Meski Terkendala Wabah Corona, Tim Pansus Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh Terus Bekerja

Meski Terkendala Wabah Corona, Tim Pansus Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh Terus Bekerja
Pimpinan DPRK Aceh Barat Kamaruddin (Kanan) menyerahkan SK Pansus Rumah Sakit. Foto Dok. MODUSACEH.CO
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Kamaruddin, Koordinator Panitia Khusus (Pansus), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien (CND) Meulaboh mengaku tim Pansus rumah sakit terus bekerja hingga saat ini.

Namun Wakil Ketua DPRK dari Partai Golkar itu mengakatan, tim Pansus tidak bisa memaksa pihak rumah sakit karena kondisi wabah virus corona (Covid-19) saat ini.

“Sedang berjalan, tiga bulan masa kerja saat ini belum masuk pada kesimpulan. Sekarang masih mengambil data-data terus. Sebenarnya sudah hampir selesai, tetapi karena Covid-19, rumah sakit tidak bisa kita paksa,” ujar Kamaruddin pada media ini melalui sambungan telpon, Selasa.

Untuk saat ini menurut Kamaruddin, tim pansus sedang merampungkan pendalaman pembayaran klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Yang didalami tim Pansus wakil rakyat Aceh Barat itu, berapa klaim.

Tak berhenti di situ saja jelas Kamaruddin,  Pansus juga menyesuaikan antara klaim dengan penggunaannya oleh rumah sakit plat merah itu. Termasuk mendalami apakah benar pihak BPJS belum bayar klaim pada pihak rumah sakit.

“Klaimnya berapa, apa sesuai dengan klaim, arah kemana uangnya? Setelah itu ada juga kita dengar belum dibayar uang, kita dalami apa benar?” ujar Kamaruddin.

Bahkan untuk menelusiri kebenaran tersebut, Pansus juga melakukan pendalaman pada bank. “Bank juga kita telusuri, banyak,” katanya.

Upaya Pansus mendalami terkait klaim BPJS, dewan ingin mengetahui kenapa Direktur Rumah Sakit CND Meulaboh, tidak menyelesaikan gaji tenaga harian lepas (THL) atau pegawai kontrak. Sebab, jika ada dugaan persoalan dari BPJS terlambat membayar klaim, kenapa tidak digunakan dana talangan yang disimpan di bank.

“Kalau sisi persoalan dari BPJS dan pembayarannya, ada dana talangan di bank, yang jadi pertanyaan kami kenapa direktur tidak selesaikan gaji dari pegawai kontrak,” kata Kamaruddin.

Baca: DPRK Aceh Barat Akhirnya Bentuk Pansus Rumah Sakit

Nah lanjut Kamaruddin, BPJS juga sudah menyampaikan bahwa tidak ada keterlambatan. Bahkan kalau ada keterlambatan, BPJS kena finalti.

Tak cukup disitu saja, Pansus sebut Kamaruddin mendalami dan mempelajari terkait mekanisme pembayaran tenaga kerja di rumah sakit, disebut-sebut Rp1 juta per bulan.

Bila mengunakan dana klaim BPJS dasar apa diambil dari dana tersebut, apakah ada dasar hukumnya. “Pembayaran tenaga kontrak Rp 1 juta diambil dasar hukumnya apa, Perbup atau apa? Itu yang sedang dipelajari sekarang,”  tegas Kamaruddin.

Lalu, setelah rampung soal klaim BPJS, Pansus sebut Kamaruddin juga mendalami soal penggunaan anggaran untuk pembelian alat kesehatan rumah sakit daerah negeri Teuku Umar, Meulaboh.

“Nanti sampai Alkes kita telusuri, dimana dibeli, kenapa beli, ada permintaan atau ngak. Apakah perencanaan sendiri, itu kita lihat,” tegas Kamaruddin.***

Komentar

Loading...