali tahun 1932 setelah mendapat jaminan dari ayahnya. Sisanya dibuang ke Boven Digul, Irian atau Papua saat ini.
 
Komunis mulai kembali riwayatnya di Aceh pada November 1945 atau satu bulan setelah pembentukan Keresidenan Aceh. Saat itu dipimpin Saiman yang berpusat di Kutaraja (Banda Aceh saat ini). PKI Aceh tunduk pada Komisaris PKI Sumatera di Medan yang saat itu dijabat A. Karim MS. Dia pula yang sering datang ke Aceh (Kutaraja) untuk menggembleng dan mengkader sejumlah politisi, sekaligus membentuk underbow PKI seperti: Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Gerwani dan Lekra. Basis mereka adalah buruh kebun, pabrik dan pelabuhan serta pegawai kereta api. Mulusnya aksi Karim di Aceh karena bermitra dengan Thaib Adamy.
 
Sejalan dengan Anggaran Dasar Pasal 3 PKI yang disahkan pada Kongres VI, 11-13 Januari 1947 di Solo, disebutkan, PKI berusaha mencapai tujuan dengan jalan perjuangan kelas sosial yang revolusioner, yaitu perjuangan kelas buruh, tani dan golongan yang terhisap dan tertindas terhadap kelas borjuis. Sikap anti penindasan dan anti penyalahgunaan kekuasaan menjadi slogan PKI. Itu sebabnya, PKI di Aceh sering berhadapan dengan kaum ulama dan kelompok berkuasa.
 
Makanya, A. Husein Al Mujahid bersama Tentara Perjuangan Rakyat (TPR) pada akhir Februari atau setidaknya awal Maret 1946, melakukan aksi menurunkan kaum bangsawan dari tahta kekuasaan di Aceh atau lebih dikenal dengan: Peristiwa Cumbok atau revolusi sosial. Saat itu, dua tokoh PKI yaitu Nathar Zainuddin dan Thaib Adamy ikut ambil bagian. Mereka menggarap gerakan tersebut menjadi gerakan pembebasan terhadap kesewenang-wenangan kaum ningrat Aceh atau lebih disebut sebagai kelas borjuis.
 
Begitupun, aliansi itu tak kekal. Sebab, pemerintahan yang baru juga dinilai PKI telah melakukan praktik serupa. Aktivis komunis kembali menggerakkan massa untuk menentang penguasa melalui agitasi politik dan demokrasi. Terjadi konflik cukup seru antara aktivis komunis dengan kelompok berkuasa ketika itu di Kutaradja, karena masing-masing pihak ingin menguasai kebun dan ladang minyak di Aceh Timur. Salah satu letupan yang terkenal adalah “Langsa Affair” pada Mei 1949.
 
Saat itu, Aceh menjadi provinsi sendiri, tidak lagi di bawah Sumatera Utara. Tapi, itu ditantang PKI yang menginginkan Aceh tetap berada di bawah Keresidenan Sumatera Utara. Caranya, pada tahun 1950-1953, para aktivis PKI Sumatera Utara bergabung dengan kelompok ultra-nasionalis Aceh. Sebab, dari keuntungan politik itulah mereka akan mendapat keuntungan besar jika Aceh berada di bawah Keresidenan Sumatera Utara. Namun, niat tersebut tak berhasil, sebab ditentang habis-habisan oleh kaum ulama di bawah pimpinan Tgk Abu Daud Bereueh. Abu Bereueh dan pengikutnya dengan semangat jihad melakukan perlawanan gerakan aktivis palu arit (PKI) di Aceh. ***

Komentar

Loading...