Stiker BBM Subsidi Resmi Dicabut

Noverrizal dan Syakya Meirizal: Berarti Akui Kesalahan Tapi Gugatan Tetap Lanjut

Noverrizal dan Syakya Meirizal: Berarti Akui Kesalahan Tapi Gugatan Tetap Lanjut
Noverrizal/Foto Ist
Penulis
Rubrik

Meulaboh I Meski Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT mencabut Surat Edaran (SE) Gubernur Aceh, Nomor: 540/9186, tentang program stickering pada kenderaan roda empat.

Namun keputusan itu ternyata tidak menyurutkan niat Noverrizal dan Syakya Meirizal dari Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GERAM), untuk tetapmelanjutkan gugatan class action terhadap Plt. Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah.

Noverrizal misalnya, melalui sambungan telpon, Jumat (16/10/2020) sore menegaskan. Gugatan yang sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh tetap mereka lanjutkan. “Kita tetap melanjutkan gugatan,” tegas Noverrizal.

Alasannya tidak ada kata mundur dari gugatan class action tersebut, karena salah satu poin materi gugatan adalah, karena adanya kerugian masyarakat dari kebijakan Gubernur Aceh, terkait penempelan stiker pada kenderaan.

“Di situ ada poin, salah satu alasan kita menggugat class action adalah ada kerugian masyarakat,” ujarnya Verri yang sedang melakukan perjalanan dari Banda Aceh ke Aceh Utara.

Itu sebabnya menurut Verri begitu dia akrab disapa, karena muncul kerugian dari surat edaran tersebut. Tentu, ada diskriminasi, sehingga masyarakat tidak bisa mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti biasanya.

“Jadi ketika ada pencabutan surat edaran Plt tersebut, itu semakin menguatkan materi guguatan bahwa benar terjadi kerugian. Artinya mengakui kesalahannya,” kata Noverrizal.

Ia juga mengaku, meskipun surat edaran sudah dicabut. Proses sidang tetap bisa dilanjutkan karena dalam gugatan ada kerugian materil.

“Memang dalam poin kita pencabutan surat edaran, itu sudah tercapai. Tapi kerugian masyarakat akibat pemberlakukan regulasi ini belum tereksekusi. Sehingga kita tetap melanjutkan gugatan,” tegas Verri.

20201016-gugatan

GERAM ajukan gugatan terhadap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah di PN Banda Aceh (Foto: M.Yusrizal)

Jelas Verri, untuk agenda sidang perdana terkait gugatan class action 24 masyarakat Aceh itu, telah dijadwalkan, Senin mendatang (19/10).

Sementara dalam surat Nomor: 540/14661, tanggal 15 Oktober 2020 dengan perihal pencabutan surat edaran yang ditujukan ke para Bupati/Walikota se-Aceh dan Sales Area Manajer Retail Aceh PT. Pertamina (Persero).

Nah, pada angka 2 disebutkan; sehubungan surat edaran Gubernur Aceh Nomor 540/9186 tanggal 2 Juli 2020 tentang program stickering pada kenderaan sebagai strategi untuk penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) yang tepat sasaran, mengingat usulan DPRA karena pelaksanaan di lapangan belum berjalan efektif, maka perlu dicabut dan ditinjau kembali pelaksanaannya.

Sementara itu, pendapat serupa juga disampaikan Syakya Meirizal. 'Kami menghargai pencabutan itu, tapi gugatan tetap jalan,' kata Saykya pada media ini, Jumat sore di Banda Aceh.

Alasannya, ada beberapa materi gugatan yang belum terjawab dari Pemerintah Aceh. Pertama, permohonan maaf kepada rakyat Aceh. Kedua, jaminan ketersediaan BBM untuk masyarakat dan ketiga, ganti rupi inmaterial. 'Karena itu, sepenuhnya perkara ini kami serahkan kepada Majelis Hakim PN Banda Aceh. Apapun putusan nantinya, tetap kami hargai,' ujar Sakya.

Lantas, benar surat tersebut resmi dikeluarkan Gubernur Aceh? Hingga malam ini, MODUSACEH.CO belum mendapat penjelasan resmi dari Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Aceh Muhammad Iswanto, baik ketika konfirmasi melalui telpon seluler maupun pesan WhatsApp (WA).***

Komentar

Loading...