Terkait Gugurnya Pencalonan Said Samsul Bahri-HM Nafis Amanaf

Muklis Muhtar: Alasan KIP Aceh Lemah

Muklis Muhtar: Alasan KIP Aceh Lemah
Foto MODUSACEH.CO/Azhari Usman

Banda Aceh | Praktisi hukum Muklis Mukhtar menilai alasan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh melakukan koreksi atas keabsahan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) terhadap Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) H. Said Syamsul Bahri- H.M. Nafis A. Manaf sangat lemah.

Itu disampaikan Muklis saat menjadi salah seorang narasumber pada diskusi publik yang diadakan di D’ Rodia Cafe, Banda Aceh, Sabtu 28 Januari 2017. Acara itu juga menghadirkan Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi dan M. Jafar, M.Hum sebagai narasumber.

Di depan para peserta yang hadir ia menjelaskan. “Kewenangan KIP Aceh itu jelas, yaitu mengacu pada Undang-Undang pemilu Daerah (Pilkada) pasal 154 ayat 12 yang mengatakan, setiap calon dalam mengikuti Pilkada tidak boleh ditambah atau dikurangi,” ujar Muklis.

Ia juga menyayangkan sikap KIP Aceh terburu-buru dalam mengambil sikap. “Apalagi KIP Aceh mengatakan kalau tidak mengambil alih KIP Abdya dan mengoreksi Paslon nomor urut 4, maka KIP Aceh akan dikoreksi serta akan diambilalih oleh pusat, ini kan alasan yang sangat dangkal,” ujar Muklis. Sambungnya, padahal “ada salah satu Paslon Gubernur Aceh yang sedang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kenapa tidak dipersoalkan,” tanya Muklis.

Ia juga menilai putusan Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (BKPP) tidak sesuai dengan putusan hukum. Dimana tujuan hukum adalah kebenaran, keadilan, ketertiban, kemaslahatan. Kemaslahatan ini sering dipahami bahwa ada manfaat. Contoh ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menunda Pilkada Aceh beberapa tahun lalu, itu ada manfaat, kata Muklis.

Masih kata Muklis  yang dirugikan adalah peserta Pilkada, ia juga mengatakan DKPP tidak beretika serta telah melanggar kedaulatan ditangan rakyat, dimana telah mengambil secara paksa  hak warga Abdya untuk memilih.

Untuk itu ia menyarankan kepada Paslon yang telah digugurkan untuk menggunakan langkah hukum yang tersedia, sehingga dapat diikut sertakan dalam Pilkada Abdya kembali.***

Komentar

Loading...