Dibalik Perintah ASN Berselancar di Medsos

Menakar Rupiah, “Menggugat" Peran Biro Humas Setda Aceh

Menakar Rupiah, “Menggugat" Peran Biro Humas Setda Aceh
Media cetak yang diterbitkan sejumlah SKPA dan badan (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)
Rubrik

Kebijakan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah kepada ASN untuk berselancar di media sosial bisa menjadi amunisi untuk maju kembali sebagai kontestasi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2022-2027 Lalu, apa karja Kepala Biro Humas?

Banda Aceh | Kalau mau jujur, peran Biro Humas dan Protokol di tangan Muhammad Iswanto, bisa disebut lemah.

Bahkan tanpa misi dan visi yang jelas. Berbeda dengan Kepala Biro Humas sebelumnya yang relatif “agresif”. Muhammad Iswanto cenderung bekerja; yes man alias berada di zona aman.

Itu sebabnya, banyak kalangan mempertanyakan dasar Nova memilih Muhammad Iswanto sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh.

“Kabarnya dia “ditenteng” salah satu tim penasihat Nova. Mereka  ada deal untuk menyalurkan anggaran pada media milik tim penasihat tadi. Termasuk alat promosi out door seperti baliho,” ungkap seorang sumber di jajaran Setda Aceh, Rabu siang.

Bisa jadi, Nova Iriansyah dan tim penasihatnya sadar betul dengan kondisi itu, sehingga mengeluarkan kebijakan tersebut.

Ini menjadi salah satu kunci keberhasilannya dalam memainkan pencitraan melalui media sosial, meraih simpati dan suara publik (rakyat).

Selain jitu, juga murah, bahkan gratis. Sebab, mengunakan media (telpon) seluler seluruh ASN di jajaran Pemerintah Aceh, tanpa harus mengeluar biaya untuk pulsa.

Bayangkan, jika jumlahnya mencapai 9000-an dan setiap ASN aktif memiliki pertemanan 500 orang saja, maka akan terhubung pada 4,5 juta sambungan. Tentu, ini bukan jumlah sedikit dan bisa menjadi modal untuk meraup suara.

Sebenarnya, secara diam-diam strategi pencitraan ini sudah dilakukan Biro Humas dan Protokol, Setda Aceh. Termasuk Nova sendiri.

Hanya saja, beberapa publikasi mendapat respon negatif dari warganet (publik), sehingga ada beberapa akun medsos milik Nova yang diblok.

“Karena itu, saya usulkan Pak Nova berpikir ulang untuk menempatkan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh yang mumpuni. Jangan seperti sekarang, ikut arus tanpa ada konsep yang jelas,"  usul sumber media ini di jajaran Setda Aceh, Rabu petang di Banda Aceh. Karena alasan etika, dia minta namanya tak ditulis.

Tak hanya itu, sedikitnya ada 15 dinas dan badan yang mengeluarkan media cetak internal (tabloid). Misal, Biro Humas dan Protokol, Dinas Pendidikan Aceh, Bappeda Aceh, Dinas Infokom dan Persandian Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Termasuk Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh dan lainnya.

Kalikan saja jika satu dinas atau badan mengeluar anggaran Rp 1 miliar per tahun. Maka, sedikitnya ada Rp 15 miliar uang rakyat (daerah) yang tersedot.

Ditambah dana publikasi di Biro Humas sekira Rp 7 miliar per tahun. Maka, sedikitnya ada Rp 22 miliar yang harus dicairkan.

Belum lagi “penggalangan” yang dilakukan Biro Humas terhadap sejumlah media siber (online) dengan biaya Rp 1 juta untuk satu berita yang terpublikasi.

Isinya, memaparkan berbagai program keberhasilan Pemerintah Aceh dibawah komando Nova Iriansyah.

Karena itu jangan heran bila setiap jam, hari, minggu bahkan bulan, wajah Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan istri, terpampang dengan sumingrah pada berbagai media cetak dan siber tadi.

Tapi, itu saja ternyata tak cukup sehingga harus melibatkan para ASN untuk aktif memainkan media sosial.

Mensikapi kebijakan tersebut, Ketua Forum Bersama (Forbes), anggota DPR RI asal Aceh, M. Nasir Djamil angkat bicara.

Dia menilai, saat ini yang dibutuhkan rakyat Aceh kepada para pejabat (SKPA) dan PNS di jajaran Pemerintah Aceh, bukan menjadi juru bicara tapi juru kerja  dan juru teladan, sesuai aspirasi masyarakat Aceh.

Pendapat itu disampaikan politisi PKS ini, Senin siang lalu, terkait ajakan Plt Gubernur Aceh melalui Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, yang disampaikan Staf Khusus Gubernur Aceh, Wiratmadinata.

Sebaliknya, Nasir Djamil meminta agar ASN/PNS di jajaran Pemerintah Aceh, bekerja sesuai tupoksinya.

“Jangan berlebihan, karena itu kami meminta para ASN bekerja sesuai tupoksi dan rencana kerja yang telah dituangkan dalam rencana pembangunan Aceh,” sebutnya.

Alasan Nasir Djamil. “Biarlah Jubir Pemerintah Aceh dilakukan staf khusus atau unit terkait yang membidangi hubungan masyarakat. Kasihan jika Kepala SKPA dibebankan lagi menjadi juru bicara. Sebab menjadi jubir bukan pekerjaan biasa. Biar mereka  bekerja, bekerja, dan bekerja tanpa harus dibebani menjadi juru bicara,” kritik Nasir Djamil. Duh, ada-adanya saja! (selengkapnya baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...