Terkait Sidang Ahok

Nama Empat Advokat Aceh Sempat Beredar, Lalu Hilang

Nama Empat Advokat Aceh Sempat Beredar, Lalu Hilang

Jakarta | Sidang perdana Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Pengadilan Negeri Jakarta Utara di eks PN Jakpus, Jl Gajah Mada, Jakpus, Selasa (13/12/2016), hari ini. Ternyata tak hanya menarik perhatian ummat Islam di Indonesia. Tapi juga sejumlah mantan aktivis di Aceh.

Maklum, berdasarkan list (daftar) kuasa hukum Ahok yang beredar di media sosial (medsos), tercatat dari 64, ada empat advokat berdarah Aceh. Mereka adalah, Sayed Muhammad Mulyadi SH, J Kamal Farza SH, Imran Mahfudi SH serta T. Nazaruddin SH.

Sumber MODUSACEH.CO mengungkapkan, dua nama yaitu Sayed dan Imran adalah anggota Badan Hukum DPP PDIP, sementara J Kamal Farza mewakili profesional. Nah, tak jelas T Nazaruddin SH mewakili unsur apa. Begitupun, Sayed Mulyadi dan J Kamal Farza telah membantah, terkait munculnya nama mereka. “Pada draf awal, saya dan Boim (sebutan untuk Imrah Mahfudi) memang sempat masuk. Sebab, kami adalah anggota Badan Hukum DPP PDIP. Tapi, kemudian kami sampaikan, karena terlalu sibuk dengan pekerjaan lain dan tolong tidak dilibatkan,” ujar Sayed.

Itu sebabnya kata Sayed, dari 64 kuasa hukum Ahok menjadi 34 orang. Ini berarti ada 30 orang yang mengundurkan diri. “Sekarang dipakai Ahok para pengacara yang tergabung dari unsur Tim Bhineka Tunggal Ika. Saya dan Boim tidak masuk lagi,” ungkap Sayed.

Sayed menduga, sederet nama advokat tadi, tak lepas dari unsur atau mewakili partai politik pendukung Ahok. Ada dari Badan Hukum PDIP, Bidang Hukum Partai Golkar dan Bidang Hukum Partai NasDem maupun unsur profesional. “Dan itu tadi, karena dari awal memang kami tidak ikut, sejak dari proses di Kepolisian hingga kejaksaan. Makanya kami tidak mau terlibat. Apalagi banyak tugas partai yang harus kami kerjakan, terutama soal sengketa Pilkada nantinya,” papar Sayed.

 Sayed menduga, munculnya 64 nama dalam daftar awal kuasa hukum Ahok, karena include dengan posisi mereka masing-masing atau sebagai kuasa hukum di partai. “Selain itu, kami memahami psikoligis orang Aceh, saya dan Boim lahir dan besar di Aceh,” tegas Sayed, mantan anggota DPR RI Fraksi PDIP dari Dapil Jawa Timur. Masih kata Sayed. “Dan itu tidak masalah, sebab banyak pengacara lain yang mau. Tinggal bagaimana memberikan rasa keadilan bagi rakyat saja,” ujar Sayed.

Sementara itu J Kamal Farza mengaku  memang sempat diajak oleh kawan-kawannya sesama advokat di Jakarta. Namun kata Kamal,  paska ajakan itu, dia tidak pernah melihat  dan menerima kuasa apapun. Karena itu, Kamal tak mempersoalkan ketika namanya tercantum pada 64 kuasa hukum Ahok dan kemudian hilang. “Saya profesional saja, tapi ya itu tadi, hingga saat ini saya tidak menerima mandat apapun. Jadi saya pikir sama artinya dengan tidak ada. Dan itu tak soal,” sebut Kamal pada MODUSACEH.CO, Selasa siang (13/12/2016). Nah, sejauh ini, belum mengetahui siapa sosok T. Nazaruddin SH yang juga termasuk dalam daftar awal (64) kuasa hukum Ahok yang kemudian juga hilang, setelah muncul daftar 34 nama kuasa hukum petahana Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Sekedar mengulang, Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terpaksa duduk di kursi terdakwa. Dia dijerat telah  melakukan penodaan agama. Ahok didakwa sengaja menggunakan surat Al Maidah 51 untuk kepentingan proses Pilkada DKI. "Bahwa dengan perkataan terdakwa tersebut seolah-olah Al Maidah 51 telah dipergunakan oleh orang lain untuk membohongi atau membodohi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, padahal terdakwa sendiri yang mendudukkan atau menempatkan surat Al Maidah 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi dalam proses pemilihan kepala daerah," kata Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di eks PN Jakpus, Jl Gajah Mada, Jakpus, Selasa (13/12/2016).***

Komentar

Loading...