Terkait Aceh Lockdown

Nasir Djamil: Tak Sulit Asal Direncanakan Secara Matang

Nasir Djamil: Tak Sulit Asal Direncanakan Secara Matang
M. Nasir Djamil (Foto: Ist)
Rubrik

Banda Aceh | Anggota DPR RI asal Aceh dari Fraksi PKS, M. Nasir Djamil berpendapat. Keinginan berbagai pihak di Aceh agar provinsi ini segera menerapkan; lockdwon adalah wajar. Sebab, hingga kini jumlah terpapar virus corona (Covid-19) di Aceh terus meningkat. Baik berstatus orang dalam pengawasan (ODP) maupun pasien dalam pengawaan (PDP).

Hanya saja sebut, Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR-DPD RI ini, kebijakan itu direncanakan secara matang. “Sayangnya, kita belum punya data yang konkrit berapa OPD dan PDP,” ucap Nasir Djamil, saat diminta pendapatnya melalui telpon seluler, Minggu, 29 Maret 2020.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil I) Aceh ini juga menilai. Saat ini Aceh belum memiliki alat kesehatan untuk menguji secara pasti, apakah seseorang positif terjangkit Covid-19 atau tidak. “Kita juga belum punya data yang valid tentang berapa kepala keluarga (KK) warga Aceh yang miskin,” sebut dia.

Padahal, ini menjadi penting, sebagai data jika dilakukan lockdwon. “Kita belum punya kemampuan menyiapkan  bahan kebutuhan pokok untuk warga saat terjadi lockdown,” ungkap dia.

Itu sebabnya kata Nasir, Pemerintah Aceh sudah harus memikirkan dampak medis dan sosial jika lockdown dilakukan.

“Di banyak daerah, ada problem sosial di mana warga yang tidak mampu kesulitan membiayai hidupnya. Jika ini berlangsung beberapa bulan, tidak tertutup kemungkinan berpotensi terjadi tindak pidana kejahatan,” duga Nasir Djamil.

Nasir menilai, sejak awal mulai dari pemerintah pusat hingga daerah tidak berpikir untuk lockdown. Padahal, dari sisi waktu, ide melakukan lockdown sebenarnya sudah terlambat.

“Tapi untuk menghindari kerusakan yang lebih parah maka lockdown adalah solusi. Ada kaidah ushul fikih yang mengatakan, tidak sempurna kewajiban tanpa dia maka dia itu wajib,” kata alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini. 

Masih kata Nasir. "Artinya, tidak sempurna usaha kita untuk menghentikan penyebaran virus corona tanpa lockdown. Maka lockdown itu menjadi wajib. Yang penting dampak sosial, psikis, ekonomis, dan medis yang perlu dipikirkan dengan komprehensif  sampai bulan Juni 2020 mendatang,” usul Nasir.

Tak hanya itu, jika lockdown menjadi pilihan, maka Pemerintah Aceh, kabupaten dan kota harus berani merelokasi anggaran untuk mengatasi dampak-dampak tadi.

“Kita punya dana Otsus, maka gunakan dana itu mengurangi dan mengatasi dampak tadi,” usul Nasir.***

Apakah Anda setuju jika Aceh dilakukan lockdown? Secara diplomasi Nasir Djamil menjawab. “Setuju dengan catatan. Jika tidak konseptual dan terencana dengan baik dan berpeluang gagal untuk diimplementasikan, maka pemerintah di Aceh, harus menyiapkan rencana lain yang sejalan dengan peraturan perundangan,” ujar Nasir.***

Komentar

Loading...