Breaking News

Dana "Proyek Fiktif" Tanggul Pengaman Pantai Cunda-Meuraksa Lhokseumawe

Muhammad Fadli Ketua HMI Komisariat Hukum Unimal: Usut Tuntas dan Harus Tetap Diproses Hukum

Muhammad Fadli Ketua HMI Komisariat Hukum Unimal: Usut Tuntas dan Harus Tetap Diproses Hukum
Foto IST.
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Sepertinya ada yang kebakaran jenggot terkait kasus proyek fiktif pembangunan tanggul pengaman Pantai Cunda-Meuraksa Kota Lhokseumawe, yang pembangunannya telah berjalan selama kurun waktu 2015-2020.

Begini ceritanya. Media ini menelusuri anggaran yang dikucurkan dalam proyek berkepanjangan tersebut pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Lhokseumawe.

Hasilnya, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak tahun 2015 telah mengucurkan dana pembangunan tanggul tersebut sejumlah Rp12,9 miliar.

Lalu, berlanjut di tahun yang sama yaitu 2015 untuk pengawasan lanjutan kembali dianggarkan sejumlah Rp257,3 juta.

Tahun 2016, Dinas PUPR menganggarkan kembali Rp12,9 miliar di tambah lagi Rp185,4 juta di tahun yang sama.

Tak hanya itu, dilanjutkan pada tahun 2019 dengan anggaran Rp6,8 miliar. Keterangannya 'tuntas'.

Ironisnya, di LPSE Kota Lhokseumawe pada tahun 2020, muncul kembali pengadaan proyek untuk pembangunan pengamanan pantai Cunda-Meuraksa Rp4,9 miliar.

Hasil penelusuran Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), proyek tahun anggaran (TA) 2020 tersebut sudah dibayarkan Dinas PUPR Kota Lhokseumawe kepada rekanan pemenang proyek yaitu, PT. Putra Perkasa Aceh. Ini ditandai dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM), tanggal 22 Desember 2020. Namun, diduga pengerjaan proyek tersebut tidak dilaksanakan.

Kini, kasus itu sudah masuk tahap penyelidikan di bagian Intelijen Kejari Lhokseumawe. Kabarnya, aparat penegak hukum tadi juga telah memanggil beberapa pejabat Dinas PUPR Lhokseumawe untuk dimintai keterangan.

Media ini telah berusaha menghubungi Safaruddin, ST. MT Kepala Dinas PUPR Kota Lhokseumawe melalui nomor 0852-6068-5***. Rapi tak tersambung.

Pesan WhatsApp (WA) yang dikirim bertanda centang dua berwana biru, tapi tidak mendapat balasan. Beberapa kali berusaha menelfon pada nomor yang sama, tetap saja nomor dimaksud tidak aktif.

Menurut informasi yang beredar PT. Putra Perkasa Aceh sebagai rekanan proyek pengaman pantai Cunda-Meuraksa, Lhokseumawe, telah mengembalikan anggaran kegiatan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe, Kamis, (21/01/2021).

Pengembalian anggaran tersebut, sesuai jumlah yang diterima dari Pemerintah Kota Lhokseumawe pada TA 2020. Sedangkan konsultan pengawas dilaporkan akan mengembalikan dana pengawasan proyek tadi ke Kas Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe pada Senin (25/1/2021) mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Fadli Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unimal kepada media ini, Minggu (24/1/2021) mendesak jajaran Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, mengusut tuntas Kasus indikasi korupsi Rp4,9 miliar ilyar tersebut, meski dana dari sudah dikembalikan.

"Kejari Lhokseumawe harus mengikuti Instruksi Presiden RI dan Kajagung RI, terkait komitmen melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasus Tindak pidana korupsi merupakan Exstra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) sehingga pelakunya bisa dijatuhkan hukuman mati. Korupsi salah satu faktor terbesar yang membuat rakyat Indonesia terus diambang kemiskinan dan membuat negeri ini sulit menjadi negara maju," ungkap Fadli pada media ini.

Menurut amatannya, Kota Lhokseumawe masih menjadi salah satu daerah dengan posisi teratas kasus kemiskinan dan sulitnya lapangan pekerjaan. Tentu salah satu faktor karena maraknya pejabat yang koruptif di Kota eks Petro Dolar tersebut.

"Masyarakat Kota Lhokseumawe saat ini matanya sedang tertuju ke Kejari Lhokseumawe untuk berlaku adil dan mengimplementasikan Azas Equality Before The Law (Persamaan Hak di Muka Hukum). Intinya tidak hanya masyarakat biasa yang diberikan punishment (sanksi) ketika melanggar hukum, pejabat juga akan diperlakukan sama apabila melakukan pelanggaran hukum," kata Fadli mengingatkan.

Fadli menambahkan, secara prinsip hukum apabila unsur-unsur tindak pidana korupsi sudah terpenuhi, meski pun uang indikasi korupsi tersebut dikembalikan maka tidak bisa menggugurkan/menghapuskan tindak hukum.

Karena itu merupakan delik formil, relevansi antara pengembalian uang hasil korupsi terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan (terhadap pelaku) dijelaskan dalam pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pasal tersebut dijelaskan, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku Tindak Pidana Korupsi.

"Saat ini kita percayakan saja prosesnya ke Kejari Lhokseumawe untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Pengaman Pantai Cunda - Meuraksa sejumlah Rp4,9 miliar TA 2020. Kita yakin Kejari Lhokseumawe akan bersikap objektif dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Masyarakat dan mahasiswa terus memantau proses yang sedang berlangsung tersebut," tutup Muhammad Fadli.***

Komentar

Loading...