Surat Keterangan Jalan dan Biaya Rp600 Ribu

Menyoal Kewenangan Dealer, Menggugat Tanggungjawab Dirlantas

Menyoal Kewenangan Dealer, Menggugat Tanggungjawab Dirlantas
Contoh STCK (Foto: google.com)

Diduga, sejumlah dealer di Banda Aceh mengeluarkan Surat Keterangan Jalan (SKJ)  terhadap unit kenderaan roda empat (mobil) baru. Sebelumnya, kewenangan ini berada pada Direktorat Lalulintas (Dirlantas) Polda Aceh. Lantas, sudahkah sesuai dengan PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 5 TAHUN 2012, TENTANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR? Berikut penelusurannya.

MODUSACEH.CO I JARUM jam baru bergerak ke pukul 08.00 WIB, Rabu, 1 September 2021. Namun, Warung Kopi Solong Premium (Solprem) di Kawasan Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sudah dipenuhi para penikmat kopi.

Pagi itu, halaman parkir di warung tersebut penuh sesak. Bahkan, sejumlah pemilik mobil memilih untuk memarkirkan kenderaannya di luar areal yang tersedia. Beberapa diantaranya masih terpasang nomor polisi (BL) warna putih, tanpa bulan dan tahun berakhir.

Jamak diketahui, nomor polisi tersebut sebagai petanda bahwa kenderaan bermotor (Ranmor) ini masih memakai nomor polisi sementara alias bukan asli. Begitupun jangan heran dan kaget. Tak berarti si pemilik mobil melanggar aturan.

Maklum, semua itu sudah diatur berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 5 TAHUN 2012, tentang REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR.

Nah, Pasal 9 (1) misalnya menegaskan. Regident Ranmor dilaksanakan secara rutin dan khusus. Ayat (2), selain regident rutin dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Praregident.

Praregident sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk Ranmor baru yang belum diregistrasi dan diidentifikasi agar dapat dioperasikan di jalan dengan penerbitan STCK dan TCKB.

Namun, ada juga Surat Keterangan Jalan (SKJ). Tiga dokumen ini dikeluarkan Kepolisian melalui Direktor Lalu Lintas, jajaran Polda di seluruh Indonesia. Hingga kini, Dirlantas Polda Sumatera Utara (Sumut) masih mengeluarkan SKJ dimaksud.

STCK adalah surat jalan sementara mobil baru yang diberikan kepada kendaraan sebelum pelat nomor dan STNK resminya keluar. Fungsinya, bisa disebut sebagai surat jalan kendaraan pengganti STNK yang berlaku selama satu bulan.

Maklum, ada beberapa kategori bisa menggunakan STCK. Sehingga nomor itu belum didaftarkan di STNK (Pra Regident). 

Sekadar informasi, untuk mendapatkan STCK dari kepolisian, tentu ada syarat dan ketentuan yang perlu dilakukan, di antaranya: mengisi formulir STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan), ambil di loket Samsat.

Fotokopi KTP disertai KTP asli (jika tidak ada, bisa menggunakan SIM atau paspor). Izin usaha dari badan usaha yang kamu wakili (dealer, pabrikan kendaraan, importir kendaraan).

Melampirkan juga sertifikat uji tipe kendaraan, sertifikat registrasi uji tipe, dan tanda lulus uji tipe kendaraan bermotor (bisa minta ke dealer), surat lulus uji tipe ini juga disebut sertifikat uji tipe landasan. Dan mengajukan pengajuan permohonan STCK.

Selain itu, pada Bagian Keempat; Praregident. Pasal 18 disebutkan. (1) Praregident sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan penerbitan STCK dan TCKB untuk kepentingan: memindahkan Ranmor baru dari tempat penjual, distributor, dan/atau pabrikan ke tempat tertentu untuk mengganti atau melengkapi komponen penting dari Ranmor yang bersangkutan atau ke tempat pendaftaran Ranmor.

Memindahkan Ranmor baru dari satu tempat penyimpanan di suatu pabrik ke tempat penyimpanan di pabrik lain; mencoba Ranmor baru sebelum dijual; mencoba Ranmor baru yang sedang dalam taraf penelitian; dan/atau memindahkan Ranmor baru dari tempat penjual ke tempat pembeli.

Sebatas ini tak soal. Yang jadi masalah adalah, ternyata sejumlah dealer Ranmor baru di Banda Aceh, justeru mengeluarkan; Surat Keteragan Jalan (SKJ), yang menjadi kewenangan Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Aceh. Salah satunya, PT. Dunia Barusa.

“Betul Bang. Saya juga heran, kenapa yang keluarkan dealer.  Sebelumnya saya beli mobil SKJ dikeluarkan  Dirlantas Polda Aceh. STNK sementaranya warga hijau,” ungkap Somad (samaran) pada media ini, Rabu lalu.

Merasa aneh dan penasaran, media ini pun minta kepada Somad untuk melihat SKJ dimaksud. Benar saja, tertera bahwa SKJ tadi ditandatangani oleh salah satu pimpinan dealer di Banda Aceh.

Kembali ke masalah STCK. Tentu, ini tidak gratis! Satu STCK hanya dipatok Rp50 ribu per unit Ranmor dan dananya masuk pada; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Masalahnya kemudian, diduga, sejumlah dealer justeru mematok harga Rp500 hingga Rp600 ribu per satu unit Ranmor baru untuk si pemilik kenderaan agar dapat mengantong, Surat Keterangan Jalan (SKJ).

Masalah kemudian adalah, apakah pengeluaran SKJ dari dealer sudah memenuhi aturan atau sesuai dengan  PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 5 TAHUN 2012, TENTANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR? 

Sebagai ilustrasi saja. Bila di Kota Banda Aceh setiap bulan terjual 600 Ranmor baru dari berbagai dealer. Jika Rp600.000.- dikali 600 unit, maka ada Rp360 juta per bulan dan dikali 12 bulan. Maka, ada Rp4,320.000.000. Nah, kemana fulus ini mengalir?***

Komentar

Loading...