Prahara Partai Demokrat Belum Berlalu

Menyoal Keabsahan KLB Deli Serdang

Menyoal Keabsahan KLB Deli Serdang
Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Demokrat, AHY dan Teuku Riefky Harsya (Foto: Dok. DPP PD)

"Pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat dinilai cacat hukum. Selain tidak terpenuhinya syarat KLB, muncul pula  dugaan perbuatan melawan dan melanggar hukum karena mengabaikan, menistakan, tidak mengakui dan melanggar, serta melawan produk Negara dan produk pemerintah yang sah, khususnya Surat Keputusan Menkumham tanggal 18 Mei 2020, Nomor M.HH-09-AH.11.01 tahun 2020. Isinya, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat. Ini bermakna, dengan akal dan logika sehat, mudah ditebak bahwa Kemenkumham harusnya demi hukum menolak pendaftaran tersebut," kata Dr. Didik Mukrianto, SH., MH, Anggota Komisi III FPD DPR RI dan Kepala Depteman Hukum & HAM DPP PD beberapa hari lalu di Jakarta.

KALAU boleh disebut; inilah "perang" sebenarnya. Hanya saja, tidak mengunakan senjata api (berat dan ringan). Tapi, saling uji dan adu strategi, taktik serta kekuatan syaraf, terutama menghadapi berbagai "serangan" melalui media pers dan sosial.

Bayangkan, dari valid hingga informasi hoax. Tujuan dan sasarannya, mempengaruhi publik pada tataran akar rumput serta petinggi negeri ini. 

Entah itu sebabnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Teuku Rifeky Harsya beserta jajaran pengurus lainnya. Tak pernah sepi dan satu langkah pun meninggalkan "barak" mereka, Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi No.41, RW.2, Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

“Pada posisi ini, kami menolak dengan tegas pelaksanaan dan seluruh keputusan yang dibuat dalam pertemuan di Deli Serdang yang di klaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB), yang juga mengklaim menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umumnya,” begitu tegas Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Sekjen PD Teuku Riefky Harsya kepada awak media pers di Jakarta.

Penegasan itu disampaikan berulangkali sebagai bentuk resionalisasi hukum, aturan serta perundang-undangan yang berlaku di negeri ini.

20210313-klb2

Jhoni Allen Marbun menjadi pimpinan sidang KLB (republika.co.id)

Lantas, apa yang menjadi landasan kuat AHY bersama seluruh jajaran pengurus pusat, daerah, kabupaten serta kota di Indonesia hingga kini masih solid dalam satu jamaah kesetiaan terhadap kepemimpinan AHY?

“Sesuai Pasal 1 huruf (2) UU 2 tahun 2011 sangat terang dan jelas bahwa Anggaran Dasar (AD) adalah, peraturan dasar Partai Politik. Lebih lanjut dalam Pasal 1 huruf (2) menyatakan; Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran Anggaran Dasar,” ungkap Dr. Didik Mukrianto, SH., MH, Anggota Komisi III FPD DPR RI beberapa hari lalu di Jakarta.

Kepala Depteman Hukum & HAM DPP PD serta Ketua Umum Laskar Demokrat Penegak Hukum & HAM dan Plt. Ketua DPC PD Kabupaten Tuban juga menyebut. Berdasarkan alasan itulah, secara terang dan jelas bahwa setiap kegiatan Partai Politik, termasuk dalam membuat setiap keputusan, kebijakan, sikap kelembagaan, tidak boleh bertentangan dan harus mendasarkan kepada AD dan ART.

Nah, yang menjadi landasan kuat tentu, AD dan ART hasil keputusan Kongres V Partai Demokrat, tanggal 16 Maret 2020 di Jakarta, yang juga sudah disahkan Menkumham RI. Ini sesuai Surat Keputusan tanggal 18 Mei 2020, Nomor M.HH-09-AH.11.01, tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

Sesuai Pasal 81 ayat (4) Anggaran Dasar dinyatakan:  Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan : a. Majelis Tinggi Partai, atau b. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan ½ (satu per dua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai.

“Ketentuan tersebut, lebih lanjut dielaborasi dan dijabarkan dalam Pasal 83 Anggaran Rumah Tangga, yang berbunyi. Pertama, Dewan Pimpinan Pusat sebagai penyelenggara Kongres atau Kongres Luar Biasa. Kedua, Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan: a. Majelis Tinggi Partai, atau b. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan ½ (satu per dua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai,” ujar Didik.

Ketiga, dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Kongres Luar Biasa. Keempat, Peserta Kongres atau Kongres Luar Biasa adalah Majelis Tinggi Partai, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Luar Negeri dan Organisasi Sayap yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Kelima, Kongres Luar Biasa dapat dilakukan khusus untuk perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dengan tetap memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut diatas.

Itu sebabnya, berdasarkan alasan ini, Majelis Tinggi Partai tidak mengajukan permintaan KLB. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan ½ (satu per dua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat juga tidak mengajukan permintaan KLB.

Begitu juga Ketua Majelis Tinggi Partai tidak membuat produk dan memberikan persetujuan apapun untuk melakukan KLB. Lantas, apakah pertemuan di Deli Serdang yang di klaim sebagai KLB Partai Demokrat tersebut memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 81 Anggaran Dasar jo Pasal 83 Anggaran Rumah Tangga?

“Sangat terang dan jelas, tidak ada satupun syarat yang dipenuhinya. Pun demikian, dengan membuat asumsi dan klaim bahwa pesertanya hadir (meskipun tidak memiliki kewenangan yang sah), namun mutlak tidak akan bisa terpenuhi syarat tersebut Karena Ketua Majelis Tinggi Partai tidak pernah dan tidak akan pernah memberikan persetujuan untuk KLB Partai Demokrat. Mendasarkan kepada hal tersebut, demi hokum pertemuan di Deli Serdang yang di klaim sebagai KLB Partai Demokrat tersebut adalah Illegal dan Inkonstitusional,” tegas Didik.

Sebaliknya, berdasarkan kepada Konstitusi atau peraturan dasar Partai Demokrat yaitu AD dan ART, nyata dan jelas pertemuan di Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat tersebut adalah Illegal dan Inkonstitusional.

Lantas mengapa kubu Jhoni Allen Marbun Cs menganggap sebaliknya? Ternyata, mereka hanya berargumentasi kepada AD dan ART tahun 2005, bukan kepada AD dan ART hasil keputusan Kongres V Partai Demokrat, tanggal 16 Maret 2020 di Jakarta, yang sah dan sudah disahkan Menkumham pada tanggal 18 Mei 2020.

Pada berbagai kesempatan di media pers, Jhoni Alleh Marbun (JAM) berpedoman kepada AD dan ART 2005. Ini bermakna, pertemuan di Deli Serdang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat, bukan keputusan kongres 2020.

"Ini sama artinya, melawan produk Negara dan produk pemerintah yang sah, khususnya Surat Keputusan Menkumham tanggal 18 Mei 2020, NomorM.HH-09-AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat. Dan, berdasarkan kepada hukum, termasuk UU 2 Tahun 2011 Jo UU 2 Tahun 2008, perbuatan atau KLB Deli Serdang dapat dikategorikan tindakan melanggar hukum dan perbuatan melawan hukum," tegas Didik kembali.

Yang jadi soal adalah, apakah Negara, pemerintah dan Kemenkumham akan mentoleransi para pelanggar hukum dan perbuatan melawan hukum, apalagi melanggar produk hukum Kemenkumham yang sah?

20210313-klb3

Moeldoko terpilih secara aklamasi (Foto: kompas.com)

“Logika rasional dan akal sehat, tidak akan pernah dimanapun dan  sampai kapan pun, serta dengan asalan apa pun, negara dan pemerintah akan mentoleransi dan membenarkan para pelanggar hukum dan yang melawan hukum,” kata Didik.

Termasuk Kemenkumham, secara akal dan logika sehat tidak akan mungkin mengakomodasi kepentingan pertemuan di Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat, karena bukan saja dianggap telah melawan produk Negara dan produk pemerintah yang sah, khususnya Surat Keputusan Menkumham tanggal 18 Mei 2020, Nomor M.HH-09-AH.11.01 tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat. Lebih jauh dari itu bisa dianggap telah menginjak-injak harkat dan martabat Kemenumham, karena dianggap telah mengabaikan, tidak mengakui, menistakan dan melanggar, serta melawan produk Negara dan produk pemerintah yang sah tadi (bersambung).***

Komentar

Loading...