Dana Tersedot, Manfaat Tersendat

Nasib Miris Gedung Tgk. Chik Ditiro Aceh

Nasib Miris Gedung Tgk. Chik Ditiro Aceh
Penulis
Rubrik

Gedung Tgk. Chik Ditiro atau lebih dikenal Gedung Sosial Aceh nyaris rusak dan tak terawat. Padahal, puluhan miliar anggaran dikucurkan Pemerintah Aceh sejak 2015 hingga 2018. Kualitas pekerjaan pun terlihat asal jadi. Siapa yang bertanggungjawab? Berikut liputan wartawan MODUSACEH.CO, Saiful Haris Arahas dan Umar Hakim yang ditulis Muhammad Shaleh untuk Liputan Fokus.

SEPI dan nyaris tidak bertuan. Itulah kesan pertama yang tak mengoda, namun cukup menyita perhatian. Rumput mulai panjang dan satu per satu flatpon bagian depan jatuh. Termasuk kaca di bagian atas depan.

Jika melintas dari arah timur menuju pusat Kota Banda Aceh. Liriklah ke sebelah kiri jalan. Jangan kaget, Gedung Tgk. Chik Ditiro atau akrab disebut Gedung Sosial ini, kondisinya begitu miris dan memprihatinkan.

20200606-gedung-sosial2

Fakta ini, sekaligus menambah daftar panjang tentang mirisnya pengelolaan aset milik Pemerintah Aceh. Padahal, tak sedikit dana telah dikucurkan untuk merehabilitasi dan merenovasi gedung yang menjadi kebanggaan warga Aceh tersebut.

Bahkan, proyek itu dilaksanakan selama tiga tahun anggaran yaitu, 2015, 2017 dan 2018. Ironisnya, walau diplot anggaran miliaran rupiah, tapi kualitas pekerjaannya bisalah disebut; meragukan!

Itu sebabnya, banyak pihak menyebut; proyek ini persis tambal sulam jika tak elok dikata sebagai program; abu nawas!

Berdasarkan penelusuran media ini. Gedung Tgk Chik Ditiro pernah dilakukan renovasi dan konstruksi (revitalisasi) besar-besaran pada tahun 2015 lalu.

Laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Aceh, 8 Juli 2015 menyebutkan, pernah dilakukan pekerjaan konstruksi renovasi, dibawah satuan kerja (Satker) Dinas Cipta Karya Aceh dengan pagu anggaran Rp4.320.000.000,00. Pekerjaan ini dimenangkan PT. Mirtada Sejahtera dengan harga penawaran Rp3.838.400.000,00. Dananya  bersumber dari APBD 2015.

Lalu, pada 1 April 2017, dilanjutkan kembali pekerjaan konstruksi revitalisasi. Kali ini sudah berada di bawah Satker Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh. Lagi-lagi, Pemerintah Aceh menyediakan anggaran (APBA 2017), Rp13.573.250.000,00. Proyek ini dimenangkan PT. Sarjis Agung Indrajaya, dengan harga penawaran Rp12.600.000.000,00.

Tak berhenti di sini, pada 19 September 2018, pekerjaan konstruksi lanjutan revitalisasi Gedung Tgk. Chik Ditiro (dibawah Satker Disbudpar Provinsi Aceh), kembali dilanjutkan.

Tercatat dengan pagu Rp8.313.250.000,00. Dan dimenangkan PT. Pulau Bintan Bestari, dengan harga penawaran Rp8.061.961.426,38. Pekerjaan tersebut bersumber dari APBD 2018.

Sebelumnya atau tahun 2014, perencanaan Gedung Tgk. Chik Ditiro juga telah menelan anggaran daerah, Rp 200 juta. Waktu itu, perencanaan tersebut dimenangkan PT. Griyatama Indokonsul dengan harga penawaran Rp163.955.000,00, yang bersumber dari APBD 2014.

Lantas, siapa pihak yang bertanggungjawab terhadap kondisi ini? Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pekerjaan konstruksi revitalisasi Gedung Tgk. Chik Ditiro pada APBD 2017 (dibawah Satker Disbudpar Aceh), Eliati menyebut. Salah satu sebab mengapa hingga kini gedung tersebut terbengkalai dan tidak terpakai, karena pekerjaannya belum selesai.

Kata Eli, seharusnya perlu segera diselesaikan. Sebab, tahun 2019 sudah pernah dialokasikan anggaran kembali untuk pengerjaannya. Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT, meminta untuk dicoret kembali.

20200606-eliati

Eliati, PPTK Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Gedung Tgk. Chik Ditiro APBA 2017 (Foto: Dok.Pribadi)

Alasannya, pengelolaan gedung tersebut direncanakan akan dikelola pihak ketiga atau swasta.

“Gedung itu terbengkalai karena memang belum siap, sehingga tidak fungsional. Tahun 2019 sempat dialokasikan kembali anggaran, tapi Pak Plt Gubernur minta untuk ditarik kembali, karena ada wacana mau dipihak ketigakan,” ungkap Eli, Sabtu, 6 Juni 2020 pagi di Banda Aceh.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pekerjaan konstruksi revitalisasi Gedung Tgk. Chik Ditiro pada APBA 2017, Dedy Fahrian menyebut. Masa pengerjaan di bawahnya, pengerjaan gedung itu tidak bermasalah. Katanya, semua berjalan baik dan tanpa hambatan atau kendala.

Namun, karena sistim pengerjaan gedung itu dilakukan secara bertahap, menjadi kendala tersendiri sehingga seperti saat ini. Sepengetahuannya kata Dedy, gedung itu akan dikelola pihak ketiga. Sehingga, pada 2019 harusnya ada pengerjaan lanjutan tahap akhir, tidak jadi dikerjakan atau dilelangkan kembali.

“Saat saya masih di Disbudpar, pekerjaannya masih lanjut sampai 2018. Tapi di 2019, saya sudah tidak ada lagi. Jadi, saya tidak tahu lagi bagaimana kelanjutannya sekarang. Mungkin yang lebih tahu Pak Kadis yaitu Jamaluddin,” katanya.

Secara terpisah, Suburhan, Kepala Bidang Bahasa dan Seni Disbudpar Provinsi Aceh, selaku KPA pada pekerjaan konstruksi lanjutan revitalisasi Gedung Tgk. Chik Ditiro (APBA 2018) menyebut. Tidak berfungsionalnya Gedung Tgk. Chik Ditiro, karena pekerjaannya belum siap.

20200606-suburhan

Suburhan, KPA 2017 Disbudpar Aceh (Foto: Dok.Pribadi)

Menurut Subur, tahun 2019, Disbudpar Aceh telah mengalokasikan anggaran untuk tahap akhir lanjutan pekerjaan konstruksi gedung ini. Namun, menjelang pelaksanaan tender, ada permintaan dari Rumah Sakit Pertamedika, agar gedung ini dikelola mereka.

Bahkan, pihak RS Pertamedika juga meminta aksesnya dapat tembus ke rumah sakit. “Tahun 2019 ada lanjutan lagi, tapi tiba-tiba ada permintaan dari RS Pertamedika. Mereka mengatakan, kalau ada bagian-bagian yang belum selesai, akan diselesaikan,” kata Suburhan saat dihubungi wartawan MODUSACEH.CO, Sabtu di Banda Aceh.

Ia menyebutkan, pada pekerjaan konstruksi yang bersumber dari APBA 2018 (Rp8.313.250.000,00) juga ada pengadaan alat pengatur suhu (AC) dari luar negeri, dan rumah mesin listrik (genset).

Sementara itu, Aprilizar, PPTK pada pekerjaan konstruksi lanjutan revitalisasi Gedung Tgk. Chik Ditiro (APBA 2018), dibawah satker Disbudpar Aceh menjelaskan. Direncanakan pada tahun 2019, pekerjaan konstruksi Gedung Tgk. Chik Ditiro sudah selesai semuanya. Sehingga, pada tahun 2020 diharapkan sudah bisa dibuka untuk umum.

Itu sebabnya kata Aprilizar, jika 2019 jadi dilanjutkan pekerjaan tersebut, maka hanya tinggal finishing (penyelesaian akhir) saja. Karena pekerjaan itu dikerjakan secara bertahap. “Cuma tinggal finishing saja seperti konstruksi dan pengadaan lainnya,” sebut dia.

Dia menjelaskan, tahun 2019 untuk lanjutan tahap akhir, Disbudpar Aceh sudah menganggarkan dana. Namun ada instruksi dari Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk menghentikan pekerjaan lanjutan itu.

Alasannya ya itu tadi, untuk dikelola pihak ketiga. “Karena saya bukan lagi pejabat struktural dinas, jadi saya tidak tahu secara detail dasar keputusan untuk dikelola pihak ketiga. Sampai saat ini saya tidak tahu info lebih lanjut bagaimana kelanjutannya,” jelas Aprilizar.

Semudah itukah? Entahlah! Karena itu tak salah bila aparat penegak hukum mengusutnya.***

Komentar

Loading...