Anggota DPRK Aceh Utara, mantan karyawan Mobil Oil Ind.Inc/PT. Arun NGL. Co.

Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda.

Menakar Kesiapan PT. PEMA Mengelola Blok B

Menakar Kesiapan PT. PEMA Mengelola Blok B
Lapangan migas Blok B di Aceh Utara. Dok. PT Pertamina

BERAKHIRNYA kontrak kerja di wilayah kerja Blok B, Arun Field, Aceh Utara dengan Mobil Oil/PT. PHE, maka pengelolaan Blok B oleh perusahaan daerah merupakan suatu lompatan sejarah dan prestasi yang harus kita berikan apresiasi.

Blok B merupakan modal awal bagi Republik Indonesia yang saat itu masih di awal Orde Baru. Itu sebabnya, ditemukan lapangan gas Arun di Blok B tersebut, membuat roda perekonomian Indonesia pada saat itu menjadi berputar kencang.

Pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa besar putaran roda ekonomi Aceh saat Blok B diambil alih dan kelola PT. PEMA, yang 100 persen sahamnya dimiliki Pemerintah Aceh. Sudah siapkah PT. PEMA menjadi perusahaan yang mengelola Blok B? Dan, sejauh mana kelengkapan adminisitrasi yang sudah disiapkan PT. PEMA?

Jika kita hitung mundur batas akhir pengelolaan PT. PHE NSB atas Blok B yaitu pada tanggal 17 November 2020, nyaris tersisa waktu sekitar 3.5 bulan lagi. Pemerintah saat ini sudah membuka kesempatan kepada PT. PEMA untuk menyampaikan proposalnya kepada BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh).

Lantas, sudah sejauh mana PT. PEMA menyiapkan kelengkapan proposal tersebut? Dengan deadline yang sangat singkat, seharusnya PT. PEMA lebih terbuka kepada masyarakat dan semua stakeholder.

Sebab, hingga saat ini masyarakat tidak mengetahui langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan PT. PEMA? Orang awam memaknai pengambil alihan Blok B ini tentulah dilaksanakan oleh orang-orang yang professional.

Sederhananya, tidaklah akan semudah mengambil alih sebuah warung kopi. Seberapa profesionalkah orang-orang yang saat ini dimiliki PT. PEMA? Sudah banyak catatan bahwa selama ini PT. PEMA tidak serius menggarap sebuah bisnis, lalu gagal dan ada yang menyusul akan gagal lagi.

Sebagai orang awam kita bisa menakar bahwa syarat minimal untuk pengambil alihan ini dibutuhkan sebuah anak perusahaan yang terpisah dari induknya (PT.PEMA). Karena itu, PT. PEMA harus membentuk anak perusahaan daerah beserta organisasi managemennya dan diisi orang orang baru yang mampu dan berpengalaman dalam manajemen bisnis Migas untuk mengelola Blok B.

Masyarakat sangat sadar bahwa, dalam organisasi PT. PEMA sekarang tidak ada orang yang mampu menelola bisnis Migas, termasuk dirutnya, Zubir Sahim yang tidak berlatar belakang Migas, ini tidak bisa dipungkiri.

Sebenarnya untuk membentuk satu perusahaan terbatas (PT) tidaklah susah dan dibutuhkan waktu lama. Namun hingga sekarang masyarakat tidak pernah mendengar PT. PEMA telah membentuk anak perusahaan yang akan mengelola Blok B.

Niat untuk membentuk anak perusahaan saja belum kelihatan, bagaimana mungkin nantinya BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh) akan memberikan rekomendasinya untuk PT. PEMA. Sangat bisa diprediksi bahwa BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh) tidak akan memberikan rekomendasi untuk PT. PEMA jika hingga saat ini anak perusahaan belum dapat dibentuk PT. PEMA.

Atau jangan-jangan lagi menunggu bagi-bagi saham sehingga sangat susah untuk membentuk anak perusahaan? Jangan sampai kepentingan pribadi mencoret upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Aceh selama ini, untuk mengambil alih Blok B.

Sudah saatnya, Plt Gubernur Aceh melakukan intervensi agar PT. PEMA bisa bekerja lebih cepat dan professional. Atau jangan jangan Plt Gubernur Aceh juga ada rencana aneh lain yang akhirnya bermuatan sebagai kepentingan pribadi? Sangat ironis kalau memang ini yang sedang terjadi.

Sepatutnya ada satu kata dan perbuatan antara Plt. Gubernur Aceh dengan Dirut PT. PEMA, sehingga rakyat Aceh mendukung usaha untuk segera mengelola Blok B. Namun, jangan ada dusta diantara mereka dan segera bentuk anak perusahaan yang akan mengelola Blok B tersebut.

Jadi saat ini masyarakat sudah bisa bersiap-siap untuk kecewa kembali atas prestasi PT. PEMA, mungkin juga Plt Gubernur Aceh, yang seharusnya menjadi gerbong yang memutar roda perekonomian Aceh.

Manajemen PT. PEMA terbuai dengan cerita euphoria seperti yang selama ini mereka besar-besarkan di media masa. Karena, PT. PEMA ini 100 persen dimiliki Pemerintah Aceh.

Tentu, rakyat Aceh berhak untuk tahu mengenai kesiapan PT. PEMA. Jika kali ini mereka gagal lagi, maka sudah selayaknya PT. PEMA dibubarkan saja dan dibentuk perusahaan daerah lain, yang lebih sehat dan diisi orang-orang yang professional.

Perusahaan yang akan mengelola Blok B harus diisi orang-orang yang profesional dibidang Migas dan tenaga tersebut banyak terdapat di Aceh dengan pengalaman Internasional. Itu sebabnya, tidak harus menunggu mereka yang akan pensiun baru direkrut.***

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi!
Rubrik

Komentar

Loading...