MK Kabulkan Permohonan Uji Materil Abdullah Puteh

MK Kabulkan Permohonan Uji Materil Abdullah Puteh
Foto: serambinews.com
Jakarta | Bila permohonan Darmili, bekas Bupati Simeulue dua periode, ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), tidak halnya dengan permohonan Abdullah Puteh. MK mengabulkan permohonan uji materi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diajukan oleh bekas Gubernur Aceh yang pernah tersandung kasus korupsi itu. Berdasarkan informasi di laman MK, putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Selasa, (23/8/2016). "Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Arief Hidayat.

Abdullah merasa dirugikan akibat ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemerintah Aceh tentang larangan mencalonkan diri sebagai kepala daerah bagi seseorang yang pernah dihukum dengan hukuman lima tahun penjara atau lebih.

Menurut dia, ketentuan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena menghalangi seseorang yang berniat mencalonkan diri sebagai kepala daerah serta menghambat seseorang untuk berpartisipasi aktif dalam suatu agenda demokrasi.

Dia juga menganggap aturan itu sewenang-wenang karena seakan-akan pembuat Undang-Undang diperbolehkan menghukum seseorang tanpa adanya batas waktu. Hakim konstitusi juga menganggapnya sebagai pengurangan hak dengan mengutip putusan Mahkamah Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015. "Ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu," ujar Hakim Konstitusi.

Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, seorang mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah bila memenuhi syarat tertentu, antara lain mengumumkan secara terbuka di hadapan umum bahwa yang bersangkutan pernah dihukum penjara, ini diperlukan agar rakyat atau para pemilih mengetahui keadaan yang bersangkutan.

Puteh memang sempat melemparkan permohonan maaf secara terbuka saat konferensi pers beberapa waktu lalu."Saya mohon maaf kepada masyarakat Aceh karena pernah tersandung kasus korupsi pembelian helikopter milik Pemerintah Aceh," ungkap Abdullah Puteh di Banda Aceh, Jumat, (5/8/2016).

Komentar

Loading...