Merasa Dikhianati, Pengecer Pupuk Mengadu ke DPRK

Merasa Dikhianati, Pengecer Pupuk Mengadu ke DPRK
Andi Firdaus perwakilan petani Pidie menyampaikan keluhannya terhadap kelangkaan pupuk bersubsidi yang sering terjadi pada petemuan dengan Komisi II DPRK setemat (8/1/2020).

Sigli | Sejumlah pengecer pupuk di Kabupaten Pidie mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie yakni ke Komisi II DPRK setempat, Rabu (8/1/2020).

Mereka mengeluh karena para distributor pupuk mengutip biaya jaminan tidak rasional. Sehingga membuat mereka mengadukan hal tersebut ke wakil rakyat.

Di ruang sidang paripurna, Mustika, salah seorang pengecer pupuk bersubsidi mengeluhkan tentang sikap distributor pupuk dalam mengutip biaya jaminan.

Menurut dia, selain meminta uang jaminan dalam jumlah besar mencapai Rp 20 juta. Oknum pimpinan distributor, itu juga bersikap arogan dan kurang bersahabat.

Oknum distributor itu tidak segan-segan mengambil keputusan sepihak, apabila maksud mereka tidak bisa dipenuhi para pedagang kios pengecer pupuk bersubsidi. "Ini yang membuat kami mengadu ke dewan," tegasnya.

“Karena itu pihaknya meminta kebijaksanaan dari anggota dewan terhormat, bagimana caranya kios-kios kami ini dipidahkan dari distributor tersebut ke distributor yang lain,” keluhnya.

Syahril pengecer pupuk Kecamatan Tangse, mengatakan mereka merasa dirugikan oleh pendapat sepihak dari distributor pupuk tersebut. Mereka (distributor) tidak pernah menghargai pendapat pedagang kios dan tidak bisa menerima perbedaan.

“Selain itu kami selaku kios resmi dalam penyaluran pun banyak tidak sesuai konsekwensi dan sangat merugikan petani dan kami,” katanya.

Sementara itu Andi Firdaus, salah seorang perwakilan petani di Kabupaten Pidie mengatakan, kelangkaan pupuk bersubsidi di daerah itu sudah bertahun-tahun, dan dia pun mengungkapkan tidak pernah merasakan pemberian jatah pupuk bersubsidi tersebut.

“Sudahilah permainan ini, saya pikir kita sama-sama tahu karena kita sama-sama orang kampung, dan jangan pura-pura tidak tahu, saya rasa ini permainan. Makanya saya katakan, tolong hentikan permaianan ini karena apapun yang terjadi antara distributor dengan pengecer pupuk, itu imbasnya pada petani juga. Dirinya berharap ada satu solusi yang konkrit, karena ini sudah terjadi berulang kali dan ironisnya berlangsung bertahun-tahun, kalau penjelasan dinas tadi itu kan normatif,” kata Andi.

Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, Hasballah, kepada wartawan mengatakan. Sesuai SK Gubernur Aceh, pada tahun 2020 Kabupaten Pidie akan menerima quota jatah pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 8000 ton, SP36 1.500 Ton, dan Pupuk ZA sebanyak 3000 Ton, dan MPK sebanyak 8.100 ton.

“Selama ini yang menjadi kekurangan MPK dan Urea. Artinya, pada tahun 2020 kita Pidie ini menambah tambahan quota yang cukup signifikan, kebiasan selalu dibawah angka 5000 ton,” kata Hasbalah.

Dengan adanya tambahan quota pupuk ini sekira 70 persen kebutuhan pupuk di Pidie akan terpenuhi. Sementara itu Hasballah menjelaskan menyangkut dengan jumlah quota per distributor pihaknya belum menerima surat instasi terkait, karena pada saat ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pidie sedang mengimput T-RDKK.

Disisi lain Ketua Komisi II DPRK Pidie, Fauzi Jamil, dalam kesempatan itu mengatakan akan mengagendakan kembali pertemuan tersebut dengan menghadirkan distributor.

“Kita tadi sudah mendengar keluhan yang disampaikan oleh para pedagang kios pengecer dan dinas pertanian. Karena itu kami akan mengagendakan kembali pertemuan ini dengan menghadirkan para distributor. Kami juga perlu mendengarkan mereka,” katanya.***

Komentar

Loading...