Breaking News

Mengendus Proses Tender Jalan Geumpang-Pameu (Seksi III)

Mengendus Proses Tender Jalan Geumpang-Pameu (Seksi III)
Jalan Geumpang (Pidie)-Pameu (Aceh Tengah) (Foto: Ist)
Penulis
Rubrik

Diduga, proses lelang (tender) proyek Jalan Geumpang (Pidie)-Pameu (Aceh Tengah)-Seksi III senilai Rp44,6 miliar lebih sarat masalah. Mulai dari status ISO 9001-2015 hingga penempatan tenaga ahli “bodong. Lantas, benarkah penawaran perusahaan pemenang menjadi cacat hukum? Berikut laporan wartawan MODUSACEH.CO, Muhammad Saleh untuk Liputan Fokus.

NIAT Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan di Aceh memang mulia. Lihat saja, yang paling monumental adalah Jalan Tol Banda Aceh-Pidie yang kini sudah bisa dilalui dan nikmati rakyat di Serambi Mekah.

Tapi, apa jadinya jika proses lelang atau penentuan pemenang pembangunan jalan lainnya, justeru berselamak masalah?

Misal, proses lelang (tender) proyek Jalan Geumpang (Pidie)-Pameu (Aceh Tengah)-Seksi III, senilai Rp44,6 miliar lebih.

Nah, berbagai dugaan adanya cacat hukum dari sejumlah syarat yang diajukan perusahaan pemenang yaitu, PT Sentra Multikarya Infrastruktur (PT. SMI) asal Bandung muncul ke permukaan.

Begitupun, semua itu sepertinya tak menjadi perhatian serius dari Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Aceh (PPK 3.2), Balai Pelaksana Jalan Nasional Aceh, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) RI.

Buktinya, proses jalan terus, ini ditandai dengan penandatanganan kontrak tanggal 23 Februari 2021 lalu, sehingga menepis berbagai dugaan miris tadi.

Syahdan, proyek pembangunan Jalan Geumpang (Pidie)-Pameu (Aceh Tengah)-Seksi (segmen) I tahun 2019 dimenangkan PT. Irham Jaya asal Kota Lhokseumawe.

Segmen II tahun 2020 dimenangkan PT. Ciputra Indo Karya asal Provinsi Jambi dan Segmen III tahun 2021, dimenangkan PT. Sentra Multi Karya Infrastruktur asal Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Dari data dan dokumen yang diperoleh media ini menyebutkan, anggaran Rp44,6 miliar lebih tadi, diperuntukkan kepada; Umum (Rp531) juta lebih. Drainase (Rp583) juta lebih. Pekerjaan tanah dan geosintetik (Rp38,7) milar lebih. Struktur (Rp475) juta lebih dan pekerjaan harian serta pekerjaan lain-lain (Rp233) juta lebih.

Selain itu, harga konstruksi (40,6) miliar lebih. Pajak penambahan nilai (PPN), Rp4 miliar lebih. Total harga dibulatkan Rp44,6 miliar lebih.

Masalahnya kemudian, sudahkah semua proses lelang berjalan sesuai aturan yang berlaku?

Untuk menjawab secara pasti memang masih  sulit. Sebab, hingga berita ini diunggah, media ini belum berhasil mengkonfirmasi Kepala Balai Jalan, Erfi Roza dan PPK-III, Chandra Irawan.

“Saya coba tanya dulu ya, apakah diizinkan nomornya saya berikan kepada Anda,” kata seorang  pengusaha di Banda Aceh, yang mengaku mengenal kedua pejabat tadi, Kamis pagi di Banda Aceh.

Tapi, lepas dari semua itu, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) sebenarnya sudah pernah melayangkan surat somasi kepada Kepala Kepala Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) dan Kepala Satuan Kerja III Provinsi Aceh, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh.

Selain itu juga ditujukan kepada Dirjen Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Senin (1/3/2021). Somasi dilayangkan berdasarkan informasi dan dokumen pendukung adanya dugaan pelanggaran aturan tender pembangunan jalan Geumpang-Pameu Aceh Tengah (Seksi III), yang telah dilakukan penandatangan kontrak.

Padahal menurut YARA, perusahaan tersebut ada syarat yang tidak terpenuhi  pada saat seleksi adminitrasi.

“Kami menyampaikan somasi kepada saudara terkait penandatangan kontrak pembangunan Jalan Geumpang-Pameu Seksi III dengan Nomor Kontrak HK.02.03/CTR-Bbi.PJN.III/09/APBN/2021, tanggal 23 Februari 2021, karena dugaan dokumen rekanan tersebut mengandung cacat formil secara administratif,” tulis Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin dalam surat somasinya tadi. Surat itu di antarkan langsung Humas YARA, Muhammad Dahlan.

Safar menjelaskan, diduga rekanan yang ditunjuk BP2JK dan PPK Satker BPJN tidak memenuhi syarat kualifikasi administrasi yaitu, persyaratan sertifikat manajemen mutu ISO. Artinya, ISO 9001 2015 yang diterbitkan Kantor PT. International Certification Services berstatus “witdrawn” atau pencabutan saat proses seleksi administrasi proses tender.

YARA berpedoman pada surat keterangan dari PT. International Certification Services Nomor: 001/SK/ICS/II/2021, pada tanggal 3 Maret 2020, telah mencabut sertifikat Nomor:  ICS-QMS10069 untuk ISO 9001 2015 dan Sertifikat Nomor: ICS-EMS20026 untuk ISO 14001 2015 atas nama PT. Sentra Multikarya Infrastruktur (PT SMI) yang ditunjuk sebagai rekanan oleh BP2JK dan Satker BPJN.

Nah, PT. SMI baru memperpanjang ISO kembali pada 14 Januari 2021 atau setelah diumumkan sebagai pemenang tender. Karena itu, menurut Safar dokumen tender yang diajukan saat seleksi adminitrasi tidak dilengkapi dengan sertifikat ISO sebagai salah satu persyaratan administrasi peserta tender.

“Kalau dilihat dari rentang waktunya maka saat pendaftaran sebagai perserta tender PT SMI tidak melampirkan sertifikat ISO yang masih berlaku, dan seharunya PT SMI sudah gugur pada tahan seleksi administrasi, tapi malah dimenangkan dan sudah penandatanganan kontrak,” ungkap Safar seperti diwartakan laman anteroaceh.com, tanggal 1 Maret 2021.

20210325-gempang

Foto: Dok.MODUSACEH.CO

Atas temuan tersebut, Safar meminta Kepala BP2JK Provinsi Aceh untuk melakukan membatalkan kontrak pembangunan Jalan Geumpang-Pameu Seksi III. Alasannya, karena kontrak tersebut tidak dapat dilakukan dengan peserta tender yang tidak memenuhi kualifikasi administrasi.

“Kami minta agar BP2JK dan PPK pada Satker BPJN untuk membatalkan kontrak dengan PT SMI, secara administratif itu menjadi cacat formil. Kami menunggu selama tujuh hari agar somasi ini di jalankan, dan jika pun tidak maka kami akan tempuh jalur hukum nantinya”, gugat Safar ketika itu.

Surat somasi tersebut juga ditembuskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Aceh (Kejati). Begitupun, hingga kini belum jelas sikap dan tindakan dari institusi penegak hukum dan anti rasuah tersebut. (bersambung).***

Komentar

Loading...