MoU Proyek Multy Years 2020-2022 Batal, Duh! Kasihan Sang Cukong

MoU Proyek Multy Years 2020-2022 Batal, Duh! Kasihan Sang Cukong
Anggota Fraksi Partai Demokrat keluar ruang sidang paripurna DPR Aceh (Foto: Muhammad Saleh)

MODUSACEH.CO I "Dalam forum rapat paripurna ini kami ingin bertanya, apakah forum ini menyetujui untuk membatalkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh dengan pimpinan DPRA, terkait proyek multi years tahun 2020-2022?," tanya Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin kepada anggota DPRA.

Tanpa dikomando dan dijawab. "Setujuuuuu," teriak mayoritas wakil rakyat tersebut. Dalam hitungan detik. "Tok," Dahlan mengetuk palu sidang. Ini sebagai tanda kesepakatan yang diambil sudah sah.

Selanjutnya, Dahlan (politisi Partai Aceh) ini, meminta Pemerintah Aceh (eksekutif), menghentikan pelaksanaan proyek yang sudah disahkan dalam APBA tahun 2020.

Seperti sudah diduga, Sidang Paripurna DPR Aceh, Rabu siang memang akan menuai hasil tersebut. Maklum, keputusan pahit tadi memang sudah menjadi bahan diskusi dan kajian mendalam di DPR Aceh.

Terutama anggota dewan dari Koalisi Aceh Bermartabat (KAB). Itu sudah terjadi sejak awal mereka dilantik sebagai wakil rakyat, produk kontestasi Pileg 2019 lalu.

Apalagi, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB-PA lebih memilih diam. Bisa jadi, mereka sudah sangat paham dengan mekanisme dan prosedur yang dilanggar dari kebijakan yang disebut-sebut; prematur ini.

Jika pun mereka sepakat, tentu sama artinya dengan mempertontonkan ketidaktahuan mereka kepada rakyat, terhadap hak dan fungsi besar yang mereka emban dan miliki yaitu; pengawasan, anggaran dan legislasi.

Hanya Fraksi Partai Demokrat (PD) dan Fraksi PPP yang "ngotot" dan menolak keputusan pembatalan itu. Bedanya, Fraksi PD memilih untuk keluar dari ruang sidang paripurna, sementara Fraksi PPP, tetap bertahan hingga sidang usai.

Muncul pertanyaan, mengapa Fraksi PD dan Fraksi PPP tak paham dengan kewenangan yang mereka miliki? Jawabnya tentu tidak. Mereka sangat-sangat paham. Hanya saja, sebagai partai politik pendukung "kekuasaan", mereka tetap harus menunjukkan dan membuktikan kesetiaannya.

Di sisi lain, rakyat pun akhirnya bisa mahfum dan paham. Jika tak ada mekanisme dan prosedur yang dilanggar, mengapa dua fraksi ini begitu ngebet untuk bertahan?

Sebaliknya, mayoritas anggota DPR Aceh menyebut. Mereka bukan tak sepakat, tapi ada prosedur dan mekanisme yang dilanggar.

Itu sebabnya, sejumlah anggota dewan minta regulasi ini dikaji ulang. "Bukan tidak setuju, kita batalkan dulu, baru kemudian bicarakan ulang. Kita cari alasan hukum yang benar," kata Bardan Saidi dari Fraksi PKS.

Tak hanya itu, muncul kemudian berbagai asumsi. Misal, proyek ini terlalu dipaksakan, terutama dari cukong di sekitar kekuasaan.

Ibarat kata, mereka kejar tayang di sisa paruh waktu kekuasaan dan kepimpinan Nova Iriansyah sebagai Plt.Gubernur Aceh (2017-2022).

Kabarnya, mereka sudah “setor” uang muka di depan. Karena itu tak ada pilihan, proyek multy years ini harus jadi dan jalan. Apa pun alasan dan caranya, harus di cari.

Persoalan semakin tak elok, karena komunikasi politik dua arah yang dibangun dan lakukan Plt.Gubernur Aceh Nova Iriansyah dengan mayoritas anggota DPR Aceh, semakin rumit.

Kabarnya, ada deal-deal  dari realisasi program aspirasi (Pokir) anggota dewan di APBA 2020, yang tak jelas dipenuhi alias hanya cilet madu ateuh rung (mempoles madu di atas bahu). Jangankan dinikmati secara utuh, untuk dijilat saja sudah tak mungkin dan bisa. 

Nah, entah karena panik atau sudah kehilangan cara. Berbagai pengalangan opini melalui media pers “berbayar” dilakukan.

Terutama menjelang tiga hari H atau sidang paripurna, Rabu, 22 Juli 2020. Hitungan bayarnya berdasarkan berita yang ditayang. Maka, berlomba-lombalah mewartakanya.

Lagi-lagi, beredar kabar, strategi “kampungan” ini digagas staf khusus atas saran dan pendapat para cukong yang memang sudah sangat kebelet dengan fulus dari proyek tersebut.

Termasuk, cukong ini pula yang menyediakan “logistik” untuk “serangan opini” di media pers dan media sosial.

Apalagi, tanpa ba,,bi,,bu. Plt Kepala ULP Setda Aceh yang dipegang Sayed Azhary, sudah menayang lelang proyek “padat”fulus tadi di LPSE Pemerintah Aceh secara online (daring).

Sayangnya, narasumber sejumlah pimpinan daerah, akademisi serta orang-orang yang diformulasi sebagai tokoh “dadakan” ini, tak mampu menyurutkan semangat dan kesepakatan anggota DPR Aceh, yang benar-benar belum tertutup pintu hati dan nuraninya ini.

Nah, akankah para cukong berinisial Mr. Mocholo dan Tuan Rebonding, menagih dan menarik kembali fulus yang sudah terlanjur dia tabur? Entahlah, hanya mereka yang tahu.***

Komentar

Loading...