Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Mengendus Proses Tender Jalan Geumpang-Pameu (Seksi III)

Mulai Dugaan IP Penawaran Sama Hingga Tenaga Ahli “Bodong”

Mulai Dugaan IP Penawaran Sama Hingga Tenaga Ahli “Bodong”
Erfi Roza, Candra Irawan dan staf (Foto: Ist)
Rubrik

Meski tender jalan Geumpang-Pameu sudah berakhir dan kontrak kerja telah ditandatangani. Tak berarti proses lelang berjalan mulus. Diduga, terdapat sejumlah “krikil” tajam.  Kepala  Balai  Erfi Roza mengaku itu kewenangan BP2JK, sementara PPK Candra Irawan menyebut, sudah sesuai aturan. Benarkah?

MODUSACEH.CO I Surat konfirmasi yang dikirim media ini, Jumat kemarin, akhirnya dibalas Candra Irawan ST.MT, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), proyek Jalan Geumpang (Kabupaten Pidie)-Pameu (Kabupaten Aceh Tengah)-Seksi III, Sabtu sore.

Namun, dari tujuh pertanyaan yang diajukan, hanya dua yang dijawab Candra. “Seluruh proses pelelangan menjadi ranah dan tanggung jawab Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Aceh,” tulis Candra singkat.

Sebelumnya, media ini mengkonfirmasi Erfi Roza, Kepala Balai Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Aceh (PPK.3.2). Salinannya juga dikirim kepada PPK Candra Irawan. Isinya mengkonfirmasi beberapa hal.

Pertama, benarkah ISO PT. SIM sudah tidak berlaku saat mengajukan penawaran? Kedua, benarkah, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) pernah melaporkan masalah ini kepada BP2JK?

Ketiga, data dimiliki media ini mengungkap, salah satu personil PT. SIM yaitu Widodo (tertulis sebagai tenaga ahli) mengaku tidak pernah dihubungi pihak perusahaan alias namanya dicatut perusahan tersebut dan dicantumkan pada penawaran PT. SIM.

Keempat, apakah ada kewajiban dari PPK untuk menghadirkan minimal satu orang personil  inti yang paling utama (di paket ini manajer proyek) pada saat rapat PAM (Pre Award Meeting) dan PCM (Pre Construktion Meeting)? Kelima, diduga IP (tempat pemasukan penawaran) baik komputer atau Wifi sama atau satu tempat dengan perusahaan lain.

Keenam, dari hasil tim riset MODUSACEH.CO, PT. SIM juga pernah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait sejumlah kasus proyek. Misal, kasus dugaan suap pengangkutan pupuk dan gratifikasi.

Ketujuh, terkait sejumlah persoalan tadi, apakah PPK Chandra Irawan telah bekerja dengan baik dalam proses pemenang lelang? Sebab, ada dugaan, Chandra justeru bekerja untuk mengamankan kebijakan yang diamanahkan kepala balai untuk memenangkan PT. SIM?

Baca: Mengendus Proses Tender Jalan Geumpang-Pameu (Seksi III)

Lantas, apa kata Erfi Roza? “Itu bukan di balai saya. Proses lelangnya di BP2JK, kalau ada masalah, harusnya ke sana dikejar beritanya,” kata Erfi dengan suara agak tinggi.

Lalu, bagaimana dengan salah satu personil PT. SIM yaitu Maneger Lapangan (Widodo) yang namanya dicatut dan mengaku tidak pernah dihubungi pihak perusahaan pemenang dalam dokumen penawarannya?

Masalah ini dijawab Candra Irawan. “Terkait point nomor empat bahwa berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia. Pasal 112 ayat 2 point c, menyebutkan bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personil yang bersangkutan,” kata dia.

Ironisnya, penjelasan Candra berbeda dengan pengakuan yang dibuat Widodo melalui surat, tanggal 1 Maret 2021 yang ditujukan kepada PPK.3.2 Provinsi Aceh, Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Aceh.

Diungkapkan Widodo. Dia mengaku tidak pernah menjadi tenaga ahli PT. Sentra Multikarya Infrastruktur. Selain itu, berkaitan dengan diusulkan dirinya sebagai manager pelaksana proyek dalam dokumen penawaran dan kontrak paket pekerjaan pembangunan jalan Geumpang-Pameu Seksi III, ungkap Widodo tanpa ada konfirmasi dan persetujuan dari dirinya.

Hanya itu? Tunggu dulu. Kata Widodo, setiap berkas yang ada dalam dokumen penawaran PT. SIM dan dokumen lainnya serta bertanda tangan atas nama dirinya ditegaskan; palsu! Karena tidak pernah dia tandatangani.

Itu sebabnya, sertifikat keahlian (SKA) atas nama dirinya yang dilampirkan dalam dokumen penawaran, juga tanpa persetujuan dirinya sebagai pemilik sertifikat yang sah.

Yang jadi soal adalah, apakah ketentuan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia seperti dikutip Candra, tapi menghadirkan diketahui Widodo menjadi sah?

Normalnya adalah, Permen PUPR tadi sah apabila bukti sertifikat kompetensi dari seseorang (tenaga ahli) tidak dipermasalah oleh yang bersangkutan (Widodo). Sebaliknya, Widodo justeru mengaku tidak tahu menahu alias namanya dicatut. Ironis!

Itu sebabnya, pencantuman nama Widodo sebagai tenaga ahli PT. Sentra Multikarya Infrastruktur (sebagai manager pelaksana proyek) dalam dokumen penawaran dan kontrak paket pekerjaan pembangunan jalan Geumpang-Pameu Seksi III yang dimenangkan PT. Sentra Multikarya Infrastruktur (SIM), berpotensi cacat hukum.

Nah, apakah perusahaan pemenang menjadi sah dan telah sesuai dengan aturan serta hukum? Sepertinya Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR harus mengevaluasi secara detail masalah ini.

Apalagi diduga IP (tempat pemasukan penawaran) baik komputer atau Wifi juga sama atau satu tempat dengan perusahaan lain.

Sekedar mengulang,  proses lelang (tender) proyek Jalan Geumpang (Pidie)-Pameu (Aceh Tengah)-Seksi III, senilai Rp44,6 miliar lebih sarat masalah. Mulai dari status ISO 9001-2015 hingga penempatan tenaga ahli “bodong". (bersambung)***

Komentar

Loading...