Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Melirik KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 (bagian dua)

Miris, Pantaskah Program Keurukon Wali Nanggroe Rp470 Juta?

Miris, Pantaskah Program Keurukon Wali Nanggroe Rp470 Juta?
Nova Iriansyah bersama Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haytar (Foto: kumparan.com)
Rubrik

Banda Aceh | Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah sepertinya memang tak “senyawa” dengan Lembaga Wali Nanggroe (WN) Aceh, yang dipimpin Tgk Malik Mahmud Al-Haytar.

Lihatlah, jika tak elok disebut; “alergi” bisa jadi dia “kurang nyaman” dengan kehadiran lembaga itu. Padahal, alasan pemberian dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh adalah, pembiayaan tentang kekhususan Aceh. Salah satunya Lembaga Wali Nanggroe.

Selain itu, adanya dana Otsus bagi Aceh, tak lepas dari buah perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia, 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Ini terealisasi setelah konflik panjang bersenjata selama 30-an lebih.

Tapi, alih-alih memperkuat lembaga ini, yang terjadi justeru sebaliknya. Terkesan, Pemerintah Aceh memang melirik sebelah mata LWN dibawah kepemimpinan Tgk Malik Mahmud Al-Haytar.

20200831-kua3

Itu terjadi bukan saat ini saja. Usai pengukuhan Tgk Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh Ke-IX, 14 Desember 2018 misalnya. Nova Iriansyah mengirim surat kepada Kemandagri RI di Jakarta.

Melalui suratnya, Nomor: 821.29/30367, tanggal 17 Desember 2018. Nova Iriansyah mempertanyakan keabsahan pengukuhan tersebut. Padahal, saat itu dia hadir dan ikut memberi sambutan dengan penuh suka cita, melalui Rapat Paripurna Istimewa, DPR Aceh di Banda Aceh.

Tapi, bukan Nova Iriansyah namanya jika dia tak pandai bermain kata dan retorika. Isi suratnya memang mengejutkan. Dari tujuh poin penjelasan, dua poin diantaranya yang sangat mendasar.

“Sehingga DPRA mengambil inisiatif melakukan pengukuhan Tgk Malek Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh Ke-IX masa jabatan 2018-2023 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRA, tanggal 14 Desember 2018. Konsekwensinya, pengukuhan tersebut tidak sinkron dan bertentangan dengan ketentuan tata cara pengukuhan Wali Nanggroe sebagaimana pasal 70,71 dan Pasal 105 Qanun Aceh,” begitu tertulis pada poin keenam, surat Gubernur Aceh, yang ditandatangani Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Nah, pada poin ketiga dari surat tadi menjelaskan tentang ketentuan dari pasal dimaksud yaitu, Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh, Nomor 8/2012 disebutkan; 1. Wali Nanggroe dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk secara khusus; 2. Komisi Pemilihan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari; Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe, Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe, Mufti atau yang mewakilinya dan perwakilan alim ulama masing-masing kabupaten dan kota (1) orang.

Berikutnya pada poin ketujuh, Gubernur Aceh meminta kesempatan kepada Kemendagri RI untuk bertemu dan berkonsultasi.

“Berkenan menerima kasih untuk berkonsultasi terkait dengan fasilitasi keabsahan pengisian jabatan Wali Nanggroe Aceh dan pengunaan anggaran untuk mendukung operasional jabatan Wali Nanggroe Aceh Ke-IX beserta unsur pendukungnya,” tulis surat yang ditandatangani Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah tersebut.

Entah itu sebabnya, dalam KUA PPAS (APBA tahun anggaran 2021). Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Nova Iriansyah hanya mengalokasikan Rp470.935.648. Jumlah anggaran ini jauh lebih kecil dibandingkan program Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) yaitu, Rp8,1 miliar lebih. Nah, pantaskah atau kebijakan ini merupakan bentuk lain dari pelecehan terhadap lembaga dan personal Wali Nanggroe Aceh? Entahlah!***

Komentar

Loading...