Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Melirik Usaha Galian C di Kota Lhokseumawe, Antara Berizin dan Ilegal

Melirik Usaha Galian C di Kota Lhokseumawe, Antara Berizin dan Ilegal
Aktivitas galian c di Kota Lhokseumawe (Foto: Din Pasee)

Lhokseumawe | Diduga, aktivitas galian C kian merajalela di Kota Lhokseumawe. Ada yang legal, tapi tak sedikit yang tanpa izin (ilegal). Namun, mereka belum tersentuh aparat penegak hukum.

Melintaslah sepanjang Jalan Desa Paya Peuntet, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Hampir sebagian besar bukit di sana telah menjadi lahan pengerukan galian C ilegal oleh para pengusaha. Mereka mengunakan alat berat.

Bahkan beberapa bukit yang berjejer di sana, telah berubah dan menjadi sasaran pengerukan galian C ilegal sehingga mengubah tebing dengan pola jalan miring.

Saifuddin Idris alias si Pon, seorang pemilik usaha galian C di bukit Desa Paya Peuntet mengaju. Usahanya memiliki izin alias legal.Tapi, tidak sedikit yang ilegal.

Itu sebabnya kata Saifuddin, banyak oknum, wartawan atau LSM yang datang dan menyorot pekerjaan galian C di lahan miliknya. Padahal, dia telah mengurus izin di Kantor Pelayanan Satu Atap Kota Banda Aceh dan telah resmi beraktifitas sebagai usaha penghasil tanah timbun. 

20200505-galian-c1

Aktivitas galian c di Kota Lhokseumawe (Foto: Din Pasee)

Padahal ungkap dia, bila ingin mencari informasi usaha galian C yang merusak lingkungan, para oknum itu bisa melihat sepanjang Jalan Buloh Blang Ara, Desa Paya Peuntet.

Sebab, keberadaan mereka telah merusak lingkungan tanpa terkendali dan hanya mengambil manfaat saja dengan mengeruk bukit hingga rata. 

“Untuk apa datang dan banyak tanya ini dan itu,  karena tempat galian C saya sudah ada ijin resmi. Kami mengurusnya sampai ke Propinsi Aceh.  Sekarang banyak oknum datang mau minta uang buka puasa.  Kalau mau wawancara datangi saja galian C ilegal yang ada di sana,“ ujar Si Pon saat ditemui media ini, Senin, 3 Mei 2020 lalu.

Bisa jadi, saran si Pon ada benarnya. Sebab, bukan mustahil aliran fulus dari usaha galian C ilegal tadi, ikut mengalir ke berbagai oknum tersebut.

Saifuddin Idris mengaku, dirinya telah mengantongi surat izin resmi atau pemegang IUP, Nomor: SKIUP-OP : 540/DPMPTSP/1355/IUP-OP/2019, dengan komoditas batuan jenis tanah urug. 

Makanya, dia mengaku tidak melanggar hukum dan bukan usaha galian C illegal, sehingga dapat  menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, di sepanjang areal atau lahan galian C miliknya, Saifuddin memasang tulisan pemberitahuan tentang izin resmi yang telah dia kantongi, sehingga tidak disangka usaha ilegal. 

Saifuddin mengelola dua titik bukit lahan galian C yang beroperasi dengan menggunakan dua unit alat berat. Dari penghasilan itu, dia mengaku ikut memberi konstribusi pada perangkat desa setempat dan berkoordinasi dengan pemilik tanah. 

Setiap pesanan satu unit  dump truk tanah timbun dia patok harga Rp30 ribu dan dipotong hak pemilik tanah Rp25 ribu.

Saifuddin mengaku, ada aktivitas pengerukan galian C ilegal pada sejumlah bukit di kawasan Kecamatan Muara Dua. Namun sama sekali tidak tersentuh aparat penegak hukum.

Diduga, karena pengusaha alat beratnya sering menyetor uang pelicin agar tidak menjadi sasaran oknum penegak hukum. Termasuk wartawan.

Usaha itu sebut Saifuddin masih terus dibiarkan dan akan meratakan seluruh bukit yang berjejer di sepanjang Jalan Buloh Blang Ara. 

Sementara itu,  kondisi serupa juga terjadi di sejumlah bukit Desa Paya Peuntet. Mereka tidak memasang plang izin pengerukan sehingga diduga usaha tersebut ilegal.

Ari, salah seorang pemilik lahan Bukit Desa Paya Peuntet mengaku. Usaha lagian C tadi berada di atas lahan milik dia, sedangkan untuk mengeruk dia bekerja sama dengan pemilik alat berat.

Diakui Ari, aktivitas itu dilakukan tanpa mengurus surat izin resmi.  Alasannya, selaku pemilik lahan dia memang ingin meratakan bukit untuk dapat dengan mudah memanfaatkan lahan tanpa kemiringan tanah. 

“Bukit ini milik saya.  Memang tidak ada izin galian C,  tapi sebagai pemilik lahan saya ingin meratakan bukit.  Sehingga lahan saya tidak ada kemiringan tanah.  Saya hanya dapat persenan kecil saja dari pengusaha alat berat,“ tuturnya. 

Menurut Ari, kondisi pengerukan galian C serupa juga banyak dilakukan pemilik lahan bukit lainnya di Desa Paya Puntet, tanpa perlu mengurus surat izin resmi. 

Lagi-lagi, alasannya karena keinginan pemilik lahan untuk meratakan bukit agar mudah dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya. 

“Kalau di daerah ini bukan hanya saya.  Tapi hampir seluruh bukit yang ada tidak ada izin resmi untuk pengerukan galian C.  Karena kami pemilik tanah cuma ingin meratakan bukit,“ jelas dia.

Camat Muara Dua Maulana membenarkan ada aktivitas eksplorasi galian C atasnama Saifuddin Idris di Desa Paya Peunteut dan telah mengantungi izin resmi. 

“Izin mereka sudah resmi,  suratnya baru dikeluarkan tahun 2019. Coba datang saja ke situ,“ saran Maulana.

Dia mengaku dan kalau tidak salah ingat, sejauh ini untuk kawasan Desa Paya Peunteut terdapat tiga lokasi yang melakukan pengerukan galian C. 

Namun dia tidak lagi berkomentar ketika ditanya tanggapannya soal galian C ilegal yang terus merajalela tanpa kendali di wilayah kerjanya.***

Komentar

Loading...