Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Pilkada Aceh, UUPA dan Sosok Yusril Ihza Mahendra (selesai)

Mualem: Karena Bukan Hadiah, Jangan Khianati UUPA!

Mualem: Karena Bukan Hadiah, Jangan Khianati UUPA!
Atjeh Satoe

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf-TA Khalid beserta seluruh kader dan politisi Partai Aceh (PA), Partai Gerindra, termasuk Ketua DPW PAN Aceh, Anwar Ahmad, hadir pada sidang perdana di MK, Jakarta. Usai sidang, Mualem  dan TA, begitu keduanya  disapa,  meluncur ke Kantor Yusril Ihza Mahendra, kawasan Casablanca, Jakarta Selatan. Setelah berdiskusi, Mualem bersedia diwawancara MODUSACEH.CO. Berikut penuturannya.

Untuk kesekiankalinya, rakyat Aceh kembali diuji kesabarannya. Ini terkait dengan realisasi butir-butir MoU Helsinki dan UUPA yang hingga kini masih belum tuntas diberikan Jakarta atau Pemerintah Indonesia. Salah satunya, soal Pilkada Aceh. Itu sebabnya, muncul gugatan di MK. Ini merupakan hak konstitusi warga negara. Selama ini, kita (rakyat Aceh) sudah cukup banyak bersabar. Salah satunya soal bendera dan lambang Aceh. Karena itu saya minta Pemerintah Indonesia (Jakarta), jangan mengkhianati UUPA yang merupakan turunan dari MoU Helsinki.

Gugatan saya ke MK, sekaligus menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara Pilkada (KIP Aceh) dan rakyat Aceh untuk tidak bermain-main dengan UUPA dan menguji apakah Pemerintah Indonesia masih komit serta konsisten dengan kesepakatan damai MoU Helsinki. Jika UUPA sudah tidak lagi bermakna, maka siapa sesungguhnya yang ‘mengkhianati’ perjanjian damai tadi.

Rakyat Bangsa Aceh semua tahu bahwa MoU dan UUPA bukan hadiah dari Jakarta atau Pemerintah Indonesia, tapi hasil perjuangan dengan darah, nyawa dan air mata. Bila Jakarta sudah tidak lagi konsekwen dan konsisten dengan UUPA, tentu rakyat Aceh bisa menilai sendiri. “Saya tak mau UUPA itu ibarat ‘ayam hutan’ yang begitu langka untuk kita dapatkan, tapi kemudian dengan mudah kita lepaskan,” tegas Mualem. Kalau kemudian ada yang berpendapat, kenapa baru sekarang kita sibuk memperjuangkan UUPA? Menurut saya itu pernyataan bodoh dan orang yang tidak mengerti sejarah perjuangan bangsa Aceh. Sebab, setelah damai, saya selalu memperjuangkan UUPA. Tapi, karena tidak punya kuasa, makanya jadi begini.

Sebagai Panglima GAM (Ketua KPA dan Ketua PA), dulu saya berjuang di Aceh bersama puluhan ribu pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Saya begitu merasakan makna dan arti perjuangan bangsa Aceh. Karena itu, saya selalu mengingatkan penguasa Aceh, setelah perjanjian damai. Baik saat Irwandi berkuasa maupun Abu Doto. Tapi, karena saya bukan penguasa utama, makanya jadi terhambat semua. Itu sebabnya, saya maju sebagai Gubernur Aceh 2017, setelah dua periode saya serahkan pada mereka (Irwandi dan Abu Doto). Tapi, hasilnya tetap saja tidak memuaskan. Saya ingin menyelamatkan  butir-butir MoU dan UUPA yang tercecer.

Perjuangan ini bukanlah mengada-ada, tapi hasil kesepakatan bersama antara GAM dengan Pemerintah Indonesia. Jadi, bukan sesuatu yang haram dan ilegal, tapi sah secara hukum Indonesia dan Internasional. Karena itu saya tegaskan, tolong Jakarta atau Pemerintah Indonesia, jangan khianati MoU Helsinki dan turunannya UUPA. Karena itulah yang telah kita sepakati bersama, berdamai, menghentikan perang yang telah banyak meninggalkan korban nyawa, darah dan air mata.***

Komentar

Loading...