Tingkatkan Syariat Islam dan Halau Perbuatan Zina

Srikandi PP Langsa Minta Pemerintah Aceh Buat Qanun Poligami

Srikandi PP Langsa Minta Pemerintah Aceh Buat Qanun Poligami
Oktarina, Ketua Serikandi Pemuda Pancasila Kota Langsa/Ilyas Ismail
Penulis
Rubrik
Sumber
Laporan Ilyas Ismail Aceh Timur

IDI | Ketua Organisasi Kepemudaan (OKP) Srikandi Pemuda Pancasila (PP) Kota Langsa, Oktarina dalam akun Facebook-nya menulis dan meminta Pemerintah Aceh untuk menyusun draf qanun tentang legalitas Poligami di Aceh.  Argumen Oktarina pentingnya  qanun legalitas poligami di Aceh, mengingat Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang menegakkan syariat Islam secara kaffah dan qanun tersebut juga menjaga wanita Aceh agar tidak menjadi korban laki-laki.

Oktarina dalam inbox-nya dengan MODUSACEH.CO, Rabu pagi (16/8/2017), menyatakan mengapa dia mengizinkan statusnya untuk diekspos. Dalam akun Facebook-nya, ia menulis bahwa dewasa ini banyak wanita menjadi istri kedua secara diam-diam, dan ada juga pria yang terjerumus pada perbuatan maksiat dengan menggunakan wanita tuna susila (WTS) secara terselubung. Akibatnya, dikhawatirkan terjadi maksiat yang terselubung seperti pembunuhan janin, penyebaran penyakit kelamin seperti HIV-AIDS. Dan yang menerima dampak adalah wanita yang baik dan suci, korban dari lelaki yang tidak bertanggungjawab.

“Apa lebih baik berzina? Apa lebih baik kumpul kebo? Apa lebih baik makan malam, bayar dan langsung pulang? Jika seseorang lelaki meski karena syahwat diharuskan menikahi wanitanya tentu tidak lebih dari empat kali menikah, di mana keempat wanita tersebut harus dinafkahi lahir dan bathin. Belum lagi bertanggungjawab kepada anak-anak keturunannya, tanggung jawab yang berbagi, waktu yang berbagi, perhatian yang berbagi,” tulis Oktarina di akun Facebook-nya.

Sambung Oktarina. “Dan jika saat ini wanita 10 kali lebih banyak dibanding lelaki, yang harus berpasangan seorang lelaki dan seorang wanita, wanita selebihnya nasibnya menjadi korban tipu daya lelaki, korban prostitusi atau menunggu ajal kematian? Islam telah mengatur kehidupan lelaki dan wanita (halal poligami). Aceh Nanggroe Syari'at harusnya meng QANUN kan Poligami ada legalitas/kekuatan hukum agar wanita tidak menjadi korban dari lelaki,” tulisnya.

Pernyataan Oktarina, terkait adanya qanun poligami di Aceh, juga didukung Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Aneuk Nanggroe (KANA) Muzakir. “Apa yang dikatakan Oktarina dalam akun facebooknya sangat benar. Selain sunnah Rasul, dalam Al- Quran, surat An- Nisa ayat 3, juga tersebut tentang lelaki boleh menikah hingga 4 wanita,” ujar Muzakir. Tambah Muzakir, Qanun tentang legalitas poligami di Aceh perlu segera dirancang Pemerintah Aceh dengan melibatkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) diminta untuk menyusun Qanun tersebut. “Jika Pemerintah Aceh tidak menyiapkan draf Qanun tersebut, DPRA dapat mengambil inisiatif membuat Qanun tersebut dengan melibatkan MPU,” kata Muzakir.

Itu sebabnya, ia mengajak seluruh teungku atau guru pengajian untuk lebih sering menyampaikan materi pengajian tentang halalnya berpoligami sesuai tuntutan syariat kepada kaum hawa di Aceh. “Ini penting agar kaum hawa di Aceh paham hukum sebenarnya tentang poligami dan ini juga merupakan upaya untuk menegakkan syariat Islam yang kaffah di Aceh.

Dengan adanya qanun legalitas ini, tentunya akan melahirkan lelaki yang bertanggunggungjawab terhadap isteri dan anak-anaknya. Qanun ini juga dapat memperkecil maksiat khalwat di bumi Serambi Mekkah ini,” demikian Muzakir, seraya mengatakan, menikah lebih baik dari berzina.***

Komentar

Loading...