Jelang Milad GAM, 4 Desember 2019

Nurdin AR: Pemerintah RI Harus Punya Niat Baik Penuhi MoU Helsinki

Nurdin AR: Pemerintah RI Harus Punya Niat Baik Penuhi MoU Helsinki
Nurdin Abdurrahman (Foto: Zulhelmi)
Penulis
Rubrik

Tanggal 4 Desember 2019 mendatang, merupakan hari ulang tahun atau Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke-43. Nurdin Abdurrahman, seorang mantan juru runding GAM dengan Pemerintah Indonesia berharap; Jakarta (pemerintah Indonesia) harus punya niat baik untuk penuhi MoU Helsinki.

Bireuen | Mengenakan kemeja putih lengan panjang, Nurdin Abdurrahman duduk seorang diri di Kantin Kantor Bupati Bireuen. Hari itu, Minggu, 1 Desember 2019. Dia memesan secangkir kopi dan tak ada seorangpun yang menemaninya di sana.

Hanya koran lokal di tangan. Lalu media ini menyapa mantan Bupati Bireueun ini.

Sambil melempar senyum dan duduk dekat dengan pria yang sekilas dilihat menyerupai wajah orang Eropa itu. Media ini kemudian terlibat percakapan tentang Milad GAM Ke-43, tanggal 4 Desember 2019.

Mengawali pembicaraan itu, dengan nada suara pelan, Nurdin menyebut. GAM sudah menyetujui kesepakatan damai dengan Pemerintah Indonesia atau berdasarkan MoU Helsinki, yang ditandatangani pimpinan GAM bersama Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia, 15 Agustus 2005.

“Itu merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri," kata Nurdin.

Karena itu sebutnya, selama kurun waktu setelah perjanjian damai, kiprah masyakarat Aceh sudah sangat meningkat, baik pendidikan, ekonomi maupun kegiatan sosial lainnya.

Hanya saja ujarnya, sampai saat ini, masih ada point-point MoU yang belum terpenuhi. Karena itu, jajaran GAM dan semua elemen masyarakat Aceh harus satu suara dan sikap.

"Artinya, memperjuangkan supaya pemerintah Indonesia komit dengan apa yang telah ditandatangani. Baik MoU Helsinki maupun UU Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh,” jelasnya.

Nah, untuk Milad tahun ini, pemahaman yang disebut tadi harus lebih didalami dan direalisasikan kepada masyarakat. "Intinya, GAM bukan lagi memperjuangkan kemerdekaan Aceh," kata Nurdin AR.

Masih kata dia. “Yang harus diperjuangkan sekarang adalah, semua point MoU dilaksanakan dan diiplementasikan secara menyeluruh oleh Pemerintah Indonesia,” ungkapnya.

Dia juga menyampaikan, Pemerintah Indonesia harus memiliki niat baik untuk benar-benar menerapkan MoU Helsinki di Aceh. ”Jangan ada istilah mencari-cari alasan yang tidak relevan dengan apa yang sudah ditandatangani kedua belah pihak,” pintanya.

Kepada Pemerintah Aceh, Nurdin berharap agar anggaran yang sudah ada dapat direalisasikan secara maksimal. “Sangatlah sedih atau kecewa, pemanfatan anggaran (APBA) tiap tahun hanya 40  hingga 60 persen. Sebenarnya ini tidak boleh terjadi. Itu yang harus benar-benar diperhatikan Pemerintah Aceh,” tegasnya.

Mengenai bendara,  Nurdin punya pandangan sendiri. Menurutnya tak perlu bersikukuh untuk bisa bendera GAM menjadi bendera Aceh. “Tak bisa kita bersikukuh, karena ada beberapa kendala psikologis maupun politis dengan bendera GAM,” ungkapnya.

Dia mengajak, GAM mengambil jalan tengah saja. ”Mungkin bulan bintangnya kecil sedikit kemudian garis tidak diletakkan di tengah seperti itu, bisa di pinggir atau di atas. Garis hitam putih bisa saja melintang,” saran Nurdin.

Kalau terlalu bersikukuh tentang bendera, dia khawatir akan terus terjadi ketegangan dan kesenjangan sosial atau psikologis antara Jakarta dan Aceh. "Dan Itu tidak kita inginkan," katanya.*** 

Komentar

Loading...