Breaking News

Covid-19, Rumah Sakit dan Dugaan Moeldoko

“Mencuri” Celah Mencari Peluang Raup Dana Negara

“Mencuri” Celah Mencari Peluang Raup Dana Negara
Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane (Foto: tempo)

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengklarifikasi pernyataannya bahwa, pemerintah hanya menanggung biaya pasien corona di rumah sakit (RS) rujukan.Itu disampaikan saat konferensi pers virtual, kemarin.

MODUSACEH.CO I “Klaim pembiayaan tersebut berlaku bagi pasien yang dirawat di Rumah Sakit yang melakukan pelayanan Penyakit Infeksi Emerging (PEI) tertentu. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan di atas, maka klaim pembiayaan bisa diberikan kepada RS yang melakukan pelayanan PIE tertentu," tutur Wiku, dalam keterangan tertulis, Jumat (2/10/2020).

Dia menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) RI Nomor HK.01/07/MENKES/446/2020, tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Infeksi Emerging Tertentu, Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).

Pembiayaan pasien yang dirawat dengan penyakit infeksi emerging (PIE) dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Ia menambahkan, itu termasuk di dalamnya rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat yang didirikan di lokasi tertentu selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana.

Wiku menjelaskan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. HK.01.07/Menkes 446/2020, diatur secara rinci pelayanan yang dibiayai pemerintah terkait perawatan pasien Covid-19.

Komponen pelayanan kesehatan yang dibiayai pemerintah meliputi administrasi pelayanan, akomodasi (kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi), jasa dokter, tindakan di ruangan, pemakaian ventilator, pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi sesuai dengan indikasi medis), bahan medis habis pakai, obat-obatan, alat kesehatan termasuk penggunaan APD di ruangan, ambulans rujukan, pemulasaraan jenazah, dan pelayanan kesehatan lain sesuai indikasi medis.

Selain itu, bagi pasien suspek/probable/konfirmasi Covid-19 dapat dilakukan alih rawat nonisolasi dengan kondisi sudah memenuhi kriteria selesai isolasi. Tetapi masih memerlukan perawatan lanjutan untuk kondisi tertentu yang terkait dengan komorbid/penyakit penyerta, co-insidens dan komplikasi dengan pembiayaanya dijamin JKN/asuransi kesehatan lain/mandiri (pasien/keluarga).

Sementara itu, Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane  menduga, pandemi Covid-19 di Indonesia, disinyalir telah digunakan pihak tertentu untuk mengambil manfaat. Itu sebabnya, dia meminta  Bareskrim Polri segera bertindak.

“Para pengambil manfaat itu perlu ditindak, termasuk mereka yang bergerak dari rumah sakit,” Ketua Presidium IPW Neta S. Pane dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 3 Oktober 2020.

"Segera bongkar mafia rumah sakit yang memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk meraih keuntungan dengan cara meng-Covid-kan orang sakit yang sesungguhnya tidak terkena Covid-19," tegas Neta.

Menurut Neta, Bareskrim Polri belum bergerak untuk mengusut dan memburu mafia rumah sakit tersebut.

Padahal, kata dia, tudingan meng-Covid-kan orang sudah marak dan ramai bermunculan di berbagai media sosial.

Neta juga menyinggung ucapan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Semarang, Jumat (2/10/2020), terkait isu rumah sakit rujukan meng-Covid-kan pasien yang meninggal untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah.

20201003-vit

Saat itu Moeldoko menegaskan, "harus ada tindakan serius agar isu yang menimbulkan keresahan masyarakat ini segera tertangani."

Neta menyayangkan hingga kini Bareskrim Polri belum ada tanda-tanda akan bergerak.

Berdasarkan data IPW, keuntungan yang diperoleh mafia rumah sakit dalam meng-Covid-kan orang jumlahnya tidak sedikit.

Neta menyebutkan biaya perawatan pasien infeksi virus Corona bisa mencapai Rp290 juta.

"Jika mafia rumah sakit meng-Covid-kan puluhan atau ratusan orang, bisa dihitung berapa banyak uang negara yang mereka 'rampok' di tengah pandemi Covid-19 ini," ujarnya.

Memang, Menteri Keuangan dalam suratnya, Nomor S-275/MK 02/2020, tanggal 6 April 2020, telah memuat aturan serta besaran biaya perawatan pasien Covid-19.

Disebutkan, jika seorang pasien dirawat selama 14 hari, asumsinya pemerintah menanggung biaya Rp105 juta sebagai biaya paling rendah. Untuk pasien komplikasi, pemerintah setidaknya harus menanggung biaya Rp231 juta per orang.

Neta menilai angka yang tidak kecil ini membuat mafia rumah sakit bergerak untuk "merampok" anggaran tersebut.

Ia pun mengaku tak heran apabila banyak kabar beredar mengenai masyarakat yang diminta menandatangani surat pernyataan bahwa anggota keluarganya terkena Covid-19 dan diberi sejumlah uang oleh pihak rumah sakit.

"Padahal, sesungguhnya keluarga terkena penyakit lain. Selain itu, ada orang diperkirakan Covid-19 lalu meninggal, padahal hasil tes belum keluar. Setelah hasilnya keluar, ternyata negatif," katanya.

Neta menambahkan, kejahatan yang melibatkan oknum rumah sakit ini adalah sebuah korupsi baru terhadap anggaran negara.

Apabila Bareskrim Polri tidak peduli terhadap kasus tersebut, Neta menyarankan agar Kejaksaan dan KPK segera turun tangan.

Dengan begitu situasi pandemi ini tidak dimanfaatkan oleh para mafia rumah sakit yang ingin mencari keuntungan dari penderitaan masyarakat. "Bareskrim Polri, Kejaksaan, dan KPK perlu bekerja cepat menangkap para mafia rumah sakit dan segera menyeretnya ke Pengadilan Tipikor," ujar Neta. (selesai)***

Komentar

Loading...