Temuan BPK Terkait Stafsus, Penasehat Khusus dan Tim Kerja Gubernur Aceh

"Muka Tebal", Ada Oknum Tak Pernah Masuk Kantor Tapi Honor Tetap Diembat

"Muka Tebal", Ada Oknum Tak Pernah Masuk Kantor Tapi Honor Tetap Diembat
Foto: adblink.id
Penulis
Rubrik

Berdasarkan LHP BPK, pembayaran  honorarium  Rp6 miliar lebih untuk tiga tim Gubernur Aceh ini tidak didukung output. Bahkan hasil konfirmasi auditor BPK RI dengan beberapa Kepala SKPA dan Kabid terkait mekanisme kerja staf gubernur tersebut terungkap, mereka hampir tidak pernah datang ke kantor, tidak mengisi absensi.

Banda Aceh | Tak sedikit, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2020 direalisasikan dan terkuras untuk membayar staf khusus, penasehat khusus dan tim kerja Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Simak saja, sedikitnya tim Gubernur Aceh tadi beranggota 83 orang dan telah menguras anggaran Rp6 miliar lebih.

“Penetapan staf khusus Gubernur, Penasehat Khusus Gubernur, dan tim Kerja Gubernur tidak memiliki dasar hukum yang jelas, serta tidak didukung laporan hasil kegiatan,” tegas BPK RI pada awal sajian laporannya terhadap anggaran Pemerintah Aceh tahun 2020.

LHP BPK RI itu telah diserahkan pada Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin, dalam rapat paripurna, Selasa, 4 Mei 2021 lalu.

Selain staf ahli, penasehat khusus serta tim kerja ini diangkat melalui surat keputusan Gubernur Aceh. BPK RI juga menyebut, surat keputusan (SK) tadi yang dikeluarkan dan direview Biro Umum Setda Aceh tanpa melalui telaah Biro Hukum. 

Sedangkan tugas tim dimaksud, staf khusus bekerja membantu Gubernur Aceh dalam menjalankan pemerintahan, baik diminta maupun tidak, sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara Penasehat Khusus Gubernur Aceh diberikan tugas, memberi masukan dan nasehat kepada gubernur baik diminta maupun tidak diminta terkait dengan bidang masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Itu artinya, mereka diberikan tugas dalam rangka memperkuat kinerja Pemerintah Aceh sesuai dengan amanat nota kesepahaman antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (MoU) Helsinki, 15 Agustus 2005 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh maupun RPJM Aceh 2017-2022.

Nah, tim kerja Gubernur Aceh membantu kelancaran tugas dan wewenang Gubernur Aceh, dalam mengawas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai RPJM (2017-2022) dan rencana kerja Pemerintah Aceh, APBA tahun 2020, serta tugas lainya yang berikan tugas gubernur.

Dari jabatan yang diberikan Gubernur Aceh tadi, maka mereka dapat “upah” (honorarium) dengan volume beragam. Untuk  staf khusus yang ditempatkan di Sektariat Daerah Aceh sebanyak empat orang misalnya, dibayar Rp12 juta per bulan.

Penasehat khusus (63 orang) yang ditempatkan pada 28 SKPA diberikan honorarium Rp7 juta per bulan.  Sedangkan tim kerja Gubernur dibayar sesuai jabatan. Yang dipercayakan sebagai Ketua (Rp5 juta), sekretaris (Rp4 juta) dan anggota sebanyak 17 orang dikeluarkan dari APBA 2020 per bulan Rp3,5 juta.

Parahnya, menurut BPK RI penetapan Staf Khusus, Penasehat Khusus, dan Tim Kerja Gubernur tahun 2020 tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, tentang Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Jelas BPK, berdasarkan PP tersebut, dinyatakan dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagai wakil Pemerintah Pusat, gubernur dibantu oleh perangkat gubernur. Perangkat gubemur dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi.

Papar BPK, pengertian perangkat daerah sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah, yaitu unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

Kemudian, perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Nah, selain dibantu perangkat daerah, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, pada Pasal 102 Ayat (1) menyatakan. Gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.

“Dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan gubernur hanya dapat dibantu oleh perangkat daerah dan staf ahli, sehingga penetapan staf khusus, penasehat khusus dan tim kinerja gubernur tidak mempunyai dasar hukum yang jelas,” tegas BPK dalam LHP.

Yang tak kalah boleh disebut; tak seronok. Berdasarkan LHP BPK, pembayaran  honorarium  Rp6 miliar lebih untuk tiga tim Gubernur Aceh ini tidak didukung output. Bahkan hasil konfirmasi auditor BPK RI dengan beberapa Kepala SKPA dan Kabid terkait mekanisme kerja staf gubernur tersebut terungkap, mereka hampir tidak pernah datang ke kantor, tidak mengisi absensi.

Kemudian, ungkap BPK RI tidak mengetahui tugasnya serta tidak menyampaikan laporan kegiatan.

Selanjutnya lanjut BPK, berdasarkan keterangan Kabag TU Setda, selama tahun 2020 tidak ada laporan kegiatan, baik dari staf khusus, penasehat khusus dan tim kerja gubernur yang menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan kepada Sekda.

Padahal tugas mereka sudah jelas diatur berdasarkan SK Gubernur Aceh.

Lantas bagaimana pertanggungjawaban anggaran Rp6 miliar lebih untuk 83 orang? Hasil pemeriksaan dokumen BPK terungkap, pertanggungjawaban pembayaran honorarium staf gubernur hanya terdapat daftar penerima honorarium, tanpa dilengkapi laporan kegiatan setiap bulan.

Syahdan, tegas BPK hasil kegiatan (output) dari staf khusus gubernur, penasehat khusus gubernur dan tim kerja gubernur dalam membantu tugas-tugas gubernur tidak tercapai.

Kenapa itu terjadi? Jelas BPK karena SK Gubernur tentang pengangkatan staf khusus gubernur, penasehat khusus gubernur dan tim kerja gubernur, tidak melalui telaahan Biro Hukum agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Selain itu, Sekretaris Daerah Aceh tidak meminta laporan pekerjaan staf khusus gubernur, penasehat khusus gubernur dan tim kerja gubernur setiap bulannya maupun kegiatan lain yang diberikan gubernur.

Tak hanya itu, Kepala SKPA terkait sebagai Pengguna Anggaran kurang optimal melakukan pengendalian dan pengawasan terkait efektifitas kinerja dan laporan kegiatan staf khusus gubernur, penasehat khusus gubernur dan tim kerja gubernur.

Makanya, salah satu rekomendasi BPK pada Gubernur Aceh adalah, meminta Kepala Biro Hukum untuk mengkaji SK Gubernur Aceh tentang  pengangkatan staf khusus, penasehat khusus dan tim kerja gubernur agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi serta mempertimbangkan efisiensi anggaran dan manfaat bagi masyarakat atas pengeluaran belanja tersebut.***

Komentar

Loading...