Breaking News

Terkait OTT Irwandi Yusuf (Bagian Satu)

Menakar Peluang Praperadilan YARA Terhadap KPK

Menakar Peluang Praperadilan YARA Terhadap KPK
detik.com
Rubrik

Mahkamah Konstitusi (MK) pernah menolak uji materi Pasal 41 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait tidak diaturnya hak gugat masyarakat (LSM) ke pengadilan, termasuk gugatan praperadilan dalam perkara korupsi. Sebab, Pasal 41 UU Pemberantasan Tipikor hanya sebatas memberi hak masyarakat untuk melaporkan dan mempertanyakan laporannya terkait terjadinya korupsi.

MODUSACEH.CO | Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang mewakili Yuni Eko Hariatna selaku Wakil Ketua DPW Partai Nanggroe Aceh (PNA) Banda Aceh, mendaftarkan permohonan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/8).

Pengajuan permohonan praperadilan dengan nomor registrasi 97/Pid.pra/2018/PN.Jak.Sel itu terkait penangkapan dan penahanan Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf, dalam pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 3 juli lalu. Pihaknya menilai penangkapan dan penahanan itu tidak sah.

“Penangkapan dan penahanan Irwandi tidak sah karena tidak didasari dengan fakta-fakta hukum yang ada, seperti tidak adanya barang bukti dalam proses penangkapan Irwandi di kediamannya,” kata Ketua YARA, Safaruddin.

Dia menyampaikan permohonan itu didaftarkan setelah Yuni Eko Hariatna yang juga Ketua Perwakilan YARA Banda Aceh memberikan kuasa kepada Tim Advokasi YARA pada Jumat (3/8). Permohonan itu diterima oleh Panmud Muda Pidana, Rina Rosanawati ST SH. “Praperadilan ini inisiatif pribadi klien kami sebagai warga Aceh yang ingin gubernurnya tidak diperlakukan sewenang-wenang,” katanya.

Safaruddin menyampaikan, praperadilan itu diajukan karena Irwandi ditangkap saat tidak melakukan transaksi korupsi. Bahkan uang yang diduga hasil korupsi didapat dari pihak lain yang dipakai untuk keperluan promosi pembangunan Aceh melalui kegiatan Aceh Marathon yang direncakanakan digelar di Sabang.

“Dalam penangkapan Irwandi tidak ditemukan barang bukti sebagaimana dikatakan bahwa penangkapan tersebut merupakan operasi tangkap tangan. Uang yang saat ini disebut sejumlah Rp 500 juta itu diambil dari pihak lain yang akan digunakan untuk kepentingan kegiatan Aceh Marathon,” terang Safar.

Safaruddin berpendapat bahwa definisi tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. “Karena itu, kami mewakili kepentingan hukum klien kami, Yuni Eko Hariatna meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membebaskan Irwandi Yusuf dari penahanan KPK dan menyatakan bahwa penangkapan dan penahanannya tidak sah secara hukum,” ujar Safaruddin.

Saat ini, Safaruddin menyatakan masih menunggu pemanggilan dari pengadilan. “Biasanya dalam dua minggu akan ada panggilan dari pengadilan,” ujarnya.

Yang jadi soal adalah, akankah praperadilan yang diajukan YARA terhadap KPK akan berjalan ampuh?

Memang ada yurisprudensi, yaitu putusan MK yang memutuskan mengabulkan uji materi Pasal 80 KUHAP, terkait tafsir frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” yang dimohonkan Boyamin Saiman selaku koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), 21 Mei 2013 lalu.

Putusan ini, menjadi kabar baik bagi para aktivis dan pegiat LSM yang peduli dengan penegakan hukum. Soalnya, keberadaan mereka diakui sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan praperadilan atas suatu penghentian penyidikan atau penuntutan kasus.

Kecuali itu, putusan ini juga meneguhkan bahwa LSM atau organisasi kemasyarakatan (ormas) termasuk pihak ketiga yang berkepentingan selain saksi korban atau pelapor terkait pengajuan permohonan praperadilan.      

“Menyatakan frasa ‘pihak ketiga yang berkepentingan’ dalam Pasal 80 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan,” kata Ketua Majelis MK, M. Akil Mochtar saat membacakan putusannya di ruang sidang MK, Selasa (21/5/2013).

Dengan begitu, penafsiran pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan praperadilan menjadi lebih luas. Tak hanya terbatas pada saksi korban dan pelapor, tetapi masyarakat luas termasuk LSM atau Ormas sepanjang memiliki kepentingan yang sama demi kepentingan umum terhadap sebuah kasus.

Dalam Pasal 80 UU KUHAP disebutkan, permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau ‘pihak ketiga yang berkepentingan’ kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

MK menilai dalam KUHAP memang tidak memberikan interprestasi yang jelas mengenai siapa saja yang dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Ditegaskan Mahkamah penafsiran frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP telah diputus dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 pada tanggal 8 Januari 2013.

Menurutnya, tafsir pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan harus diperluas, tidak terbatas pada saksi korban dan pelapor, tetapi harus mencakup masyarakat luas. Dalam hal ini, bisa diwakili perkumpulan yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama demi memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy). Seperti LSM atau ormas.

Peran serta masyarakat demi memperjuangkan kepentingan umum sangat diperlukan guna melakukan fungsi pengawasan penegakan hukum. “Permohonan ini sudah sejalan dengan pertimbangan putusan perkara Nomor 76/PUU-X/2012, sehingga mutatis mutandis (otomatis) menjadi pertimbangan pula dalam permohonan ini,”tutur Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan pertimbangan putusan.

Begitupun ada pengecualian, MK menolak uji materi Pasal 41 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait tidak diaturnya hak gugat masyarakat (LSM) ke pengadilan termasuk gugatan praperadilan dalam perkara korupsi. Alasannya, Pasal 41 UU Pemberantasan Tipikor hanya sebatas memberi hak masyarakat untuk melaporkan dan mempertanyakan laporannya terkait terjadinya korupsi.

MK beralasan sekalipun norma hukum praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan diatur di dalam undang-undang yang berbeda. Namun, substansi norma hukum yang dimohonkan sama dengan permohonan yang telah diputus Mahkamah lewat putusan No. 76/PUU-X/2012 dan dikutip kembali dalam putusan No. 98/PUU-X/2012, tanggal 21 Mei 2013 yang telah memberi hak LSM mengajukan praperadilan. Misal, untuk kasus illegal logging, bukan korupsi. Lantas, bagaimana nasib praperadilan YARA terhadap KPK? Kita tunggu saja.***

Komentar

Loading...