Guru di Kota Banda Aceh

Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda.

Mengenang 148 Tahun Perang Aceh dengan Belanda, Studi Banding Media Pers Dulu dan Sekarang

Mengenang 148 Tahun Perang Aceh dengan Belanda, Studi Banding Media Pers Dulu dan Sekarang
Peta yang menggambarkan letak Kerajaan Aceh yang dikirimkan Sultan Mahmud Shah kepada Kesultanan Turki. Foto: Ist.

Peran media pers memang tidak dapat dipisahkan dengan dunia berpolitikan. Pers berperan penting dalam penggiringan opini publik, juga sebagai bentuk propaganda suatu kebijakan.

Tak terkecuali Aceh, provinsi ujung barat Indonesia ini sudah jauh-jauh hari menyadari besarnya peran media pers. Kabarnya Aceh telah terlibat dengan pers international sejak tahun 1873 silam, atau dengan kata lain telah berumur 148 tahun.

Untuk membuktikan kebenaran uraian di atas, baca buku berjudul “Mapping the Acehnese Past”. Buku terbitan KITLV Press, Leiden (Belanda) ini ditulis oleh tiga sejarawan terkemuka yaitu R. Michael Feener, Patrick Daly, dan Anthony Reid. Atau telusuri saja buku tersebut dalam bahasa Indonesia terbitan Pustaka Larasan.

Beruntung, Tim Reporter MODUSACEH.CO mengantongi buku penting itu, dan mencoba menggali peranan media pers yang dimanfaatkan Kesultanan Aceh dua abad silam.

Begini kisahnya. Persaingan antara Inggris dan Belanda di kawasan Selat Malaka semakin mengerucut, hingga kedua negara ini terlempar pada “Traktat London” yang ditandatangani pada tahun 1824, berisi tentang Pengakuan Kemerdekaan Atas Aceh. Belanda yang penuh ambisius hendak menguasai Nusantara akhirnya “mencacah” juga beberapa wilayah kekuasaan Aceh, seperti Singkil dan Barus.

Selanjutnya, tahun 1871 Belanda berhasil mempengaruhi Inggris untuk menandatangani “Traktat Sumatra” menyetujui maksud Belanda menguasai Aceh, menampik isi dari “Traktat London”. Begitupun Aceh memang tidak pernah mengakui kekuasaan Belanda, dari sinilah ihwal pernyataan perang Belanda kepada Aceh pada 26 Maret 1873.

Dua pekan setelah maklumat perang yang dikeluarkan Belanda, 3.000 lebih pasukan Belanda menyerang Aceh lewat Pante Ceureumen, Ulee Lheue, Banda Aceh. Apakah Aceh takut akan orang-orang utusan Ratu Wilhelmina, lantas menyerah dan tunduk terhadap Belanda?

Sebagai bentuk jawaban, Aceh mengangkat senjata mengobarkan semangat Prang Sabi (Perang di Jalan Allah) atau disebut juga Prang Beulanda (Perang Belanda), Prang Gompeuni (Kompeni penyebutan untuk tentara Belanda) dan Prang Kaphee.

Sebelumnya, Kesultanan Aceh telah lama mencium ketamakan Belanda untuk menguasai Aceh. Beberapa bulan sebelum Belanda mengumumkan maklumat perang, Sultan Kerajaan Aceh, Mahmud Shah telah mengutus Menteri Luar Negeri yang bernama Abdurrahman al-Zahir untuk menuju ke Kesultanan Turki Usmani.

Pada tangan Abdurrahman dititipkan surat kepada Sultan Turki bernama Abdulaziz. Mahmud Shah meminta kepada Abdulaziz supaya mengirimkan bala bantuan militer kepada Kesultanan Aceh untuk melawan serangan Belanda.

Amplop kain pembungkus surat yang dikirimkan Kesultanan Aceh kepada Kesultanan Turki Usmani. Foto: Ist

Bukan tak beralasan, operasi militer Turki Usmani di Samudera India mulai berlangsung saat kekuasaan Sultan Sulaiman Yang Agung sejak tahun 1520-1566 silam. Para Sultan Turki menganggap mereka adalah pelindung seluruh dunia lantaran jabatan yang diemban sebagai khalifah, tak terkecuali melindungi Aceh dari rong-rongan penjajah. Maka meminta bantuan kepada Turki merupakan langkah yang tepat.

Pada bulan Februari 1873, sebulan sebelum Belanda mengumumkan perang kepada Aceh, Abdurrahman telah tiba di Mekah dan tinggal di Hijaz sementara waktu. Ia bertemu dengan petinggi Turki di sana dan berdiskusi akan maksud dan tujuan Kesultanan Aceh kepada Turki.

“Benar, Aceh pernah mengirim menteri luar negerinya ke Turki untuk berdiplomasi dan meminta bantuan militer. Menteri yang dikirim bernama Abdurrahman al-Zahir, dan berlangsung pada awal tahun 1873,” ungkap Muhammad Haikal dosen muda pada Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Syiah Kuala (USK) saat diwawancarai media ini, Kamis, 25 Maret 2021, di Banda Aceh.

Pejabat Turki yang ada di Mekah menyambut baik kedatangan Abdurrahman serta mengusulkan untuk memberi bantuan kepada Aceh berupa mengirim ahli militer untuk melatih pasukan Aceh, serta kapal-kapal dengan perlengkapan militer. Namun ini semua harus atas keputusan khalifah sendiri (Abdulaziz di Istanbul).

Maka pada 27 April 1873 Abdurrahman berangkat ke Istanbul dan tinggal di Ozbek Tekke. Selama di sana Abdurrahman aktif mengunjungi kantor pemerintahan setempat untuk menggalang dukungan kepada permasalahan Aceh.

Pada 15 Mei 1873 Abdurrahman diterima oleh Sadrazam Mahmud Rushdi Pasha (salah satu petinggi Kesultanan Turki) dan padanya diserahkan surat dari Sultan Mahmud Shah yang dihantar Abdurrahman. Menurut catatan sejarah Abdurrahman juga diterima Sultan Abdulaziz.

Kedatangan Abdurrahman al-Zahir ke Turki ternyata mendapat sorotan oleh beberapa media pers. Surat Kabar Istanbul memberikan perhatian penuh pada delegasi Aceh dengan menulis tujuan kedatangan utusan Kerajaan Aceh, serta menulis dengan gamblang kejahatan dan ketidakadilan pemerintah Kolonial Belanda di Nusantara (Indonesia).

Hal ini disambut baik oleh media pers lainnya di Turki. Mayoritas koran Turki mendukung kasus Aceh dan mendorong agar bantuan diplomasi militer segera diberikan untuk Aceh. Jurnal Arab, al-Jawa’ib, dengan basis perjuangan pan-Islam (ideologi politik persatuan seluruh umat Islam agar terbebas dari imperialisme dan kolonialisme Barat) terus mengikuti kegiatan Abdurrahman dari dekat.

Koran berbahasa Turki bernama Basiret dan juga berhaluan pan-Islam mempersembahkan beberapa terbitan dengan berita Aceh dan menguak ikatan latarbelakang hubungan Aceh dengan Turki di masa lalu, dan mengharap kapal perang Turki dikirim ke Sumatera.

Selanjutnya, koran semi pemerintah bernama La Turquie yang terbit dalam bahasa Prancis dan Turki, meminta pemerintah Turki untuk mengambil langkah melindungi hak negara-negara Islam, termasuk Aceh.

Pemberitaan mengenai permasalahan Aceh dengan Belanda telah disorot dunia internasional. Hal ini semakin memanas tatkala Koran Basiret pada 9 Juli 1873 menulis Pemerintah Turki telah memutuskan untuk mengirim delapan kapal perang, dan salah satunya akan tetap tinggal secara permanen di perairan Aceh.

Para perwakilan Eropa di Aceh memprotes keras pemberitaan tersebut, menuding Koran Basiret telah melakukan pemberitaan bohong dan provokatif. Perwakilan Eropa di Aceh menuntut pemerintah Turki untuk “memberedel” Basiret selama lima hari.

Begitulah pemberitaan media pers, ia keluar seperti peluru dan tak dapat dibendung. Berita Basiret tiba di Penang (Malaysia sekarang) dibawa oleh agen berita Reuters. Tidak lama setelahnya berita tersebut menyeberang ke Aceh lewat para imigran di Penang. Berita tersebut membuat heboh rakyat Aceh dan semakin mendorong semangat menentang Belanda.

“Kala itu, Aceh memang sangat yakin Turki akan membantu. Pelabuhan Aceh dan kapal-kapalnya mengibarkan bendera Turki, begitu juga dengan isi khutbah Jumat terus menyinggung hubungan baik Aceh dengan Turki,” tambah Muhammad Haikal, alumnus Universitas Negeri Semarang (UNS) tersebut.

Menyikapi besarnya pengaruh Abdurrahman al-Zahir di Turki serta didukung oleh media pers membuat Duta Besar Belanda dan beberapa perwakilan Eropa lainnya di Turki khawatir. Pemerintah Belanda menggalang dukungan dari beberapa kekuatan Eropa untuk tidak mendukung inisiatif Aceh meminta bantuan kepada Turki.

Dukungan terhadap Belanda datang dari Duta Besar Prancis, Russia, Jerman, Austria, Italia, dan Inggris, negara ini sama-sama menekan Menteri Luar Negeri Turki bernama Saffet Bey dan juga Rashid Pasha untuk tidak menginvasi perang antara Belanda dan Aceh.

Atas tekanan dan bujuk hasut negara-negara Eropa, Turki menjadi serba salah dalam menyikapi kasus Aceh. Lambannya sikap Turki membantu Aceh membuat Abdurrahman kecewa, dan pada 18 Desember 1873 ia meninggalkan Istanbul menuju Mekah.

Menurut beberapa sumber Barat, secara rahasia pada tahun 1875 beberapa petinggi Turki membantu Aceh dalam melawan Belanda, namun jumlahnya tidak diketahui. Dan pada tahun 1876, dua pejabat artileri (meriam) Turki sedang berada di Singapura dan bersiap-siap menuju Aceh.

Dapat disimpulkan, diplomasi Kerajaan Aceh meminta bantuan kepada Turki berhasil, walau tidak sepenuhnya. Turki memang tidak memproklamirkan diri membantu Aceh dalam perang yang mulai meletus tahun 1873 tersebut, namun atas dasar sama-sama kerajaan Islam dukungan Turki terhadap Aceh terus mengalir dari belakang.

Sebagai bentuk iktibar, mengenang 148 tahun (26 Maret 2021) Perang Aceh dengan Belanda maka sudah pantasnya media pers (Aceh khususnya) dan juga pemerintah untuk membuka kembali sejarah peranan media pers dalam mengawal roda pemerintahan.

Bagaimana Kesultanan Aceh dua abad silam “bergandeng tangan” dengan media pers untuk sama-sama menumpas kezaliman (penjajahan), bukan sebaliknya bergandeng tangan sama-sama berbuat zalim.

Bagaimana sejarah media pers Aceh sepanjang Perang Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) bersama-sama dengan pemerintah mematahkan propaganda Belanda pada dunia internasional. Melalui siaran Radio Rimba Raya menyebut “Indonesia masih berdiri sebagai negara yang merdeka, dan Belanda telah berbohong pada dunia Internasional”. Di sinilah ihwal permasalahan Indonesia dengan Belanda digiring ke Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda, dan bermuara pada pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda, 27 Desember 1949.

Tidak berlebihan pula untuk menyinggung, bagaimana konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI. Disorotnya konflik ini oleh dunia international juga berkat dari pemberitaan media pers. Hingga perdamaian berlangsung di Helsinki dengan penandatanganan MoU pada 15 Agustus 2005 silam.

Pada 26 Maret 2021, tepat 148 tahun memperingati Perang Aceh dengan Belanda, mari sama-sama kita ber-ikhtibar.***

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi!
Rubrik

Komentar

Loading...