Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019

Mualem: Presiden Jokowi Harus Bentuk Badan Adhoc di Aceh, Tuntaskan Point MoU dan UUPA

Mualem: Presiden Jokowi Harus Bentuk Badan Adhoc di Aceh, Tuntaskan Point MoU dan UUPA
Mualem (Foto: Ist)
Penulis
Rubrik
Sumber
Reporter Banda Aceh

Banda Aceh | Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), H. Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem berharap. Kepemimpinan kedua Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI, didampinggi KH.Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI, dapat menuntaskan berbagai point perjanjian damai MoU Helsinki serta sejumlah kewenangan lainnya untuk Aceh, yang tertuang dalam UU No: 11/2006, tentang Pemerintah Aceh.

Sebab, sejak perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia, 15 Agustus 2006 di Helsinki, Finlandia, masih ada sejumlah butir MoU dan kewenangan Aceh yang belum terwujud hingga kini atau 14 tahun berlalu.

Harapan itu disampaikan Mualem melalui Juru Bicara (Jubir) Partai Aceh H. Muhammad Saleh, Jumat (18/10/2010) sore di Banda Aceh.

Menurut Shaleh, begitu dia akrab disapa, komitmen ini menjadi penting sebagai upaya merawat damai abadi di Aceh. Sehingga tidak ada celah bagi para pihak “perusak damai Aceh”, untuk membawa kembali Aceh face to face dengan Jakarta (Pemerintah Indonesia). Sebab, tak ada gunanya bagi keamanan dan stabilitas di negeri ini.

Kecuali itu, semakin memperkokok sosok Jokowi sebagai Presiden Indonesia yang peduli dengan keutuhan NKRI.

Selain itu sebut Mualem melalui Jubir PA, H. Muhammad Saleh, harapan rakyat Aceh agar Dana Otsus dapat diperpanjang atau diberikan selamanya untuk Aceh, setelah berakhir pada 2027 mendatang. Itu sebabnya sebut Shaleh, berbagai ruang dialog dapat diwujudkan dan tingkatkan.

“Untuk mempercepat proses yang ada, salah satu caranya adalah; Presiden Jokowi membentuk satu Badan Adhoc lintas kementerian yang berkedudukan di Aceh. Badan ini langsung dibawah Presiden,” usul Mualem melalui Jubir Partai Aceh, H. Muhammad Saleh.

Misal, Badan Adhoc ini terdiri dari unsur Kemendagri, Kemenkopolhukam, Kementerian Keuangan, Bappenas serta kementerian terkait lainnya. Sehingga, setiap persoalan yang muncul dapat segera dituntaskan (eksekutornya) ada di Aceh, tanpa perlu mata rantai dan birokrasi yang panjang.

“Ini sesuai visi dan prinsip Presiden Jokowi yang akan membentuk kabinet dari sosok menteri yang mempunyai kemampuan sebagai eksekutor,” jelas Shaleh.

“Kontestasi politik Pileg dan Pilres 2019 sudah berakhir. Saatnya Presiden Jokowi merekat kembali persatuan dan kesatuan negara. Sebagai Bapak Bangsa pada paruh kedua kepemimpinannya, Jokowi akan dikenang dari Sabang hingga Papua,” ulas Shaleh.

Partai Aceh juga berharap, Presiden Jokowi tetap membangun infrastruktur Aceh dengan sejumlah program proyek skala nasional di Aceh.

“Yang sudah berjalan dapat dituntaskan dan yang belum, diwujudkan kembali. Salah satunya, pembangunan  terowongan Geurute yang menjadi harapan besar masyarakat di Pantai Barat Selatan Aceh,” jelas Shaleh.

Terkait kekhususan Aceh dalam menjalankan syariat Islam. Partai Aceh berharap, Jokowi-Ma’ruf Amin, dapat meningkatkan dan mengoptimalkan bantuan pemberdayaan ulama, dayah dan pesantren di Aceh.

Sasarannya, mereduksi adanya ajaran dan aliran radikalisme di Aceh. ”Sebagai Wakil Presiden, KH. Ma’ruf Amin kami harapkan dapat berperan optimal. Apalagi, mayoritas dayah dan pesantren di Aceh adalah; Ahlisunnah Waljamaah (Aswaja),” demikian kata Mualem, melalui Jubir Partai Aceh, H. Muhammad Saleh.***

 

 

Komentar

Loading...