Diduga Ada Gerakan Politik Uang

Musoprov PBSI Aceh Ditunda Tanpa Batas Waktu

Musoprov PBSI Aceh Ditunda Tanpa Batas Waktu
dok. MODUSACEH.CO

Banda Aceh | Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Aceh (PBSI) Aceh, yang semula dijadwalkan berlangsung hari ini, 21 Maret 2017 di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, batal terlaksana. Disebut-sebut, pembatalan ini terkait ada salah satu kandidat ketua yang mengumpulkan sejumlah pengurus cabang (Pengcab) PBSI se-Aceh, di salah satu hotel di Banda Aceh. Nah, dalam pertemuan itu,  sang kandidat dari pengusaha sukses di Banda Aceh ini, tak hanya sanggup menanggung semua biaya Musorprov yang dibebankan sekitar Rp 60 juta. Tapi juga bersedia memberi biaya transportasi para peserta dari daerahnya, menuju Meulaboh.

“Saya dapat informasi dari kawan-kawan, dugaan politik uang itu dilakukan Awi, salah satu calon ketua di Hotel Madinah Banda Aceh. Mereka melaksanakan pertemuan, Senin malam lalu. Dari 23 pengcab yang diundang, hanya datang 15 yang datang. Mereka dijanjikan dana Rp 6 juta per pengcab,” ungkap mantan Ketua  PBSI Aceh TB Herman, menjawab MODUSACEH.CO, Selasa siang (21/3/2017) melalui saluran telpon. Saat ini, TB Herman mengaku sedang di Kantor PP PBSI, Jakarta.

Kepergian TB Herman ke pengurus pusat cabang olahraga ini, diakuinya untuk melaporkan berbagai perkembangan dan persiapan Musorprov. Salah satunya tentang kesiapan administrasi. Termasuk melapor langsung kepada Ketua Umum KONI Aceh, Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem. Kesimpulanya, baik PP PBSI dan Mualem, minta Musorprov ditunda. “Ya, saya di Jakarta dan melapor ke PP PBSI. Mungkin ditunda sampai enam bulan, karena mendekati PORA 2018 di Aceh Besar. Ketua KONI Aceh, Muzakir Manaf juga sudah setuju,” ungkap TB Herman.

Terkait syarat setiap kandidat calon Ketua Umum Pengprov PBSI Aceh wajib menanggung semua biaya Musorprov, TB Herman membenarkan syarat itu. “Bukan untuk saya, tapi panitia pelaksana. Sebab, KONI Aceh hanya menanggungn Rp 5 juta,” kata TB Herman.

Sementara itu, terhitung sejak 27 Februari 2017 lalu, masa kepengurusan Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Bulu Tangkis Indonesia (PBSI) Aceh telah habis. Itu sebabnya, Pengurus Pusat (PP) PBSI membentuk pelaksana tugas (Plt) karateker Pengprov PBSI Aceh dibawah kepemimpinan Rahmat Setiawan (bidang keabsahan dan sistem informasi PP PBSI) sebagai pelaksana karateker. Penunjukkan itu berdasarkan surat nomor: 058/0.5/II/2017, tanggal  28 Februari 2017 yang ditandatangani Sekjen PP PBSI Achmad Budiharto. “PP PBSI menunjuk saudara Rahmat Setiawan (bidang keabsahan dan sistem informasi PP PBSI) sebagai pelaksana tugas untuk  mempersiapkan  dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, guna kelancaran pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musorprov) PBSI Aceh,” begitu isi surat tersebut.

Terkait adanya syarat setiap kandidat ketua diminta untuk menanggung biaya Musorprov, menurut Rahmat Setiawan, hal itu tergantung kebijakan daerah. “Itu kelaziman organisasi, dimana ada kegiatan, itu keputusan bersama di satu wilayah,” tegasnya.***

Komentar

Loading...