LHP BPK Terhadap Pemkab Nagan Raya Tahun Anggaran 2019

Membangun Tanpa Pertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah

Membangun Tanpa Pertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah
Bupati Nagan Raya dan Ketua DPRK ketika menerima WTP dari BPK RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Jumat, 26 Juni 2020 (Foto: Humas Pemkab Nagan Raya)

Penganggaran APBK Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tahun anggaran 2019, dinilai BPK RI Perwakilan Aceh,  belum mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Besar pasak dari tiang?

MODUSACEH.CO I Fakta miris ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern Tahun 2018, Nomor 5.B/LHP/XVIII.BAC/05/2019, tanggal 17 Mei 2019.

Akibatnya, BPK mengungkapkan antara lain; Penyusunan Anggaran Defisit APBK Pemerintah Kabupaten Nagan Raya TA 2018, tidak sesuai ketentuan.

Itu sebabnya, BPK merekomendasikan Bupati Nagan Raya agar  menginstruksikan TAPK supaya lebih cermat dalam penyusunan APBK, dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran terkait.

Kedua, TAPK untuk menganggarkan pendapatan yang berasal dari transfer atau bagi hasil dari APBN dan APBA (APBD Provinsi), disesuaikan dengan peraturan tentang besaran transfer/bagi hasil yang dialokasikan APBN dan APBA tersebut.

Ironisnya, atas rekomendasi BPK tersebut, Pemerintah Nagan Raya belum sepenuhnya melakukan upaya tindak lanjut, sesuai dengan rekomendasi BPK sehingga permasalahan penyusunan anggaran dan perubahannya masih terjadi pada pemeriksaan LK TA 2019.

Padahala, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya TA 2019, ditetapkan berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018.

Nah, pada APBK TA 2019, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menganggarkan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai berikut:

Namun, hasil pemeriksaan atas penetapan APBK TA 2019 menunjukkan kenyataan. Pertama, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tidak memperhatikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SilPA) TA 2018 sebagai dasar pembiayaan Netto TA 2019.

Kedua, hasil penelaahan dokumen oleh BPK diketahui, dalam penganggaran murni APBK TA 2019, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menganggarkan anggaran defisit, Rp32 miliar.

Defisit tersebut rencananya akan dibiayai melalui SilPa TA 2018. Berdasarkan LHP Nomor 5.A/LHP/XVIII.BAC/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 adalah Rp6.892.579.743,13. Rinciannya:

Berdasarkan angkat ini diketahui, SilPa TA 2018 adalah Rp6.892.579.743,33-, sehingga tidak mencukupi defisit anggaran Rp32.000.000.000,00-, yang rencanya akan dibiayai menggunakan SilPa TA 2018.

Sayangnya, sampai akhir TA 2019, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tidak melakukan perubahan atas anggaran defisit tersebut, dan tetap berpedoman terhadap APBK Murni TA 2019. Begitu beranikah?***

Komentar

Loading...