Penyaluran Bansos Pemerintah Aceh Batal

MPO Aceh Lapor Kepada Presiden Jokowi

MPO Aceh Lapor Kepada Presiden Jokowi
Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh Syakya Meirizal (Foto: Ist)
Rubrik

Banda Aceh | Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh dibawah koordinator        Syakya Meirizal menilai. Hingga kini, Gubernur Aceh Nova Iriansyah belum menyalurkan Dana Bansos Rp1,5 triliun rupiah kepada rakyat Aceh terdampak Covid-19.

Padahal, bantuan itu telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 38, tentang Perubahan Penjabaran APBA 2020 (Refocussing APBD) pada tanggal 15 Juni 2020.

“Sementara anggaran 2020 hanya tersisa kurang dari 1,5 bulan lagi. Akibatnya banyak rakyat Aceh terdampak Covid-19 diluar penerima Bansos dari Pemerintah Pusat (PKH dan BST) dan Dana Desa mengalami kesulitan hidup,” kata Syakya melalui siaran pers yang diterima media ini, Selasa, 17 November 2020 di Banda Aceh.

Akibatnya sebut dia, membuat daya beli masyarakat semakin menurun dan kondisi perekonomin rakyat di seluruh Aceh kian terpuruk. Selain itu kebijakan tersebut juga akan berakibat terjadinya potensi mega SiLPA hingga trilyunan rupiah pada APBA 2020.

“Kondisi ini sangat kontraproduktif dengan kebijakan Bapak Presiden RI Joko Widodo, yang mendorong percepatan realisasi anggaran dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional,” tulis MPO Aceh.

Itu sebabnya, MPO Aceh melaporkan kondisi tak elok ini kepada Presiden Joko Widodo melalui surat, nomor: 017/MPO-B/SLP/XI/2020, tanggal 17 November 2020.

“Kami menilai, tindakan Gubernur Aceh sebagai wakil pemerintah pusat secara gamblang telah mengangkangi UU No. 2 Tahun 2020, Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020, Perpres No. 54 Tahun 2020 , Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020, Permendagri No. 20 Tahun 2020 dan SKB Mendagri-Menkeu No: 119/2813/SJ. Nomor 177/KMK.07/2020,” ungkap Syakya, terkait alasan laporanya kepada Presiden.

Alasan lain, kebijakan pembatalan penyaluran Bansos ini juga berdampak memperburuk citra pemerintah di mata rakyat Aceh. “Karena itu, kami memohon kepada Bapak Presiden untuk memberi teguran keras dan sanksi tegas kepada Gubernur Aceh yang telah mengkhianati hak-hak rakyat ditengah musibah pandemi Covid-19,” papar MPO Aceh.

Selain itu. “Agar yang bersangkutan tidak lagi mengulangi perbuatan dan kebijakan yang merugikan rakyat serta mengangkangi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” harap MPO Aceh melalui suratnya yang ditembuskan pada Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Ketua Tim Penanganan Covid-19 Pusat dan Ketua DPR Aceh.

Lantas, apa penjelasan Pemerintah Aceh? Upaya konfirmasi kepada Kepala Biro Humas dan Protokol Aceh, tetap saja tak membuahkan hasil. Seperti konfirmasi sebelumnya, tak berbalas dan mendapat penjelasan.***

Komentar

Loading...