Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Pemerintah Aceh Dinilai tak Mampu dan Transparan

MaTA Membuka Mata Penanganan Covid-19 di Aceh

MaTA Membuka Mata Penanganan Covid-19 di Aceh
Hafidh, Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik, MaTA (Foto: mataaceh.org)
Rubrik
Sumber
Rilis MaTA

Angka positif Covid-19 di Aceh terus meningkat. Sementara, tingkat keterbukaan informasi program dan alokasi anggaran penanganan dampak Covid-19 di Aceh semakin rendah. Ironisnya, justeru ada alokasi anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS), dari penyediaan aplikasi hingga instansi vertikal.

MODUSACEH.CO | INILAH informasi terkini yang dipublikasi Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) melalui siaran pers yang diterima media ini, Rabu, 23 September 2020 malam.

Rilis yang ditandatangani Hafidh, Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik itu, memaparkan berbagai data, khususnya terkait alokasi dan pengunaan dana Covid-19 oleh Pemerintah Aceh.

20200923-tabel1

Ada yang ironi menurut MaTA. Walau telah didesak berbagai pihak bahkan DPR Aceh, agar Pemerintah Aceh dibawah komando Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk transparan.

Hasilnya justeru tak bergeming. Pemerintah Aceh sebut MaTA, hingga kini belum mempublikasikan alokasi anggaran dan bentuk program penanganan dampak Covid-19 secara terperinci kepada publik.

Tentu, hal ini tidak hanya berdampak pada relasi eksekutif dan legeslatif, lebih jauh kondisi ini berdampak pada kepercayaan publik kepada Pemerintah Aceh dalam penanganan dampak Covid-19.

Nah, dari informasi yang peroleh MaTA, per Juli 2020. Alokasi anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 seluruh Aceh (pemerintah Kabupaten/kota dan pemerintah provinsi) sebesar Rp3,2 triliun.

Provinsi Aceh sendiri mengalokasikan anggaran Rp2,5 triliun, sementara alokasi seluruh kabupaten/kota di Aceh jika dijumlahkan Rp730,6 miliar.

“Jika merujuk pada informasi yang kami peroleh tersebut, kabupaten/kota di Aceh dengan alokasi anggaran tertinggi yaitu kabupaten Pidie Jaya (Rp97,2 miliar),” ungkap Hafidh.

Selanjutnya Kabupaten Abdya (Rp54,2 miliar) dan Kota Lhokseumawe (Rp51,4 miliar). Sementara, daerah terendah mengalokasikan anggaran penanganan dampak covid-19 yaitu Kabupaten Aceh Jaya (Rp5,6 miliar).

Jika melihat realisasi per Juli 2020 sebut MaTA, tidak sampai setengah dari seluruh kabupaten/kota di Aceh yang serapan anggarannya diatas 50 persen. Bahkan, ada daerah yang baru terserap anggaran penanganan dampak Covid hanya 2,7 persen yaitu, Kabupaten Aceh Timur (lihat tabel).

Lantas, bagaima dengan Provinsi Aceh sendiri? Tulis MatA, dari alokasi Rp2,5 triliun, baru terserap Rp174,7 miliar atau atau hanya 6,99 persen dari total alokasi.

Padahal, sesuai ketentuan, alokasi anggaran penanganan dampak Covid-19 difokuskan pada tiga kelompok isu. Pertama, pemulihan dampak ekonomi. Kedua, penanganan bidang kesehatan dan ketiga untuk penyediaan jaring pengaman sosial (JPS).

Dari informasi tersebut diketahui, alokasi anggaran penanganan dampak Covid-19 di Aceh terbesar diperuntukkan bagi penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yaitu, Rp2,3 triliun. Disusul isu kesehatan Rp134, 4 miliar dan pemulihan ekonomi Rp19,6 miliar.

“Jika melihat lebih rinci dokumen yang kami peroleh, pada isu pemulihan dampak ekonomi, Pemerintah Aceh memfokuskan pada tiga kegiatan utama yaitu, pengadaan masker untuk 23 kabupaten/kota (penguatan modal usaha pada pelaku UMKM) Rp 1,5 miliar. Kedua, kegiatan pengembangan pemanfaatan pekarangan dan pengenalan konsumsi pangan B2SA, Rp8,1 miliar dan ketiga kegiatan pengadaan ayam petelur dengan alokasi Rp10 miliar,” ungkap Hafidh, Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik, MaTA.

Nah, dari ketiga alokasi tersebut baru direalisasikan untuk kegiatan pengadaan masker. Sementara dua kegiatan lainnya per Juli 2020, belum terealisasi sama sekali.

“Melihat fakta ini, kami menilai Pemerintah Aceh tidak punya strategi dalam penanganan pemulihan dampak ekonomi serta tidak teridentifikasi secara jelas kelompok sasaran yang akan disasar untuk pemulihan dampak ekonomi di Aceh,” ujar dia.

Pada sektor kesehatan, rincian alokasi anggaran difokuskan pada 6 kategori dan baru terealisasi pada 3 kategori dengan angka total serapan anggarannya per Juli 2020 hanya 0,95 persen.

“Kondisi ini sangat mengecewakan, ditambah fakta-fakta banyaknya tenaga medis yang terpapar Covid-19 di Aceh. Bahkan, telah melumpuhkan layanan kesehatan dari tingkat Rumah Sakit Umum Daerah hingga level Puskesmas,” sebut Hafidh.

Selain itu, banyaknya tenaga medis yang terpapar Covid-19 di Aceh dan lumpuhnya layanan kesehatan ini, dapat simpulkan akibat tidak maksimalnya penanganan sektor kesehatan Pemerintah Aceh.

“Dengan realisasi tersebut, tentu saja Aceh menjadi provinsi terendah realisasi anggaran kesehatan se-Indonesia,” jelas Hafidh. (Lihat: Rincian alokasi dan serapannya per Juli 2020 sektor kesehatan).

Untuk sektor Penyedian Jaring Pengaman Sosial (JPS), rincian alokasi anggaran difokuskan kepada sembilan program/kegiatan dengan alokasi anggaran Rp2,3 triliun.

“Dari total anggaran tersebut, per Juli 2020 baru terealisasi sebesar Rp. 171,9 atau sebesar 7,33%  dari total alokasi,” sebut dia. (Lihat: Rincian alokasi dan realisasinya per Juli 2020 untuk Penyedian Jaring Pengaman Sosial).

Nah, dari rincian tersebut diketahui pula,  Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran JPS untuk kebutuhan sembako, penyediaan aplikasi bahkan alokasi anggaran untuk Instansi vertikal.

“Dapat disimpulkan, Pemerintah Aceh tidak responsif menjawab permasalahan dilapangan. Dilatarbelakangi berbagai masalah, bahkan bantuan sembako Pemerintah Aceh sempat ditolak di beberapa wilayah,” kata Hafidh.

20200923-tabel4a

Fakta ini ungkap dia, menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah Aceh merencakanan penanganan dampak Covid-19 dengan baik. Kondisi ini diperparah lagi oleh sikap Pemeritah Aceh yang tidak transparan dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran kebutuhan penanganan dampak covid-19 di Aceh.

Dari berbagai fakta miris tadi, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengeluar sejumlah rekomendasi. Pertama, mendesak Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota di Aceh, untuk segera mempublikasikan rincian program dan anggaran penanganan dampak covid-19 di Aceh.

Alasannya, selain untuk menghindari tumpang-tindih dalam penanganan, membuka informasi ini juga untuk memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan saran/pendapat dalam penyusunan program, anggaran hingga kelompok sasar dalam penangan pandemi ini.

“Jika hal ini tak dilakukan, jangan terus menyalahkan masyarakat yang tidak patuh/percaya pada langkah-langkah yang dilakukan pemerintah karena pada kenyataannya Pemerintah sendiri yang tidak mau terbuka kepada masyarakat,” ujar Hafidh.

Kedua, mendesak DPRA/DPRK (dengan segala kewenangan yang dimiliki),  untuk dapat maksimal melakukan pengawasan serta “memaksa” pemerintah -baik provinsi maupun kabupaten/kota- mempublikasikan rincian alokasi dan realisasi program/kegiatan penanganan dampak Covid-19 di Aceh.***

Komentar

Loading...