Breaking News

Mutasi, Dugaan Mahar dan Menguji Konsistensi Mayjen Purn Soedarmo

Mutasi, Dugaan Mahar dan Menguji Konsistensi Mayjen Purn Soedarmo

SEJAK dua hari lalu, khasanah perpolitikan dan birokrasi di Aceh seketika menjadi buah bibir. Ini, tak hanya soal dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan Kepala Biro Umum Setda Aceh yang juga Plt Wali Kota Sabang, Teuku Aznal serta belasan PNS di Sekretariat KIP Aceh, yang menerima tunjangan ganda dan menjadi temuan Inspektur Aceh. Lebih dari itu, pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Mayjen (Purn) Soedarmo, agar pejabat eselon yang akan menempati posisi kepala dinas atau badan di Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), tidak melakukan manuver-menuver atau mengunakan ‘tangan’ pihak ketiga, untuk meraih posisi tersebut.

Sinyal positif ini harus dicermati sebagai langkah awal atau upaya preventif untuk melakukan revitalisasi sejumlah pejabat di daerah ini. Sebab, ia mengaku akan bekerja secara profesional dalam menempatkan pejabat SKPA di Aceh.

Yang mengelitik adalah, Soedarmo juga menyentil adanya dugaan dan isu yang kadung beredar selama ini di Bumi Serambi Mekah bahwa, untuk meraih satu jabatan di Pemerintah Aceh, ada ‘uang mahar’ yang harus disetor antara Rp 3-5 miliar. Dan, paling kecil Rp 300 sampai Rp 500 juta. Tentu, ini hanya sinyalemen atau rumor. Tapi, bukan mustahil adalah fakta yang terjadi sejak empat tahun terakhir. Ibarat kentut, nyaris tak berbunyi namun menebarkan bau busuk kemana-mana.

***

Sebagai Plt Gubernur Aceh, posisi Soedarmo memang bukan pejabat biasa. Dia juga sebagai salah satu pejabat eseloniring di Kemendagri RI (Dirjen), Jakarta yang ditugaskan selama tiga bulan untuk membenahi birokrasi yang kadung karut marut di Aceh. Kecuali itu, lama bertugas di Badan Intelijen Negara (BIN). Itu sebabnya, dia memiliki jaringan luas, baik dari kalangan birokrasi maupun satuan intelijen. Termasuk jurnalis.

Nah, soal dugaan adanya ‘mahar’ tadi, memang sudah lama diendus Soedarmo. Maklum, tak sedikit pula laporan yang masuk padanya, dalam kapasitas sebagai salah satu Dirjen di Kemendagri RI, Jakarta. Apalagi saat ini sebagai Plt Gubernur Aceh. Itu berarti, apa yang disinyalir Soedarmo tidaklah mengada-ada, tapi telah tercium jauh hingga ke Jakarta. Lantas, siapakah pihak yang paling bertanggungjawab dan pantas dilirik dari sinyalemennya tadi? Orang pun menduga-duga. Salah satunya diarahkan pada calon petahana Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah atau Abu Doto. Namun, tak elok jika kita su’udzon (berprasangka) pada sesuatu yang belum diketahui kebenarannya.  Selain berdosa juga menimbulkan fitnah. Sebab, dari enam pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Aceh, ternyata hanya Abu Doto yang terkecil memiliki harga dan uang di rekening. Ini artinya, dialah calon orang nomor satu Aceh pada kontestasi Pilkada 2017 mendatang, yang ‘termiskin’ dan amat sangat jujur. Jangankan korupsi, menerima ‘upeti’ saja ogah alias dia tolak!

Makanya, bayangkan saja bila tak terpilih sebagai Gubernur Aceh pada Pilkada 2017 mendatang? Sungguh rakyat dan pengusaha Aceh tidak adil, sebagai mantan elit GAM dan orang nomor satu Aceh, dia tak memiliki harta apa pun, setelah 30-an tahun berjuang dan satu periode memimpin Aceh.

Persoalan kemudian menjadi lain tat kala kasus Teuku Aznal mencuat. Sebagai 'Goldel Boy' Abu Doto, maka berbagai pertanyaan  kemudian muncul, termasuk sejumlah memory hitam, terkait kutak-katik pejabat di jajaran Pemerintah Aceh. Bayangkan, paska reformasi atau perjanjian damai antara GAM dengan Pemerintah Indonesia, hanya di era kepemimpinan Abu Doto terjadi mutasi hingga 17 kali. Inilah proses mutasi terbanyak di Indonesia dan pantas diberi dan tercatat di Mesium MURI.

Yang jadi soal adalah, apakah proses mutasi (yang juga terjadi pada orang telah meninggal dunia) muncul begitu saja? Seorang mantan pejabat mengaku pada media ini, dia terdepak dari posisi salah satu kadis, karena dugaan yang diutarakan Plt Gubernur Aceh Mayjen Purn Soedarmo, tak mampu dia penuhi.

Bisa jadi Abu Doto tak tahu atau pura-pura tidak tahu dengan ‘permainan’ ini, sebab bukan mustahil pula, ‘permainan’ mahar tadi dilakonkan oleh orang-orang di sekitar Abu Doto. Itu sebabnya, jangankan masyarakat, adik kandung Abu Doto sendiri yaitu Hasbi Abdullah pada media ini sempat mengaku pusing dengan ‘gerakan’ dan ‘manuver’ yang dilakukan orang-orang di sekeliling Abu Doto atau elok disebut para:   PUNGAWA!

***

Memang, mutasi adalah hal biasa dalam iklim birokrasi di negeri ini. Namun, menjadi aneh jika mutasi itu dilakukan hingga mencapai 17 kali dalam satu periodeisasi kepemimpinan. Bahkan,  ada pejabat (SKPA) baru enam bulan menjabat, sudah diganti, tanpa alasan yang jelas. Eeh, selidik punya selidik, karena ‘pungawa’ di Pendopo Gubernur Aceh yang tak senang dengan pejabat SKPA tadi. Apakah benar karena bekerja dan berkinerja tak becus atau ada persoalan lain?

Karena itulah, terkait kasus Teuku Aznal dan kebijakan kutak-katik pejabat eselon selama ini. Banyak pihak menduga bukan tanpa sebab. Termasuk tidak adil rasanya jika Baperjakat (Setda Aceh, Asisten I dan III, Kepala Inspektur Aceh serta Kepala BKPP Aceh), melempar handuk alias buang badan. Membiarkan Aznal sendiri dalam persakitan. Sebab, semua proses tadi adalah lumrah terjadi dan mereka ‘pasti’ tahu.

Menjadi tak aneh, jika Baperjakat berani bersuara pada publik bahwa proses mutasi selama ini (Abu Doto memimpin), semata-mata karena kebijakan tunggal dari Abu Doto sendiri, tanpa melibatkan Baperjakat. Jika memang begitu adanya, wajar jika Baperjakat lepas tangan.

Sebaliknya, jika mereka ikut terlibat, ini jelas perbuatan munafik! Sebab, bisa jadi kasus Aznal mencuat ke permukaan, karena ada ambisi pejabat tertentu yang tidak tercapai? Misal, kenapa harus Aznal sebagai Plt Walikota Sabang, sedang pangkat dan senioritas, lebih pada oknum pejabat tadi? Terlalu naif rasanya, jika praktik yang dilakukan Teuku Aznal berdiri sendiri, tanpa adanya keterlibatan pihak lain.

Walau tak jelas, sejumlah mantan Kepala SKPA dengan sangat halus berbisik pada media ini bahwa, apa yang disentil Mayjen Purn Soedarmo, begitulah fakta yang terjadi. Para pungawa di sekitar Abu Doto, tak pernah henti dan terus mencari ‘mangsa’ untuk ‘melelang’ sejumlah posisi dan jabatan. Pertanyaannya adalah, sekali lagi apakah Abu Doto tahu atau kura-kura dalam perahu alias pura-pura tidak tahu?

Tanda tanya besar ini perlu dicermati, sebab dalam banyak kesempatan, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) juga selalu berujar bahwa dirinya tak pernah dilibatkan dalam penempatan seorang Kepala SKPA. Itu berarti, mutlak diputuskan dan tentukan oleh Abu Doto bersama para pungawanya. Sebenarnya, ada satu langkah berani yang pernah dilakukan Gubernur Irwandi Yusuf dengan melakukan fit and propertest untuk ada sejumlah Kepala SKPA. Walau tak sempurna benar, tapi Irwandi ketika itu telah memberi warna baru dalam  upaya menempatkan pejabat di jajaran Pemerintah Aceh dengan prinsip; penempatan seseorang dengan keahliannya. Walau akhirnya, tak lepas juga dari pesan sponsor dari orang-orang disekelilingnya. Tapi, Irwandi memberi porsi. Ada 80 persen profesional, sesuai dengan bidang dan keahlian. Sisanya, baru hak ‘pawang’ atau toke bangku yaitu para elit GAM, sohib dekatnya.

Sayangnya, kebijakan ini tidak dilanjutkan Abu Doto. Sebaliknya, malah menarik pejabat dari kabupaten/kota, dengan dalih adanya pemerataan daerah atau wilayah. Masalahnya, jika pejabat tadi memang profesional atau bisa bekerja, tentu wajar, tapi bila berselemak dengan masalah dan tak mampu, tentu menjadi bumerang. Apalagi, jika penempatannya dengan melakukan manuver atau mengunakan jasa pihak ketiga.

Sebut saja Safwan, mantan Kadisperindag Aceh dan Hasanuddin Darjo, keduanya tak lepas dari masalah. Safwan di Pemko Lhokseumawe sedangkan Hasanuddin Darjo, sempat disebut-sebut sebagai pejabat yang ikut bertanggungjawab dalam kasus dugaan korupsi di Kabupaten Aceh Tenggara. Tapi, dengan modal atau jaringan yang dia punya, serta merta menjadi Kadis Pendidikan Aceh. Setali tiga uang, nasib baik juga diraih Alhudri, Kadis Sosial Aceh.

Pada Pilkada 2012 silam, Alhudri adalah tim pemenangan almarhum Iklil Ilyas (putra tokoh Aceh Merdeka Ilyas Leube), yang maju sebagai calon Bupati Aceh   Tengah serta menjadi rival kuat Nasaruddin ketika itu. Nasib baik, calon Wakil Gubernur Aceh bersama Abu Doto ini, unggul dari Iklil. Akibatnya, nasib Alhudri sempat tak menentu arah.

Nah, sebagai balas jasa, almarhum Iklil datang ke Banda Aceh dan menghadap Abu Doto. Karena ketokohan dan perannya di GAM, Iklil meminta pada Abu Doto agar Alhudri ditarik ke Banda Aceh. Permintaan itu dikabulkan Abu Doto, karena jasa-jasa Iklil di GAM. Jadilah mantan Camat Samarkilang ini sebagai salah satu pejabat SKPA di Pemerintah Aceh. Nah, akankah niat baik serta langkah ‘pembersihan’ yang akan dilakukan Plt Gubernur Aceh Mayjen Purn Soedarmo berjalan mulus? Inilah yang masih jadi tanda tanya besar. Sebab, sebelum rencana itu disampaikan ke publik, sesungguhnya para pejabat SKPA pun telah lebih awal mengambil langkah antisipasi. Caranya, mendekat pada jaringan Soedarmo, baik pejabat sipil, militer dan ulama.

Inilah pertaruhan yang akan dihadapi Soedarmo. Jika dia kuat dan tangguh, maka jasanya akan dikenang selamanya oleh rakyat Aceh yang masih ingin Bumi Serambi Mekah ini bersih dari para pejabat berakal bulus. Sebaliknya bila goyah, rakyat Aceh juga akan mencatat: Eeh ternyata sama saja. Jangan goyah Jenderal!***

Komentar

Loading...