Melirik Pergantian Pandu, Menakar Surat Kejagung RI

Melirik Pergantian Pandu, Menakar Surat Kejagung RI
Irwan Pandu Negara (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)
Rubrik

 

Banda Aceh | Pergantian Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) atau Kepala ULP Aceh Irwan Pandu Negara, hingga kini memang masih menimbulkan sejumlah tanda tanya.

Terutama soal alasan dibalik pergantian tersebut. Memang, sebelumnya sempat beredar kabar jika Pandu pernah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan basah itu. Namun, secara pisik, surat resmi tadi hingga kini masih misteri.

Syahdan, Pandu mohon undur diri, karena disebut-sebut banyaknya desakan dan kepentingan yang harus dia akomundir dan layani, sehingga dia sempat beberapa kali sakit dan terpaksa berobat ke luar negeri.

Begitupun, dibalik semua itu, desakan agar Pandu diganti tetap saja muncul. Salah satunya, dari Pengurus Kadin Aceh, Muhammad Mada (Cek Mada) serta Muntasir Hamid.

Itu diungkapkan, saat pertemuan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dengan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), dan jajaran Pengurus Kadin Aceh, di Pendopo Wagub Aceh, Blang Padang Banda Aceh, Rabu, 25 Juni 2019 pagi.

Ketika itu, Cek Mada maupun Muntasir Hamid, mengungkap dengan gamblang soal kinerj Pandu beserta sejumlah ketua maupun anggota kelompok kerja (Pokja) Pemerintah Aceh.

Hasilnya, sekitar dua bulan kemudian atau Senin, 2 September 2019. Nova baru menganti Pandu.

Sempat pula beredar kabar, anti klimak dari pergantian Pandu adalah, setelah datang surat dari penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Ini terkait lelang proyek Rumah Sakit Regional Tapaktuan, Aceh Selatan 2018 lalu, yang diduga sarat masalah.

(baca: Dibalik Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Regional Tapaktuan. Ternyata Yang Dipanggil Penyidik Kejagung Pandu dan Khairullah).

Kini, kursi yang ditinggalkan Pandu sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) atau Kepala ULP Aceh, diberikan Plt Gubernur Aceh kepada Sayid Azhary sebagai Plt Kepala ULP Aceh.

Munculnya nama Sayid memang menyentak banyak pihak. Sebab, pada pelantikan 147 Pejabat Administratur dan 376 Pejabat Pengawas di Anjong Mon Mata, Senin kemarin. Sayid Azhary ikut dilantik menjadi Kepala Bagian Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh.

Sebelumnya, Sayid Azhary menjabat sebagai Kepala Seksi Pengusahaan Pelabuhan dan Jasa terkait Angkutan Pelayaran di Dinas Perhubungan Aceh.

Lantas, kemana kisah akhir dari surat Kejagung RI tersebut? (selengkapnya baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...