Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

MaTA Sebut Kasus Damkar Masuk Dalam Daftar Kasus Macet

MaTA Sebut Kasus Damkar Masuk Dalam Daftar Kasus Macet
Liputansatu.com
 Banda Aceh | Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai, kasus dugaan korupsi pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) yang dibeli Pemerintah Aceh senilai Rp 17,5 miliar masuk dalam daftar kasus macet. Macet, lantaran penanganannya tersendat dan sewaktu-waktu meski penetapan tersangka telah mencapai sepuluh orang dan ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh sejak 2015 lalu, bahkan telah mendapat suvervisi langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ini yang mesti didorong adalah percepatan pelimpahan, jangan berlama-lama dalam penanganan kasus. Amatan kita kasus Damkar masuk kategori kasus macet karena penanganannya lambat,” ujar Peneliti Hukum dan Staf Monitoring Peradilan MaTA, Sari Yulis, Jumat (23/9/2016).

Yulis mengungkapkan, selama 2016 pihaknya melihat tidak hanya dikasus Damkar saja yang mengalami nasib tersendat di tengah jalan tapi juga banyak kasus-kasus serupa yang bernasib sama, seperti Paradis, Raihanah dan kasus-kasu lainnya.

Begitupun Yulis mengatakan, selama ini MaTA dalam melakukan advokasi atau monitoring kasus sering terganjal dengan ketertutupan penyidik yang berdalih Inpres (Instruksi Presiden), kemudian menutup kasus-kasus yang semestinya menjadi pantauan publik.

“Kemungkinan untuk kasus macet itu sangat banyak  dan menguap di tengah jalan, ini akibat ketertutupan dari penyidik itu sendiri,” ungkap Yulis.

MaTA berharap, penyidik jangan selalu buang badan saat menjelaskan kepada publik dengan alasan belum turunnya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), karena undang-undang membolehkan penyidik melakukan audit pada akuntan swasta. “Karena, semakin lama kasus itu ditangani maka kepercayaan masayarakat terhadap penyidik juga akan semakin menurun,” ujar Yulis.*

Komentar

Loading...