Breaking News

PA Minta Pemerintah Aceh Cari Solusi Cairkan Dana Hibah Dayah dan Pesantren

Mualem: Pahami Suasana Batin Ulama Aceh

Mualem: Pahami Suasana Batin Ulama Aceh
H.Muzakir Manaf (Foto: detik.com)
Penulis
Rubrik
Sumber
Reporter Banda Aceh

Banda Aceh |  Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) H. Muzakir Manaf (Mualem) dapat memahami persoalan realisasi anggaran APBA 2019, yang kini sedang menjadi perhatian masyarakat Aceh, khususnya bantuan hibah untuk Dayah dan Pesantren di Aceh.

Menurut Mualem, proses mengunakan anggaran negara (daerah), tentu tidak terlepas dari berbagai aturan (regulasi) yang mengikat. Namun, bisa dilakukan dengan keputusan dan pertimbangan politik serta kebijakan atau diskresi dari Pemerintah Aceh. "Sebaliknya, Pemerintah Aceh juga pahami suasana batin para ulama Aceh, pemimpin Dayah dan Pesantren," tegas Mualem.

Karena itu kata Mualem, membiarkan proses ini berlarut-larut, bukanlah solusi yang tepat. Sebab, akan memberi efek negatif bagi Pemerintah Aceh. “Dalam UUPA, Dayah dan Pesantren itu merupakan urusan wajib lainnya, sesuai kekhususan Aceh. Dayah dan pesantren adalah lembaga arus utama. Jadi, bila ini terhambat, akan memunculkan disharmoni antara Pemerintah Aceh dengan ulama dan ini akan mengakibatkan banyak piranti lain yang terganggu. Maka, Partai Aceh mendesak Pemerintah Aceh untuk segera menyelesaikan atau menjelaskan kepada ulama sehingga tidak menimbulkan persepsi liar,” tegas Mualem.

20190721-bersama-ulama2

Foto: mercinews

Penegasan itu disampaikan Mualem melalui Juru Bicara (Jubir) Partai Aceh, Muhammad Saleh, Minggu (21/7/2019) sore di Banda Aceh. Itu sebabnya kata Muhammad Saleh, mengutip pernyataan Mualem, diperlukan komunikasi efektif antara eksekutif dan legislatif, untuk mencari jalan keluar sehingga  bisa terealisasi dengan baik. Sebab, bantuan hibah tersebut juga untuk rakyat Aceh, khususnya Dayah dan Pesantren. Apalagi, sampai meninggalkan Silpa triliunan rupiah.

“Sejak satu bulan lalu, Mualem banyak sekali mendapat laporan dan pengaduan dari Pimpinan Dayah serta Pesantren di Aceh, terkait belum terealisasinya bantuan dana hibah tersebut,” jelas Muhammad Saleh. Karena itu sebut Muhammad Saleh, Mualem sangat memahami suasana batin para Abu-Abu, pimpinan Dayah dan Pesantren di Aceh.

“Partai Aceh berkewajiban untuk memperjuangkan aspirasi para ulama Aceh melalui wakil kami di parlemen. Partai Aceh (PA) akan mengambil sikap dan bersama-sama para ulama Aceh, khususnya pimpinan dayah dan pesantren, jika Pemerintah Aceh tak segera mencari solusi terbaik,” ucap Muhammad Saleh.

Dijelaskan Mualem, alokasi dana hibah yang tercatat dalam APBA 2019 tersebut, telah melalui proses pembahasan antara DPR Aceh dengan Pemerintah Aceh dan telah disepakati Desember 2018. Selanjutnya mendapat pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Dan tertuang dalam Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Dayah Aceh. Itu berarti, seluruh program yang ada, sudah melalui tahapan seleksi yang ketat hingga mengikat secara hukum.

“Jadi, jika kemudian muncul persoalan dan alasan aturan, ini yang patut kami pertanyakan. Dan, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah tidak boleh diam serta membiarkan persoalan ini menjadi “liar” dalam masyarakat,” kata Jubir PA, Muhammad Saleh.

Sebab, program hibah untuk Dayah dan Pesantren di Aceh, tidak semata-mata soal regulasi. Tapi, perlu ada kebijakan dan keputusan politik dari Pemerintah Aceh bersama Forkopimda Aceh. "Bisa duduk bersama, cari solusi atau jalan terbaik. Jangan terkesan adu kuat. Ini tidak baik untuk rakyat dan Pemerintah Aceh sendiri," kata Mualem.

20190721-bersama-ulama1

Foto: Atjeh News

Terkait munculnya kabar dana hibah tersebut ada kaitannya dengan program pokok pemikiran (Pokir) anggota DPR Aceh dan tidak masuk dalam e-planning. Menurut Jubir PA Muhammad Saleh hal itu wajar. Sebab, anggota parlemen itu juga dipilih oleh rakyat sehingga perlu mendengar dan menyahuti suara rakyat. Disinilah dibutuhkan sikap bijaksana dan saling pengertian antara eksekutif dengan legislatif.

“Katakanlah itu Pokir, yang jadi pertanyaan kami adalah, bagaimana pengawalan dilakukan sejak awal. Kenapa tidak dikawal dan siapa yang mengawalnya? Mulai dari perencanaan hingga input. Karena, semua itu ada alur, sesuai dengan e-planning. Maka pihak yang paling tahu dan bertanggungjawab adalah Bappeda dan Dinas Keuangan,” ungkap Muhammad Saleh.

Juru Bicara Partai Aceh Muhammad Saleh menginggatkan. Sebelumnya ada juga sejumlah proyek multi years yang salah anggaran. Namun, bisa diselesaikan dengan baik setelah adanya kebijakan dan keputusan Pemerintah Aceh bersama Forkompimda Aceh.

“Partai Aceh mendesak, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh segera duduk bersama dan mengkonsultasikan masalah ini kepada Kemedagri RI di Jakarta. Tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan jika semua pihak mau membuka diri dan hati,” demikian kata Juru Bicara Partai Aceh, Muhammad Saleh.***

Komentar

Loading...