Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Lelang Proyek dan Dugaan Praktik Pat Gulipat Pokja Pemerintah Aceh

Merasa Dirugikan, PT MONODON PILAR NUSANTARA Ajukan Sanggah

Merasa Dirugikan, PT MONODON PILAR NUSANTARA Ajukan Sanggah
dok. MODUSACEH.CO
Rubrik

Banda Aceh | Dari dua paket proyek (lelang) yang diikuti PT. Monodon Pilar Nusantara pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, hanya satu paket yang berhasil dimenangkan perusahaan ini yaitu; pekerjaan pembangunan dermaga bongkar blok B dengan pagu Rp 10 miliar dan HPS Rp 9,965.000.000.00-. Perusahaan yang beralamat di Jl TWK. Hasyim Banta Muda Gampong Mulia, Banda Aceh mematok harga penawaran Rp 9.832.900.000.00,- atau hanya memangkas 1,3 persen.

Sementara untuk proyek pengerukan kolam labuh blok A dengan pagu dan HPS Rp 10 miliar, PT. Monodon Pilar Nusantara, kalah. Pekerjaan ini dimenangkan PT. Mega Mulya Mas, perusahaan milik warga Aceh  di Medan, Sumatera Utara. Perusahaan ini memasang harga penawaran Rp 9.853.000.000.00- atau hanya membuang 1,4 persen. Sedangkan Monodon Pilar Nusantara kabarnya memasang harga penawaran Rp 9.101.000.000.00,- atau memangkas sekitar 7 sampai 8 persen. Namun, perusahaan ini dinyatakan kalah oleh ULP dan Pokja dengan dalih; dukungan alat dari Lhoknga Beton tidak memenuhi, karena dibuat tanggal 3 April 2017 atau sebelum lelang dilaksanakan. Kedua,  personil atas nama Melur Hafiza Rinola merupakan pegawai kontrak aktif pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, sehingga tidak mungkin dapat bekerja penuh pada proyek ini.

Tapi alasan itu dibantah pihak Monodon Pilar Nusantara. Dalam surat sanggahannya nomor; 60/MPN/SANGGAH/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 menyebutkan; sesuai pengumuman pemenang pekerjaan pengerukan kolam labuh blok A pada aplikasi SPSE, proyek tersebut dimenangkan PT Mega Mulya Mas, Medan dengan nilai terkoreksi Rp 9,852,900.000.00-. Nah, sesuai dokumen pengadaan sistem lelang secara elektronik nomor; 1/02/Pokja ULP-XXII/2017, tanggal 13 April 2017 dan dokumen addendum dokumen pengadaan nomor; 1/02-ADD/Pokja ULP-XXII/2017, tanggal 15 April 2017 (addendum tidak jelas), tertera mengenai jaminan penawaran.

Menurut manajemen perusahaan ini, sesuai Peraturan Presiden No; 4/2015, pasal 109 ayat 7.a menyebutkan; dalam pelaksanaan e-tendering tidak diperlukan jaminan penawaran. Kedua, sesuai peraturan LKPP, No:1 Tahun 2015 tentang e-tendering, pasal 4 ayat 1.a, secara umum pelaksanaan e-tendering sebagaimana dimaksud pasal 3, dilakukan dengan ketentuan; a tidak diperlukan jaminan penawaran. Terkait persyaratan kualifikasi lelang, dinilai perusahaan ini bertujuan diskriminasi. Sebab, sesuai peraturan LKPP No: 14/2012, tentang petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah, dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif.

Lantas, apa saja persyaratan diskriminatif yang dilakukan ULP dan Pokja Pemerintah Aceh terkait lelang tersebut? Menurut PT Monodon Pilar Nusantara adalah, ULP dan Pokja meminta dukungan geotextil padahal geotextil tidak diperlukan dalam  pekerjaan ini. Kedua, sertifikat keahlian dan keterangan yang di addendum pada posisi General Superitendent/GS, satu orang yang berpendidikan S1 teknik sipil dengan pengalaman 10 tahun dan memiliki sertifikat ahli dermaga utama dan management proyek utama.

Namun, hingga saat ini, menurut pengakuan sumber media ini dari PT. Monodon Pilar Nusantara, pihaknya belum mendapat jawaban dari sanggahan yang disampaikan pada ULP dan Pokja Pemerintah Aceh. Padahal, laporan yang sama juga dikirim pada Kepala Inspektur Aceh di Banda Aceh.***

Komentar

Loading...