DKP Aceh dan Temuan BPK RI

“Menabur Benih Rupiah" Melalui Bantuan Hibah

“Menabur Benih Rupiah" Melalui Bantuan Hibah
Kepala DKP Aceh Dr. Ir Ilyas, MP (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai. Mekanisme pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan sejumlah bantuan hibah Dinas pada Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, tidak sesuai dengan ketentuan. Bahkan berpotensi menimbulkan terjadinya rawan penyalahgunaan, karena pemberian bantuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Itu sebabnya, BPK RI meminta kepada Gubernur Aceh untuk memberikan sanksi administrasi kepada Kepala SKPA (DKP Aceh), sesuai ketentuan yang berlaku.

Banda Aceh | Air tenang bukan berarti tak dalam. Agaknya, kondisi inilah yang terjadi pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh yang saat ini dipimpin Dr. Ir Ilyas, MP. Ini terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Pemerintah Aceh tahun anggaran 2019.

Simaklah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya sejumlah bantuan hibah pada Dinas Kelautan Aceh (DKP) Aceh, tanpa pertanggungjawawaban yang didukung dengan proposal atau usulan dari DKP kabupaten/kota.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan belanja bahan atau material berupa pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat yang telah memenuhi kritetia penerima hibah. Dan, kegiatan tersebut tidak dianggarkan dalam belanja hibah barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat,” tulis auditor BPK RI.

Padahal, DKP Aceh menganggarkan belanja hibah dan material tahun 2019, Rp 196 miliar lebih dan terealisasi Rp149 miliar lebih atau 75,83 persen.

Nah, berdasarkan Pelaksanaan dan Perubahan Anggaran (DPPA) serta dokumen pertanggungjawaban secara uji petik diketahui. Ternyata, dari realisasi belanja tersebut, diantaranya untuk bantuan bibit, pakan ikan, obat-obatan dan sarana dan prasarana kepada kelompok masyarakat dan Balai Benih Ikan (BBI), merupakan milik kabupaten/kota.

Temuan lain, BPK juga melakukan uji petik atas realisasi anggaran belanja bahan material pada DKP Aceh. Uji petik yang dilakukan yaitu, kegiatan belanja bibit ikan Rp115 miliar, belanja pakan ternak Rp3,9 miliar serta belanja bahan kelengkapan lapangan Rp22 miliar. Total seluruhnya Rp141,2 miliar.

Terhadap temuan ini, BPK sudah mengirimkan surat konfirmasi kepada Kepala DKP Aceh, dengan perihal penyampaian kuesioner belanja barang dan jasa.  Ironisnya, tidak ada tanggapan sampai dengan berakhinya pemeriksaan. Ada apa?

Kecuali itu, berdasarkan dokumen yang diperoleh BPK, mayoritas bantuan DKP Aceh diberikan kepada kelompok masyarakat yang penetapannya bersumber dari Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Unggulan Kelautan dan Perikanan Aceh.

Padahal menurut BPK, Keputusan Gubernur tersebut hanya menetapkan kawasan unggulan kelautan dan perikanan Aceh, sedangkan penerima manfaat yang akan diberikan bantuan pada tahun 2019, justeru tidak ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tersebut.

Selain itu, BPK juga sudah memeriksa sejumlah dokumen pertanggungjawaban secara uji petik pada beberapa kegiatan.

Hasilnya, berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 32 tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial besumber dari APBD beserta perubahannya.

Termasuk Peraturan Gubernur tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBA. BPK sampaikan pada kesimpulan bahwa, kegiatan pemberian bantuan tersebut belum tepat.

BPK berpendapat, pemberian bantuan di DKP Aceh belum tepat dikarenakan pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat tidak dianggarkan pada belanja barang dan jasa.

Selain itu, tidak seluruh pertanggungjawaban didukung dengan proposal atau usulan dari DKP kabupaten/kota.

Bahkan, dokumen pertanggungjawaban belum didukung Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA), pakta integritas dan sejumlah syarat lainnya.

Termasuk realisasi kegiatan pemberian bantuan senilai Rp141 miliar, tidak dikonversi ke Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai belanja hibah serta tidak ada pengakuan Beban Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.

Nah, atas temuan ini, BPK sudah mengusulkan reklasifikasi atas beban belanja bahan dan material pada beban hibah dan material pada beban hibah Rp141 miliar di Laporan Operasional (LO) dan telah disetujui.

Hal ini mengakibatkan belanja hibah pada LRA kurang saji dan belanja barang dan jasa lebih saja masing-masing sebesar Rp141 miliar.

Bahkan menurut BPK, mekanisme pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan bantuan, malah tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi menimbulkan terjadinya rawan penyalahgunaan.

Alasannya, pemberian bantuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi ini terjadi, karena  DKP Aceh tidak mengusulkan belanja bantuan pada belanja barang hibah barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga (masyarakat), serta bidang anggaran PPKA kurang cermat dalam memverifikasi anggaran belanja pada SKPA.

Terkait temuan tadi, Kepala DKP Aceh Dr. Ilyas mengaku akan menindaklanjutinya pada perubahan anggaran 2020 dan perencanaan tahun anggaran 2021.

Begitupun, BPK RI tetap merekomendasikan kepada Gubernur Aceh agar menginstruksikan Kepala DKP Aceh yang dipimpin Dr. Ir Ilyas, MP,  menganggarkan dan merealisasikan belanja hibah barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tak hanya itu, juga meminta Gubernur Aceh untuk menginstruksikan Kepala Bidang anggaran BPKA lebih cermat dalam memverifikasi anggaran belanja pada SKPA.

Di bagian akhir temuannya, BPK meminta kepada Gubernur Aceh untuk memberikan sanksi administrasi kepada Kepala SKPA (DKP Aceh), sesuai ketentuan yang berlaku.

Nah, beranikah Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengambil sikap tegas seperti saran BPK RI. Misal dengan mengantikan Kepala DKP Aceh saat ini dipegang Dr. Ir Ilyas, MP? Kita tunggu. (selengkapnya baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...