Pekerjaan Proyek Jembatan Jelang Selesai

Muncul Dugaan Perusahaan Pelaksana tak Taat Aturan Pajak

Muncul Dugaan Perusahaan Pelaksana tak Taat Aturan Pajak
Proyek jembatan raksasa yang sedang dibangun di wilayah Kabupaten Aceh Timur. (Foto: Ist)

Aceh Timur | Dua jembatan raksasa yang sedang dibangun di wilayah Kabupaten Aceh Timur dengan anggaran Rp76,3 miliar yang  bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), hampir rampung selesai dikerjakan.

Begitupun, muncul dugaan tak sedap. Disebut-sebut, pemenang atau pelaksana proyek tersebut tidak taat menyetor pajak untuk daerah.

Dugaan ini diungkap Darwin atau akrab disapa Win Eng, salah satu aktivis pemerhati sosial proyek jembatan duplikasi yang dilaksanakan PT. Brahmakerta Adiwira di bawah naungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh-Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR RI. Lokasinya di Idi Rayeuk dan Peureulak.

Darwin menyebut, PT. Brahmakerta Adiwira tidak taat aturan karena diduga belum menyelesaikan tanggungjawabnya terhadap daerah yaitu pajak material bukan logam atau galian c (minerba).

Menurut dia, kedua jembatan tersebut dimulai dikerjakan secara bersamaan sejak 6 Juli 2020 lalu. Ditargetkan selesai pada Desember 2021, bahkan saat ini pekerjaan pembangunan dua jembatan tersebut hampir rampung dikerjakan.

Sayangnya, pajak retribusi sampai saat ini belum masuk ke kas daerah.
 
“Ini kan lucu, dan kenapa bisa seperti itu, hal tersebut patut dicurigai, kemungkinan besar dimainkan oleh mafia proyek. Kok daerah bisa kecolongan terhadap hal itu, ada apa ini?” ujar Darwin kepada awak media, Jumat (19/11/2021) lalu di Kota Idi.

Itu sebabnya, Darwin mempertanyakan apakah mungkin lembaga pemerintah setingkat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banda Aceh-Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR RI tidak mengetahui adanya aturan daerah. Atau mereka pura pura tidak tahu?

Karena pekerjaan dua jembatan duplikasi tersebut hampir selesai dikerjakan PT. Brahmakerta Adiwira, namun pajak retribusi sampai saat ini belum masuk ke kas daerah.
 
“Padahal kita tahu, kewajiban membayar pajak terdapat pada Pasal 23 A UUD 1945. Dengan membayar pajak, warga negara telah memenuhi kewajibannya. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yaitu; kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara, apalagi sebuah perusahaan konstruksi, inikan aneh,” jelas Darwin.

Lebih lanjut Darwin juga mengatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang 28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dijabarkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2011, tentang pajak daerah disebutkan; dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan, adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Timur, dan dipertegaskan kembali dalam Qanun tersebut serta meninjaklanjuti surat keputusan Gubernur Aceh Nomor 540/1721/2019, tanggal 21 Oktober 2019.

“Tentang penetapan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan, maka Pemerintah Aceh Timur telah menetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 61 tahun 2020, tentang nilai jual kofisien perhitungan pengenaan pajak atas penambangan, pemanfaatan/penggunaan mineral mineral bukan logam dan batuan pekerjaan jasa kontruksi yang dibiayai oleh pemerintah. Jika memang aturan dan Undang-Undang tidak berlaku, untuk apa juga dibuat peraturan jika tidak diindahkan,” ungkap Darwin.

Sementara itu, dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yaitu melalui Kabit Pendapatan Daerah Aceh Timur, Nazaruddin SE mengaku, sudah menyurati pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh. Namun sampai berita ini ditayangkan, belum ada balasan dari pihak balai tersebut.***

Komentar

Loading...