Alokasi APBA-P 2019 Untuk Kadin Aceh

MaTA Pertanyakan Kebijakan Plt Gubernur Aceh

MaTA Pertanyakan Kebijakan Plt Gubernur Aceh
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah memimpin rapat SKPA dengan Pengurus Kadin Aceh di Banda Aceh (Foto: Bio Humas Setda Aceh)
Penulis
Rubrik
Sumber
Reporter Banda Aceh

Banda Aceh | Pengalokasian anggaran untuk pengadaan kebutuhan KADIN Aceh dalam APBA P 2019, yang  mencapai nominal Rp 2,8 miliar, dinilai sebagai kebijakan irasional, ditengah upaya Pemerintah Aceh mengejar ketertinggalan.

Tak tanggung-tanggung, pengadaan kenderaan oprasional hingga kulkas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh pada pos belanja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.

“Kondisi ini menunjukkan ketidakpekaan Pemerintah Aceh dalam pengalokasian anggaran,” ujar Alfian, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dalam siaran persnya, Rabu, 13 November 2019 di Banda Aceh.

Kritik Alfian, dalam beberapa sambutan yang disampaikan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah,  pasca pelantikan Pengurus KADIN Aceh Periode 2019-2024 di Banda Aceh. Organisasi ini dapat mendukung kerja-kerja Pemerintah Aceh.

Titik tekan kepada KADIN terpilih yang pernah disampaikan Plt. Gubernur  yaitu, mengembangkan dunia usaha, memperbaiki angka indikator makro ekonomi, menekan angka kemiskinan, inflasi dan lain-lain.

“Faktanya, jika organisasi ini harus membebankan anggaran daerah, tentu akan menjadi masalah baru dalam upaya mengejar ketertinggalan Aceh,” katanya.

Alfian mengkritik. Pertanyaan mendasar yaitu, output apa yang ingin dicapai dengan pengalokasian anggaran tersebut kepada KADIN Aceh. Sejatinya, lembaga ini harus menjadi lembaga mandiri yang mampu membiayai oprasional lembaganya sendiri. Bukan sebaliknya dan ini sangat memalukan. Selama ini narasi yang di bangun di tingkatan publik "pemberdayaan" ternyata hanya menggrogoti APBA. Bukan inovasi kreatif yang seharusnya mereka lahirkan,” ungkap Alfian.

Dalam pandangan MaTA, proses pembahasan APBA Perubahan 2019 antara eksekutif dan legeslatif, terkesan tertutup dan sengaja hanya untuk melancarkan alokasi-alokasi anggaran semacam ini.

Karena itu, MaTA mendesak Pemerintah Aceh secara tegas untuk membatalkan realisasi anggaran dari APBA kepada Kadin Aceh tersebut sehingga rasa keadilan rakyat Aceh terjaga.***

Komentar

Loading...