Ketika Pelanggan Merasa Dirugikan PT.PLN (bagian dua)

Mukhtar Juned: Penyalahgunaan Tanpa Hak Dapat Dipidana 7 Tahun Penjara

Mukhtar Juned: Penyalahgunaan Tanpa Hak Dapat Dipidana 7 Tahun Penjara
Mukhtar Juned, Asisten Manajer Manajemen Stakeholder PLN Unit Induk Wilayah Aceh (Foto: Ist)
Rubrik

MODUSACEH.CO I Mukhtar Juned, Asisten Manajer Manajemen Stakeholder PLN Unit Induk Wilayah Aceh menegaskan. Terkait gugatan Syahril Ramadhan, pengusaha benih udang vename di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pihak sudah menerima pemberitahuan dari PN Banda Aceh, Jumat (22/1/2021) siang dan siap menghadapi gugatan itu.

“Sidang perdana akan dilaksanakan 16 Februari 2021. PLN sebagai perusahaan milik negara akan ikuti serta hadapi gugatan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” kata Mukhtar Juned, saat mendampinggi T. Bahrul Haled, Manager Komunikasi PT PLN Unit Induk Wilayah Aceh, Kamis di Banda Aceh.

Begitupun, Mukhtar menginggatkan bahwa, merujuk UU Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009, Pasal 51 Ayat 3 disebutkan. Penyalagunaan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dapat dipidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar.

20210128-sidang-gugatan-ariel

“Maka atas dasar tersebut, Insya Allah tim hukum kami siap untuk menghadapi tuntutan tersebut,” ujar dia.

Sebelumnya,  Syahril Ramadhan (34) atau akrab disapa Ariel Peusangan menggugat PT. PLN ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh. Alasannya, Badan Usaha Milik Negera (BUMN) itu, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadapnya diri sebagai pelanggan.

Sebagai tergugat 1 (satu), Ariel “menjerat” PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Wilayah (UIW) Aceh  di Jl. Tgk. H. Daud Beureu’eh No. 172, Lampriet Banda Aceh, Beurawe Kuta Alam, Banda Aceh.

Tergugat II (dua), PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banda Aceh, di Jl. Tentara Pelajar, Merduati, Kuta Raja, Kota Banda Aceh.

Tergugat III (tiga) PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Lambaro, di Jl. Siron, Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Dan tergugat IV (empat) PT.PLN Pusat di Jl. Trunojaya Blok M-I No. 135 Kebayoran Baru, Jakarta.

“Sebagai pelanggan, saya telah dirugikan pihak PT. PLN (tergugat 1 hingga 4), yang bertindak sewenang-wenang. Karena itu, saya mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai hak saya sebagai pelanggan dan warga negara Indonesia,” kata Ariel kepada media ini, Rabu kemarin di Banda Aceh.

Dijelaskan  Syahril Ramadhan atau akrab disapa Ariel Peusangan. Sebagai penggugat, dirinya tercatat dan terdaftar sebagai pelanggan PLN dengan ID Pelanggan: 32900066047, Bertegangan 3 Fasa dengan Daya 6600 VA.

Arus itu digunakan  untuk memenuhi kebutuhan pengoperasian  dua unit tempat Unit Pembenihan Ikan (UPI/Hatchery) di Desa Durung, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, yang telah  terdaftar mulai tahun 2017 dan juga sebagai pemilik bangunan/persil tersebut.

Tanggal 4 Februari 2019, UPI/Hatchery miliknya mendapat Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) oleh tim P2TL PLN ULP Lambaro. Caranya, petugas P2TL membuka Alat Pembatasan Pengukur (APP) untuk kepentingan pemeriksaan. Ironisnya sebut Ariel, pekerjaan dan keputusan itu, tanpa didampingi/disaksikan dirinya (penggugat) atau wakilnya.

“Tapi petugas langsung melakukan tindakan Pemutusan Sementara (PS) dengan klaim terjadi pelanggaran P2TL pada APP/kWh meter PENGGUGAT sehingga berujung kepada Pembongkaran Rampung (PR),” ungkap Ariel.

Itu sebabnya, Ariel menilai, perbuatan melakukan Pemeriksaan dan Tindakan P2TL terhadap APP/kWh meter miliknya yang dilakukan petugas P2TL, telah terjadi Pelanggaran Administrasi (Cacat Formil) yaitu pada Pemberkasan Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL, dengan menggunakan Berita Acara yang tidak sesuai dengan jenis ID Pelanggan dan APP/kWh meter terdaftar milik dia.

“Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT. PLN No : 088-Z.P/DIR/2016, setiap proses pemeriksaan dan tindakan P2TL harus dilakukan proses penyelesaian sesuai mekanisme dan tahapan seperti tercantum dalam peraturan tersebut,” gugat Ariel.

Karena itulah, Ariel menempuh jalur hukum. “Bahwa berdasarkan hal di atas saya sebagai penggugat memiliki hak untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pelanggaran Standart Operating Procedure (SOP) Penertiban Pemakaian TenagaListrik (P2TL) sesuai Peraturan Direksi PT. PLN No: 088-Z.P/DIR/2016 yang dilakukan tim P2TL terhadap Bangunan/Persil saya, sehingga menyebabkan saya mengalami kerugian,” ulas Ariel.***

Komentar

Loading...