Breaking News

Benang Kusut Wagub Aceh

Mungkin Nova Tetap Ingin Sendiri

Mungkin Nova Tetap Ingin Sendiri
Nova Iriansyah (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)
Rubrik

Posisi Wakil Gubernur (Wagub) sepeninggal Nova Iriansyah hingga masih kosong tak berisi. Tarik ulur antara partai pendukung dan pengusung pun masih tak berujung.

MODUSACEH.CO I Walau sudah sempat beberapa kali bertemu dan duduk bersama. Namun, alih-alih menghasilkan satu nama yang disepakati. Justru sengkarut perebutan kursi panas Aceh-2 ini belum juga memasuki babak baru.

Lihat saja, dari sejumlah partai pengusung dan pendukung, semuanya menjagokan calon sendiri. PKB misalnya, menyodorkan nama H.Ruslan Abdul Gani, anggota DPR RI Fraksi PKB dan mantan BupatiBireuen.

PDA mengajukan nama ketua partai lokal tersebut yaitu, Muhibussabri. Sementara PNA, mengadang-gadang tiga nama; Darwati A. Gani, M. Zaini Yusuf dan Samsul Bahri alias Tiyong.

Sementara PDIP menjagokan calon dari Partai Aceh (PA), diluar partai pengusung. Dan, Partai Demokrat kabarnya berada pada posisi menunggu.

Menariknya, Partai Aceh ternyata juga bernafsu untuk menyodorkan kadernya. Ada dua nama yang disampaikan kepada Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Pertama Muharuddin dan kedua, Sulaiman. Kabarnya, Nova lebih enjoy dan happy dengan Sulaiman.

Lalu, apa yang sebenarnya terjadi sehingga kursi wakil Gubernur Aceh tak terisi hingga menghitung hari?

Sebenarnya kursi kosong itu resmi terjadi setelah pelantikan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh definitif beberapa waktu lalu di Banda Aceh. Nova dikukuhkan setelah Irwandi Yusuf memiliki putusan tetap, karena terjerat kasus korupsi, 3 Juli 2018 lalu.

Alotnya pemilihan wakil gubernur tersebut dikarenakan pemilihan yang memang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh dan UU Nomor: 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 176.

Disebutkan, pemilihan wakil gubernur yang baru harus disetujui gabungan partai politik yang mengusung Gubernur dan Wagub sebelumnya. "Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," bunyi undang-undang tersebut.

Itu berarti, PNA, PDA, PKB dan PDIP yang berhak mengusulkan dua nama calon yang akan dipilih DPR Aceh nantinya. Dan kabarnya, saat Nova Iriansyah menghadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pendiri Partai Demokrat itu menyarankan agar perioritas Wagub Aceh diberikan kepada PNA.

Namun, angin segar tersebut tidak lama disambut PNA dengan mengusung dua nama kadernya untuk mengisi posisi Wagub Aceh. Sebab, partai politik lokal itu hingga kini masih diterpa konflik internal.

Terakhir, Irwandi Yusuf dan Miswar atas nama Ketua dan Sekjen PNA mengusung nama Muharuddin sebagai calon. Ganjil?

Lantas, kemana arah angin akan bertiup? Sekedar informasi, kepemimpinan Nova akan berakhir pada 5 Juli 2022. Jika dihitung mundur sejak 6 November 2020 hingga 5 Juli 2022, maka partai pengusung hanya memiliki waktu sampai Desember 2020 untuk bisa mengusulkan figur yang akan mendampingi Nova.

Tapi, ada versi lain dari partai politik menyebutkan batas akhir pengusulan sampai 4 Januari 2021. Artinya, apabila dalam rentang waktu itu tidak ada nama yang disepakati partai pengusung, dipastikan Nova akan memimpin Aceh sendiri hingga masa akhir jabatan.

Entah itu sebabnya pula, banyak pihak, terutama kalangan politisi dan birokrat, masih terus menyoroti permasalahan pemilihan Wakil Gubernur Aceh sejak beberapa bulan lalu belum tuntas.

Bahkan ada pihak berpendapat permasalahan ini tidak akan tuntas lantaran perbedaan kepentingan di antara partai pengusung Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah pada Pilkada Aceh 2017 lalu.

Berbagai desakan pun muncul, agar proses pemilihan Wagub Aceh dilaksanakan secara serius.    Namun realitasnya, hingga sekarang partai pengusung belum menetapkan dua nama calon Wagub.

Kondisi itu yang membuat bingung sejumlah pengurus partai pengusung, hingga akhirnya mereka mulai mengambil keputusan dan jalan masing-masing. Sebab, bukan mustahil    "perbedaan kepentingan ini”  membuat proses pemilihan justeru semakin rumit dan  blunder.

Nah, yang patut diingat pula, pemilihan dua nama nantinya di DPR Aceh juga tidak gratis. Publik curiga, akan terjadi politik uang jika tidak diawasi secara ketat aparat penegak hukum, karena pemilihan calon Wagub Aceh merupakan momentum yang melibatkan partai pengusung dan DPR Aceh.

Potensi pembayaran mahar politik kepada partai pengusung  Irwandi-Nova pada Pilkada Kepri 2017 lalu, yang menetapkan dua nama calon wagub dapat terjadi lantaran kandidat tidak perlu bertarung pada pesta demokrasi.

Selain itu, peluang politik uang juga terbuka saat DPR Aceh menetapkan satu dari dua nama calon yang diusulkan partai pengusung.      Bakal calon wagub membayar mahar kepada partai pengusung.

Nah, untuk mendeteksi terjadi politik uang sangat sulit. Namun bukan tidak mungkin dapat terungkap jika diawasi secara ketat oleh aparat penegak hukum yang memiliki teknologi canggih.

Jika terjadi politik uang, maka itu kabar buruk bagi Aceh. Logikanya, orang yang memberi uang itu akan berupaya mengembalikan investasi politik yang ditanamkan. Dan, yang rugi siapa? Rakyat Aceh juga.

Itu sebabnya, seluruh partai pengusung hendaknya mengutamakan kepentingan Aceh, bukan kepentingan politik. Fungsi partai harus dijalankan secara maksimal, tanpa mahar politik dalam menetapkan dua nama calon Wagub Aceh.

Partai pengusung harus mampu mencari dan mendapatkan figur yang mampu bekerja sama dengan gubernur agar visi misi pemerintah Aceh dapat direalisasikan dan tepat waktu.

Partai-partai pun diingatkan untuk tidak mendahulukan kepentingan kelompok, dan uang. Karena jika itu terjadi, dikhawatirkan tidak sejalan dengan gubernur sehingga visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dapat direalisasikan.

Visi misi kepala daerah, diakui menjadi salah satu unsur yang memengaruhi kemenangan pasangan Irwandi-Nova pada pilkada lalu. Hal itu membuat pasangan itu menjadi semakin populer dan akhirnya terpilih.

Karena itulah, janji politik mereka harus direalisasikan sebagai bentuk komitmen politik yang disampaikan saat kampanye.

Peranan gubernur sebagai "penengah" untuk melancarkan proses pemilihan wagub ini dibutuhkan. Gubernur diharapkan tidak mengambil sikap diam, melainkan harus komunikatif dengan partai pengusung dan DPR Aceh.

Di sisi lain, tampaknya harus ada komitmen untuk membangun konsolidasi di antara partai pengusung Irwandi-Nova untuk mendapatkan kata sepakat tentang siapa figur yang tepat dan memiliki kapasitas, integritas serta pengalaman, dalam melaksanakan tugas sebagai wagub.

Masyarakat Aceh tentu menunggu kearifan para politikus ini. Jika hal itu dilakukan, harapan untuk mengurai "benang kusut" proses pemilihan wakil Gubernur Aceh, akan semakin mendekati kenyataan. Atau mungkin Nova memang ingin sendiri?  (selengkapnya baca edisi cetak)***

Komentar

Loading...