Terkait Shalat Ied Idul Fitri 1441H

Mualem Dukung Putusan Ulama Aceh

Mualem Dukung Putusan Ulama Aceh
H.Muzakir Manaf (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)
Rubrik

Banda Aceh | Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), H. Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan. Dirinya mendukung keputusan ulama Aceh, baik dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh maupun Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), terkait pelaksanaan Shalat Ied Idul Fitri 1441H/2020M, Minggu, 24 Mei 2020.

Menurut Mualem, dukungan tersebut sesuai dengan ketentuan perlakuan syariat Islam di Aceh, keputusan ulama (MPU dan MUNA) Aceh serta mensikapi kondisi terkini pandemi virus Corona (Covid-19) di Aceh. Salah satu pertimbangan utama adalah, karena Aceh tidak diberlakukan; Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Namun saya mengajak seluruh elemen ulama, teungku dayah serta kaum muslimin Aceh untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Pakai masker, jaga jarak serta membawa sajadah sendiri,” himbau Mualem.

Kata Mualem, pihaknya dapat memahami berbagai upaya dan usaha pencegahan virus corona yang terus dilakukan di Indonesia maupun Aceh. Namun, satu hal yang jangan diabaikan adalah, penguatan iman dan taqwa kepada Allah SWT.

“Keyakinan beribadah umat Islam Aceh telah memperkuat daya tahan (imun tubuh) dan menjadi obat atau therapy psikologis yang mampu menghalau virus corona,” sebut Mualem.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh, Tgk. H. Faisal Ali atau yang akrab disapa Lem Faisal menyebut. Tidak ada larangan pelaksanaan shalat Ied Idul Fitri 1441H dari MPU Aceh, Minggu, 24 Mei 2020 mendatang.

20200522-lem-faisal

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh, Tgk. H. Faisal Ali (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)

Walaupun di tengah pandemi wabah virus corona (Covid-19), MPU Aceh tetap menggelar pelaksanaan shalat Ied di berbagai masjid di Aceh. Ini sesuai Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Nomor 5 Tahun 2020, tentang Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Bulan Ramadhan dan kegiatan keagamaan lainnya tahun 1441 Hijriyah.

Lem Faisal mengatakan, masyarakat Aceh boleh melaksanakan Shalat Ied Idul Fitri, baik di masjid maupun di lapangan terbuka. “Namun, tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan lain-lain,” kata Lem Faisal kepada wartawan MODUSACEH.CO, Saiful Haris Arahas, Jumat.

Disebutkan pada poin kesembilan dari tausiah MPU Aceh yaitu, kepada setiap komponen masyarakat untuk melaksanakan iktikaf sepuluh akhir ramadhan, dan silaturrahmi hari raya seperti biasa. Namun, tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan lain-lain.

Tausiah MPU Aceh tersebut ditandatangani Ketua MPU Aceh Tgk. H. M. Daud Zamzamy, dan para wakil ketua yakni, Tgk. H. Faisal Ali (Lem Faisal), Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, M.Ag, dan Tgk. H. Hasbi Albayuni yang ditetapkan tanggal 21 April 2020.

Lanjut Lem Faisal, meski  terdapat larangan shalat ied di masjid dan lapangan terbuka dari Pemerintah pusat. Tapi, aturan larangan itu untuk sebagian daerah atau provinsi yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Namun untuk Aceh tidak ada penerapan PSBB. Itu hanya diterapkan pada wilayah kawasan zona merah Covid-19,” jelasnya.

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Selatan Tgk. H. T. Armia Ahmad, Kamis malam (21/05/2020) melalui sambungan telpon mengaku. Pemerintah mengambil kebijakan yang melarang masyarakat Indonesia untuk melaksanakan Shalat Ied Idul Fitri di masjid dan lapangan, tentu dengan berbagai tinjauan dan pertimbangan di tengah wabah Covid-19.

Itu sebabnya, melaksanakan ibadah di rumah boleh saja dilaksanakan karena kondisi darurat.

“Kalau sudah darurat, apabila sudah dibutuhkan demikian sehingga tidak boleh dilaksanakan di lapangan atau masjid, ya bisa saja diberlakukan,” kata Ketua MPU Aceh Selatan, Tgk. H. T. Armia Ahmad kepada Juli Saidi dari MODUSACEH.CO, Kamis, 21 Mei 2020.

Sebaliknya, bila dalam kondisi normal maka dari prinsip agama, ibadah itu tidak boleh dilaksanakan secara darurat.

Karena itu, ulama asal Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan tersebut mengaku sepakat dengan MPU Aceh, terkait pelaksanaan shalat sunat muakat-shalat Idul Fitri 1441H. “ “Tentu saja kami ini harus seirama,” jelasnya.

Dia mengaku, kondisi Aceh Selatan sampai saat ini, masih keadaan hijau. Karena itu pelaksanaan ibadah dilaksanakan seperti hari-hari normal biasa. “Lagi pula Aceh Selatan bukan darurat, masih dalam keadaan hijau. Kenapa kita lakukan keadaan darurat seperti tempat yang sudah darurat,” sebutnya.

Bahkan akui Tgk. H. T. Armia Ahmad, pelaksanaan ibadah pada bulan ramadhan ini seperti shalat sunat taraweh dan shalat berjamaah, tetap berlangsung seperti biasa. “Alhamdulillah sudah berjalan hampir selesai bulan ramadhan tahun ini,” jelasnya.

Terkait mall, bandara bahkan ada konser amal di Jakarta. Tgk. H. T. Armia Ahmad mengaku, pemerintah pusat tidak konsistenya dalam melaksanakan kebijakan sehingga menimbulkan kontroversi di masyarakat.

“Masalah ibadah sangat prinsipil, seharusnya tidak boleh diakal-akali. Itu sudah menimbulkan kontroversi. Sala sisi dilarang, di sisi lain dibolehkan,” kritik dia.

Ketua MPU Bireuen Tgk Nazaruddin Ismail yang diminta pendapatnya tak bersedia berkomentar banyak.

 Menurutnya larangan Shalat Ied Idul Fitri di Aceh tidak akan jalan seperti yang diharapkan pemerintah Pusat.

“Han jalan, rugo ta peugah leubeh got ceritanya taiem mantong (tak jalan, rugi saja kita bicara. Lebih diam saja),” ungkapnya kepada Zulhelmi dari MODUSACEH.CO, Jumat di Bireuen.

Kata Tgk Nazaruddin,  imbauan larangan takbir keliling di Kabupaten Bireuen juga sudah disampaikan agar tidak dilakukan seperti biasa. 

Namun soal Shalat Ied di masjid dan lapangan  yang dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 9 tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Tgk Nazaruddin tak mau berkomentar lebih jauh.

“Hana, hana lon komentar  tentang shalatnya (tidak, tidak saya komentar tentang salat itu),” katanya singkat.

Lantas, bagaimana dengan Kabupaten Bireuen?  “Bireuen bukan zona merah, makanya saya tidak berkomentar berlebihan, sebab akan terjadi pro kontra dalam masyarakat. Begitu juga kalau kita komentar sebaliknya, menjadi soal dengan pemerintah,” terangnya.***

 

Komentar

Loading...