Dibalik Penolakan Tes Kesehatan Kepala Daerah

Memahami Putusan KIP Aceh, No:28/2016 (Bagian Satu)

Memahami Putusan KIP Aceh, No:28/2016 (Bagian Satu)
habadaily.com
Hasil tes kesehatan bakal calon (balon) kepada daerah yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh, bersama dokter ahli yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh, BNN Provinsi Aceh, dan Himpsi Wilayah Aceh, hingga kini masih menuai masalah. Itu disebabkan, ada belasan pasangan balon bupati dan wakil, wali kota dan wakil, yang tidak menerima serta merta hasil tes tersebut. Sebab, telah menghentikan langkah mereka menuju kursi kepala daerah. Penolakan itu terkait hasil tes yang menyatakan: tidak memenuhi syarat secara jasmani atau psikoligis untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai bupati/wakil, wali kota/wakil walikota. Nah, seperti apa sebenarnya regulasi KIP Aceh yang mengatur masalah ini? Wartawan MODUSACEH.CO Muhammad Shaleh, menulisnya.
***
Binggung dan janggal. Itulah pengakuan Teuku Husein Banta, Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Aceh pada media ini, Rabu siang. Ini terkait hasil tes kesehatan bakal calon kepala daerah, yang dikeluarkan Direktur RSUZA Banda Aceh, dr. Fachrul Jamal. Betapa tidak, selembar surat tanpa tanggal dan konsideran yang jelas itu, ternyata mampu menghentikan dan mematahkan langkah para bakal calon kepala daerah di Aceh, untuk bertarung pada Pilkada Aceh serentak, 15 Februari 2017 mendatang.

Masalah semakin memuncak, karena banyak pasangan balon, partai politik pengusung dan tim sukses yang mengaku tidak paham dengan maksud dan isi surat. Ini diakibatkan, tidak adanya sosialisasi dan hasil rekam medis yang diberikan pada pasangan calon. Padahal, sesuai putusan KIP Aceh, No: 28/2016, setiap bakal calon berhak menerima hasil tersebut. “Tidak diberikan, hanya selembar surat yang  janggal dan aneh itu,” ungkap Haji Sulaiman Ibrahim, balon Bupati Aceh pada media ini, Jumat pekan lalu.

Lantas, bagaimana sebenarnya isi dari regulasi tersebut? Putusan KIP Aceh menyebutkan. Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, setara dan berlaku sama terhadap balon pasangan bupati/wakil, wali kota dan wakil. “KIP kabupaten dan kota tinggal menyesuaikan saja,” kata Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi pada media ini, Rabu malam.

Selain itu, Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, dilaksanakan oleh Tim Medis atau Pemeriksa yang Profesional dan Imparsial yang dibentuk oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh. Aturan ini, sesuai Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa yang dimaksud organisasi profesi kedokteran untuk dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sementara Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah.

Terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,  menyatakan bahwa persyaratan menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus memenuhi persyaratan “mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter” untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota-Wakil Walikota.

Tak hanya itu, Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan. KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan standar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dengan berpedoman pada standar pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pengurus Besar IDI, Pengurus Pusat HIMPSI, dan BNN.

Penilaian Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur bertujuan untuk menilai kesehatan para Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau bakal calon perseorangan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dalam arti kesehatan yang dimaksud adalah, keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari gangguan/disabilitas serta bebas penyalahgunaan narkotika. Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat menggangu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya.

Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti (evidence-based medicine).Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan kesehatan rohani dari aspek psikologi dengan dua metode yaitu: psikotes (wawancara yang meliputi), kecerdasan umum. Misal, kepribadian dan sikap kerja. Pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika yaitu: DAS (Drug Abuse Screening Test), dan Asesmen Medis; UT Zat yeng terdiri dari lima parameter meliputi: THC, Methaphetamine, Amphetamine, Morphine, dan Benzodiazepine. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan. Sedangkan pemeriksaan jasmani: penyakit dalam, jantung dan pembuluh darah, paru. Ada lagi, bedah: (Urologi, Ortopedi, Obstetri Ginekologi, Neurologi, mata, telinga, hidung dan tenggorok, kepala leher, gigi serta mulut.

Semua tes itu dilaksanakan pada rumah sakit yang ditunjuk sebagai sarana penilaian kesehatan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Syaratnya, tersedia/dapat menyediakan tenaga  ahli/dokter spesialis/sub spesialis dalam jumlah yang mencukupi, sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan oleh IDI sebagai pendamping Tim Dokter Pemeriksa Independen IDI. Maupun, tersedia tenaga bantu (tenaga perawat, analis laboratorium, radiografer) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi; alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap. Tersedia ruangan khusus pemeriksaan kesehatan (medical check up terpadu). Mempunyai pengalaman yang baik untuk pemeriksaan kesehatan, terutama dalam pemeriksaan kesehatan pejabat negara. Mempunyai ruang khusus untuk pertolongan kegawatdaruratan medik yang mudah diakses dari ruang pemeriksaan kesehatan. Terletak pada lokasi tempat yang mudah diakses dan memudahkan proses evakuasi bila diperlukan serta berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengamanan (security check) maupun tersedia ruang praktik khusus yang memadai. Terakhir, para kepala deerah bersedia rumah sakit tadi sebagai tempat pemeriksaan kesehatan.
“Karena dasar itulah, kami memilih RSUZA Banda Aceh sebagai tempat pemeriksaan,” ungkap Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi.***



Komentar

Loading...