Pemko Banda Aceh Perketat Protokol Covid-19

Mulai dari Sanksi Bayar Denda Hingga Pencabutan Izin Usaha

Mulai dari Sanksi Bayar Denda Hingga Pencabutan Izin Usaha
Aminullah dalam konferensi pers.

Banda Aceh | Merebaknya wabah Covid-19 di Kota Banda Aceh menjadikan Ibu Kota Provinsi Aceh ini sebagai kawasan zona merah terpaparnya virus mematikan tersebut.

Update data dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh (14/9/2020), angka terpapar Covid-19 di Kota Banda Aceh 926 kasus positif, dan meninggal 24 jiwa.

Data tersebut menunjukkan Banda Aceh sebagai kabupaten kota peringkat pertama dalam penyebaran Covid-19 di provinsi ujung barat Indonesia ini.

Tak patah arang, Pemerintah Kota Banda Aceh terus berusaha menekan angka besar ini. Dan, Aminullah Usman, SE.Ak, MM, Wali Kota Banda Aceh telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Banda Aceh, Nomor: 51 Tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Perwal tersebut diberlakukan untuk seluruh elemen masyarakat di Kota Banda Aceh, tak terkecuali pegawai instansi pemerintahan.

Langkah yang ditempuh untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tersebut dengan metode 4 M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan.

Hari ini, Selasa pagi, 15 September, amatan MODUSACEH.CO, Wali Kota bersama Forkopimda Kota Banda Aceh menggelar apel "Peluncuran dan Pembekalan Tim Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan". Kegiatan ini berlangsung di halaman Balai Kota Banda Aceh.

Perwal 51 tahun 2020 telah disosialisasi pada 2 September lalu 2020. Aminullah merasa kebijakan dari Perwal tersebut sudah bisa ditindaklanjuti dan diberlakukan. Termasuk memberi sanksi sosial, administrasi, serta sanksi adat bagi pelanggar.

"Bagi masyarakat yang melanggar akan dikenakan sanksi kerja sosial menyapu jalan atau rumah ibadah. Atau bisa juga dikenakan denda Rp 100.000" jelas Aminullah.

Bagi pelaku usaha yang kedapatan melanggar Perwal, dikenakan denda administrasi Rp 250 ribu  sampai dengan Rp 500 ribu serta sanksi berat berupa emberhentian operasional sementara, serta pencabutan izin usaha.

"Semua pihak harus bahu membahu memutuskan rantai penyebaran Covid. Termasuk kepala lorong untuk menerapkan sanksi adat bagi yang melanggar Perwal 51," himbau Aminullah.

Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar menyebut, tindakan hukum yang diambil adalah bentuk ikhtiar dalam menuntaskan kasus pandemi Covid-19 di Banda Aceh.

DPRK Banda Aceh mengusulkan selama tiga bulan ke depan, Pemerintah Kota Banda Aceh harus melaksanakan 5.000 Swab bagi seluruh elemen masyarakat di Kota Banda Aceh.

Caranya, bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. Ditaksir 1.000 swab akan mengeluarkan anggaran Rp 400 juta. Untuk keseluruhan Pemerintah Kota Banda Aceh membutuhkan anggaran Rp2 miliar.

"Waspada penting, tapi jangan berlebihan karena dapat menurunkan imunitas. Tapi jika abai, itu akan membahayakan masa depan kita" pesan Farid Nyak Umar dalam pidatonya.

Dalam penerapan Perwal 51 diperlukan adanya korelasi antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Kabupaten Aceh Besar. 

Farid menyinggung, sebaik apapun peraturan yang dikeluarkan Forkopimda Kota Banda Aceh tidak akan efektif tanpa didukung penuh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi Aceh ini.

Bentuk tindakan nyata, setelah melaksanakan apel di halaman Balai Kota Banda Aceh, para aparat penegak hukum langsung menyisir beberapa lokasi keramaian di Kota Banda Aceh.***

Komentar

Loading...