Menunggu Peran Pengawasan DPRA Ungkap Dugaan Kebocoran Anggaran Pemerintah Aceh 

Menunggu Peran Pengawasan DPRA Ungkap Dugaan Kebocoran Anggaran Pemerintah Aceh 
Sumber data: LHP LKPD Provinsi Aceh TA 2020
Penulis
Rubrik

Banda Aceh I Sudah satu bulan sejak Selasa, 4 Mei 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran (TA) 2020, diterima Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh.

Namun hingga Jumat, 4 Juni 2021, Panitia Khusus (Pansus) terkait tindak lanjut LHP BPK RI itu belum juga diumumkan.

“Senin nanti diumumkan dalam rapat paripurna,” kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Aceh Muchlis Zulkifli, melalui sambungan telepon, Jumat kemarin.

DPR Aceh memang sepakat menunda rapat paripurna. Alasannya mereka tak mau hasil paripurna LKPJ Pemerintah Aceh tahun 2020 diterima selevel asisten.

Sedangkan Gubernur Aceh Nova Iriansyah positif Covid-19 tanpa gejala. Sekretaris Daerah (Sekda) Taqwallah diperoleh kabar dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRA, Rabu, 2 Juni lalu sedang ada tugas luar daerah atau ke Jakarta.

Ketua Pansus LKPJ tahun anggaran 2020 Pemerintah Aceh DPRA, Sulaiman mengaku saat rapat Banmus Rabu kemarin, diakuinya hanya ada penjelasan Sekda Taqwallah sedang dinas luar daerah. Itu sebabnya, sebut Sulaiman rapat paripurna DPRA dijadwalkan Senin, 7 Juni 2021 mendatang.

Selain itu, ditundanya rapat paripurna DPRA, termasuk salah satu agendanya mengumumkan pembentukan tim Panitia Khusus untuk menindak lanjuti LHP BPK TA 2020. Tapi jadwal ini pun kembali molor.

Akibatnya berdampak pada kinerja Pansus DPRA. Ketua Pansus LPKJ Sulaiman pada media ini mengakui. Pansus LKPJ DPR Aceh tidak maksimal karena waktu dan wilayah yang harus di dalami sebagai uji petik DPRA tidak maksimal.

“Kalau di lapangan tidak terlalu banyak, karena kami tidak sempat turun karena waktu satu minggu. Waktu satu minggu harus kami sebar setiap dapil, sehingga waktu kerja hanya tiga hari turun ke lapangan. Kalau catatan-catatan lapangan banyak sekali,” ujar Ketua Pansus LKPJ DPR Aceh Sulaiman. 

Sementara itu, pekerjaan rumah DPR Aceh yaitu Pansus LHP BPK RI juga tak kalah menariknya untuk dilakukan pendalaman.

Sebab, hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, BPK RI menemukan 32 temuan.

Misal, terhadap pendapatan (4 temuan), belanja (20 temuan), aset (7) temuan dan kewajiban satu temuan.

Berdasarkan LHP BPK RI tersebut, auditor negara ini sudah menjelaskan secara gamblang bahwa, dari sejumlah temuan penggunaan anggaran di Pemerintah Aceh tersebut. BPK tak hanya menarasikan temuan-temuan itu.

Sebaliknya, BPK RI pada lampiran Buku II LHP BPK terang menulis angka-angka temuan.

Dugaannya berpotensi anggaran Pemerintah Aceh bocor. Lihat saja data lampiran LHP BPK RI TA 2020.

Disebutkan, daftar pembayaran gaji dan tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjalani kasus hukum, tidak semestinya dilakukan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang mencapai Rp 7.187.776.745.

Tentu bukan jumlah yang sedikit. Lain lagi yang disebut pada lampiran LHP BPK RI tentang pembayaran gaji dan tunjangan yang tidak semestinya dilakukan, mau pun kelebihan bayar bagi PNS yang mendapat hukuman disiplin penurunan pangkat tahun 2019.

Temuan BPK RI disebutkan pada lampiran yakni, inisial Ners. DH, S.Kep pada RSUD Zainal Abidin dengan jenis pelanggaran/kasus Pernikahan dan jenis hukuman penurunan pangkat dengan total kelebihan Rp 1.557.562 dan Rp 414.374. 

Kemudian inisial YM, SE di Dinas Syariat Islam dengan pelanggaran narkotika dan hukuman penurunan pangkat dengan total kelebihan Rp 1.143.188.

Ada lagi perhitungan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan bagi PNS yang mendapat hukum disiplin penurunan pangkat tahun 2020. Totalnya Rp5.805.400.

Kelebihan Rp5 juta lebih ini dari sembilan nama inisial PNS yang bekerja pada dinas atau badan, yaitu ada Distanbun, BPKA, Disnaskemobduk, Sektariat DPRA, Setda Aceh dan Disbudpar.

Syahdan, masih berdasarkan lampiran LHP BPK RI yang menyorot kinerja di Sekretariat Pemerintah Aceh.

BPK RI menyebut, daftar PNS yang terkena kasus hukum dan melakukan pelanggaran disiplin. Namun surat keputusan hukuman disiplin masih proses penerbitan. 

Sehingga jelas BPK RI, tidak semestinya dibayar gaji dan tunjangan pada inisial TMS (Tipikor), ELF (Asusila NJ) (Tidak masuk kerja 179 hari kerja sejak 1 Oktober 2019), JLA (tidak masuk kerja dua tahun) PRD (Perselingkuhan) dari Dinas Pendidikan Aceh.

Kemudian insial RDW (Tipikor dari PUPR) dan inisial JLN (Tipikor dari DLHK Aceh).

Dari total tujuh nama inisial tersebut, total tidak semestinya dibayarkan gaji dan tunjangan Rp385.848.224.

Bukan hanya itu, data BPK RI itu juga mengungkapkan daftar kelebihan pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Sektariat Daerah Tahun 2020 senilai Rp62.503.000.

Lalu ada pula daftar realisasi biaya perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan prasana dayah yang melebihi ketentuan Rp 753.542.333,77.

Gawat, masih berdasarkan lampiran LHP BPK RI, dijelaskan daftar perjalanan dinas tumpang tindih Rp213.274.359. Kemudian, daftar kelebihan pembayaran penginapan yang tidak terdaftar di data reservasi hotel Rp29.044.230.

Dugaan anggaran bocor juga terjadi pada Dinas Pendidikan Aceh. Lampiran LHP BPK RI menyebutkan, daftar persediaan pada Dinas Pendidikan yang rinciannya tidak jelas Rp49.687.353.440.

Bukan hanya itu, daftar persediaan pada Dinas Pendidikan juga tidak sesuai kriteria persediaan Rp 2.245.720.504.

Sektor kesehatan juga tak kalah menarik. Lampiran LHP BPK RI menyebut, dartar obat Exp.Date dan rusak di Instalasi Farmasi Provinsi Aceh, anggarannya bersumber APBN/ APBA tahun 2017-2020 dengan jumlah Rp 1.568.479.193.

Lalu lirik lagi daftar persediaan pada BPBA yang kurang catat dengan jumlah nilai persediaan Rp233.771.662. Begitu juga lampiran LHP BPK RI menyebut, gedung dan bangunan tidak miliki informasi lokasi dengan jumlah gedung dan bangunan 21 unit dan nilai anggaran mencapai Rp51.165.621.932.

Mirisnya lagi, ada juga gedung dan bangunan yang dikuasai dan dimanfaatkan pihak ketiga sebanyak 30 gedung dan bangunan jumlah fulus Rp 4.782.258.500.

Fakta lain berdasarkan lampiran LHP BPK RI mengungkap. Jalan, irigasi dan jaringan tidak memiliki informasi lokasi sebanyak 12 dengan nilai harga Rp14.170.531.500.

Ada pula soal perlengkapan rumah dinas pimpinan dan anggota DPR Aceh yang hilang. Disebut BPK RI, barang milik Aceh (BMA) rumah dinas pimpinan dan anggota DPR Aceh tahun 2014-2019 yang tidak ditemukan, seperti lemari empat pintu, kursi kerja, kursi makan, kulkas, kompor gas total anggaran Rp 5.387.484.757.

Lantas siapa yang mencuri peralatan rumah dewan yang terhormat itu?***

Komentar

Loading...