Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Menteri Agama Fachrul Razi Putuskan Ibadah Haji 2020 Ditiadakan

Menteri Agama Fachrul Razi Putuskan Ibadah Haji 2020 Ditiadakan
Penulis
Rubrik

Jakarta | Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan. Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan tidak memberangkatkan calon jamaah haji (CJH) 2020. Keputusan itu berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI).

“Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji pada 2020 atau tahun 1441 Hijriah,” kata Menag dalam jumpa pers yang disiarkan langsung melalui YouTube, Selasa.

Fachrul Razi menyampaikan, keputusan ini diambil dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya, pemerintah Arab Saudi hingga saat ini masih belum membuka akses masuk bagi negara manapun terkait pandemi virus corona (Covid-19).

“Tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan, utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jamaah,” ujarnya.

Lanjutnya, pemerintah juga telah berupaya maksimal. Namun keputusan pemerintah tidak memberangkatkan CJH pada 2020 ini harus diambil meski pahit.

Fachrul menyebut, pemerintah tidak punya cukup waktu untuk persiapan, utamanya dalam pelayanan dan perlindungan CJH karena pandemi Covid-19 yang masih melanda Arab Saudi dan Indonesia.

Sementara itu, Fachrul mengatakan, bagi CJH yang telah melunasi biaya perjalanan haji tahun ini, akan diberangkatkan pada 2021 mendatang.

Suasan sekitar Ka'abah, Kota Mekkah, Arab Saudi.

"Seiring keluarnya kebijakan pembatalan keberangkatan tersebut, jamaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi biaya perjalanan haji atau BIPIH tahun ini, akan menjadi jamaah haji 1442 Hijriah atau 2021 Masehi mendatang," jelasnya.

Fachrul mengatakan, setoran pelunasan BIPIH yang telah dibayarkan jamaah akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Adapun nilai manfaat pengeolaan itu akan diberikan BPKH kepada para jamaah paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama ibadah haji tahun 2021.

Namun demikian, lanjut Fachrul, setoran pelunasan BIPIH dapat diminta kembali oleh jamaah, apabila memang dikehendaki.

"Namun juga setoran pelunasan BIPIH itu dapat diminta kembali oleh jamaah haji yang bersangkutan kalau memang dia butuh. Silahkan, bisa diatur, dan kami akan mendukung itu semua dengan sebaik-baiknya," kata Fachrul.

Keputusan pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 1441 Hijriah dituangkan melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 Tahun 2020.

Dalam keputusan itu, Fachrul menegaskan bahwa pembatalan pemberangkatan ibadah haji tahun ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

Artinya, pembatalan itu tidak hanya berlaku untuk jamaah yang menggunakan kuota haji pemerintah baik regular maupun khusus, tapi juga jemaah yang akan menggunakan visa haji mujamalah atau undangan, atau furada yang menggunakan visa khusus yang diterbitkan pemerintah Arab Saudi.

Diketahui, tahun 2020 ini, Indonesia mendapat jatah haji sebanyak 221.000 orang, terdiri dari 203,320 orang CJH regular, dan 17,680 kouta haji khusus.***

Komentar

Loading...