Tiga Tahun Setelah Pengusiran

Myanmar Hapus Nama Desa Rohingya, Pembuat Peta PBB Mengikutinya

Myanmar Hapus Nama Desa Rohingya, Pembuat Peta PBB Mengikutinya
PENGUNGSI Rohingya berjalan melalui kanal dangkal pada Oktober 2017 setelah menyeberangi Sungai Naf di Palongkhali dekat Ukhia, saat mereka melarikan diri dari kekerasan di Myanmar untuk mencapai Bangladesh. (Foto: AFP)
Rubrik
Sumber
Reuters I Berbagai Sumber

MODUSACEH.CO | Tiga tahun lalu, militer Myanmar membakar habis kawasan (desa) Rohingya di Kan Kya dan membuldoser sisa-sisanya.

Tak hanya itu, tahun lalu, pemerintah setempat menghapus namanya dari peta resmi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Padahal, sekitar 3 mil (5 kilo meter) dari Sungai Naf, ada tanda perbatasan antara negara bagian Rakhine Myanmar dan Bangladesh.

Kan Kya adalah rumah bagi ratusan orang Myanmar sebelum tentara mengusir 730.000 Rohingya keluar dari negara itu tahun 2017 lalu.

Itu sebabnya, saat ini militer Myanmar menghadapi tuduhan genosida dan sedang melakukan "operasi pembersihan" dengan menargetkan para militan Rohingya.

20200913-roh4

Gambar satu desa Rohingya di Myanmar dan satu kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh sebelum dan sesudah penumpasan. (Foto: thediplomat.com)

Saat ini, di tempat Kan Kya pernah berdiri,  ada puluhan bangunan pemerintah dan militer. Termasuk pangkalan polisi yang luas dan berpagar.

Menurut gambar satelit yang tersedia untuk umum di Google Earth dan gambar sejarah yang disediakan untuk Reuters oleh Planet Labs. Kawasan di daerah terpencil, di barat laut negara ini, sudah tertutup bagi orang asing dan terlalu kecil untuk dinamai di Google Maps.

Pada peta yang diproduksi pada tahun 2020 misalnya, unit pemetaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Myanmar mengatakan. Berdasarkan peta pemerintah Myanmar, situs desa yang hancur sekarang tidak bernama dan diklasifikasikan kembali sebagai bagian dari kota terdekat Maungdaw.

Sebaliknya, unit tersebut membuat peta untuk penggunaan badan-badan PBB seperti, badan pengungsi UNHCR dan kelompok kemanusiaan yang bekerja dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa di lapangan.

Kan Kya adalah satu dari hampir 400 desa yang dihancurkan militer Myanmar pada 2017.

Menurut gambar satelit yang dianalisis Human Rights Watch berbasis di New York. Sedikitnya belasan namanya telah dihapus.

"Tujuan mereka adalah agar kami tidak kembali," kata pemimpin agama Mohammed Rofiq, mantan ketua desa dekat Kan Kya, merujuk pada pemerintah Myanmar. Sekarang dia tinggal di kamp pengungsi di Bangladesh.

Seperti diwartakan Reuters, Kementerian Kesejahteraan Sosial yang mengawasi kegiatan pembangunan kembali Myanmar di negara bagian Rakhine, menolak menjawab pertanyaan, tentang penghapusan nama desa atau kebijakan pemerintah terkait kembalinya pengungsi Rohingya.

Kementerian itu merujuk berbagai pertanyaan dan diarahkan kepada Departemen Administrasi Umum (GAD), namun tidak ada yang menanggapinya.

Perwakilan pemerintah Myanmar, yang dipimpin penasihat negara Aung San Suu Kyi, juga tidak menanggapi permintaan komentar.

Departemen Peta Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah menghasilkan setidaknya tiga peta sejak awal tahun yang menunjukkan sejumlah nama desa Rohingya, yang telah hilang atau diklasifikasikan ulang oleh Myanmar.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan, telah menghapus beberapa peta negara bagian Rakhine dari situs webnya pada bulan Juni dan memulai studi untuk menilai dampak kebijakan pemerintah terhadap penduduk desa dan pengungsi

Itu dilakukan setelah Organisasi Nasional Rohingya Arakan, sebuah kelompok hak-hak Rohingya yang berbasis di Inggris, mengeluh kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang penghapusan nama desa mereka.

Tapi, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan, studi tersebut belum mencapai kesimpulan apapun.

Yanghee Lee, mantan utusan Hak Asasi Manusia PBB untuk Myanmar mengatakan, pemerintah sengaja mempersulit para pengungsi untuk kembali ke tempat-tempat tanpa nama, karena tidak ada bukti bahwa mereka pernah tinggal di sana.

20200913-roh3

Ilustrasi desa di Rakhine. (AFP Photo/Ye Aung Thu)

“Ini cara untuk memusnahkan identitas dasar mereka,” katanya.

Lee mengatakan, memungkinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa ikut  dan hal itu terjadi dengan tidak menantang pemerintah Myanmar: “Tidak ada kepemimpinan yang akan berkata, 'Tunggu sebentar, uang berhenti di sini, kami tidak akan membiarkan ini berlanjut.'”

Beberapa pejabat PBB yang diwawancarai Reuters menolak untuk secara langsung membahas, mengapa Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengajukan keberatan atau mencoba menghentikannya.

Ola Almgren, Kepala Misi PBB untuk Myanmar menyebut, dia tidak mengangkat masalah penghapusan nama desa dengan pemerintah Myanmar, tetapi dia telah mendesak pemerintah Myanmar untuk menciptakan "kondisi yang kondusif" bagi pemulangan pengungsi.***

Komentar

Loading...