Breaking News

Mengendus Proses Tender Jalan Geumpang-Pameu (Seksi III)

Mengaku Namanya Dicatut, Widodo Minta PPK Batalkan Kontrak PT. SIM

Mengaku Namanya Dicatut, Widodo Minta PPK Batalkan Kontrak PT. SIM
Widodo (Foto: Ist)

Banda Aceh I Berani, nekad atau memang sudah punya niat buruk, sesuai “pesanan” pihak tertentu. 

Simaklah, kebijakan, sikap serta keputusan Candra Irawan ST.MT, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), proyek Jalan Geumpang (Kabupaten Pidie)-Pameu (Kabupaten Aceh Tengah)-Seksi III, boleh disebut; berani!

Walau mengaku dirinya tidak tahu menahu terkait keputusan pemenang lelang, namun beredar kabar dan dugaan, sosok Candra lah dibalik keberuntungan yang diraih PT. Sentra Multikarya Infrastruktur (SIM), perusahaan asal Bandung, Provinsi Jawa Barat ini.

“Seluruh proses pelelangan menjadi ranah dan tanggung jawab Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Aceh,” tulis Candra singkat, menjawab konfirmasi media ini, Sabtu sore pekan lalu.

Padahal, Widodo, salah seorang warga Jakarta mengaku, dirinya tidak pernah menjadi  tenaga ahli PT. SIM, seperti yang tertera dalam penawaran. 

Itu sebabnya, warga asal Jakarta Timur ini berharap, PPK.3.2, Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional, Provinsi Aceh yang dipegang Candra Irawan, membatalkan kontrak kerja dengan PT. SIM.

Surat pernyataan bahwa Widodo  tidak pernah menjadi  tenaga ahli PT. SIM. Dok. MODUSACEH.CO

Sebelumnya, kontrak kerja jalan Geumpang-Pameu (sumber dana APBN) sudah ditandatangani. Begitupun, diduga terdapat sejumlah masalah. Terutama mengenai alasan penetapan PT. SIM sebagai pemenang lelang.

Kepala  Balai  Erfi Roza mengaku itu kewenangan BP2JK, sementara PPK Candra Irawan menyebut, sudah sesuai aturan.

Untuk memastikan berbagai dugaan tadi, media ini mengkonfirmasi secara tertulis kepada Erfi dan Candra, Sabtu sore lalu.

“Itu bukan di balai saya. Proses lelangnya di BP2JK, kalau ada masalah, harusnya ke sana dikejar beritanya,” kata Erfi dengan suara agak tinggi.

Lalu, bagaimana dengan salah satu personil PT. SIM yaitu Maneger Lapangan (Widodo) yang namanya dicatut dan mengaku tidak pernah dihubungi pihak perusahaan pemenang dalam dokumen penawarannya?

“Terkait point nomor empat bahwa berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia. Pasal 112 ayat 2 point c, menyebutkan bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personil yang bersangkutan,” kata Candra.

Ironisnya, penjelasan Candra berbeda dengan pengakuan yang dibuat Widodo melalui surat, tanggal 1 Maret 2021 yang ditujukan kepada PPK.3.2 Provinsi Aceh, Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Aceh.

Diungkapkan Widodo. Dia mengaku tidak pernah menjadi tenaga ahli PT. Sentra Multikarya Infrastruktur. Selain itu, berkaitan dengan diusulkan dirinya sebagai manager pelaksana proyek dalam dokumen penawaran dan kontrak paket pekerjaan pembangunan jalan Geumpang-Pameu Seksi III, ungkap Widodo tanpa ada konfirmasi dan persetujuan dari dirinya.

Hanya itu? Tunggu dulu. Kata Widodo, setiap berkas yang ada dalam dokumen penawaran PT. SIM dan dokumen lainnya serta bertanda tangan atas nama dirinya ditegaskan; palsu! Karena tidak pernah dia tandatangani.

Itu sebabnya, sertifikat keahlian (SKA) atas nama dirinya yang dilampirkan dalam dokumen penawaran, juga tanpa persetujuan dirinya sebagai pemilik sertifikat yang sah.

Yang jadi soal adalah, apakah ketentuan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia seperti dikutip Candra, tapi menghadirkan dan diketahui Widodo menjadi sah?

Normalnya adalah, Permen PUPR tadi sah apabila bukti sertifikat kompetensi dari seseorang (tenaga ahli) tidak dipermasalah oleh yang bersangkutan (Widodo). Sebaliknya, Widodo justeru mengaku tidak tahu menahu alias namanya dicatut. Ironis!

Karena itu, pencantuman nama Widodo sebagai tenaga ahli PT. Sentra Multikarya Infrastruktur (sebagai manager pelaksana proyek) dalam dokumen penawaran, dan kontrak paket pekerjaan pembangunan jalan Geumpang-Pameu Seksi III yang dimenangkan PT. Sentra Multikarya Infrastruktur (SIM), berpotensi cacat hukum.

Nah, apakah perusahaan pemenang menjadi sah dan telah sesuai dengan aturan serta hokum jika patut diduga telah melakukan pemalsuan dokumen? Sepertinya Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR harus mengevaluasi secara detail masalah ini.

Apalagi diduga IP (tempat pemasukan penawaran) baik komputer atau Wifi juga sama atau satu tempat dengan perusahaan lain.

Sekedar mengulang,  proses lelang (tender) proyek Jalan Geumpang (Pidie)-Pameu (Aceh Tengah)-Seksi III, senilai Rp44,6 miliar lebih sarat masalah. Mulai dari status ISO 9001-2015 hingga penempatan tenaga ahli “bodong".

Entah itu sebabnya, melalui suratnya, tanggal  1 Maret 2021 tadi, Widodo berharap kepada PPK yaitu Candra Irawan, membatalkan kontrak yang sudah ditandatangani pihak PT. SIM. 

Kedua, memberi sanksi kepada PT.SIM yaitu, dimasukkan ke dalam daftar hitam.

“Apabila PPK tidak membatalkan kontrak dan memberi sanksi kepada perusahaan (PT. SIM), untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam, maka saya terpaksa menempuh jalur hukum dan akan melaporkan secara resmi kepada para pihak penegak hukum,” ancam Widodo.

Nah, beranikah Candra Irawan  bersikap? Sepertinya dia jalan terus. Alasannya, selain bukan pihaknya yang memutuskan pemenang. Diduga, dia  juga diback up oknum pejabat penegak hukum di Aceh, sehingga relatif berani “bermain” pada proses lelang atau tender (selesai).***

Komentar

Loading...