MaTA: Jembatan Kilangan Aceh Singkil Perlu Diaudit BPKP

MaTA: Jembatan Kilangan Aceh Singkil Perlu Diaudit BPKP
Koodinator MaTA, Alfian. (Foto: Ist)
Penulis
Sumber
Laporan Huwaidi Johan

Banda Aceh | Berdasarkan monitoring Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), proses penyelidikan yang saat ini ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh terhadap pembangunan Jembatan Kilangan Aceh Singkil belum ada perkembangan. 

Koodinator MaTA, Alfian mengatakan, pemanggilan para pihak yang dianggap bertangungjawab terhadap kebijakan dan pelaksana pembangunan jembatan tersebut sudah dilakukan pendalaman.

Ini berarti, dengan meminta keterangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pokja IV, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh dan pihak Rekanan dan Konsultan Pengawas yang diperiksa dari tanggal (22-24 Februari 2021) oleh Kejati Aceh.

"Namun hingga hari ini belum ada perkembangan dari kasus tersebut termasuk permintaan audit kepada BPKP Aceh," ujar Alfian dalam keterangan tertulis kepada MODUSACEH.CO, Rabu  lalu di Banda Aceh.

Lanjut Alfian, berdasarkan analisa kami atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh, ditemukan permasalaham yang tidak patut, yang kemudian dilakukan pendalaman atas temuan tersebut oleh pihak Inspektorat Aceh.

"Kami menilai ada dua katagori yang menjadi temuan, dan itu sangat berpotensi terjadi tindak pidana korupsi,” sebut Alfian.

Masih kata Alfian, adanya temuan secara adminitrasi diawal proses tender, adanya persengkongkolan terjadi antara rekanan dengan pihak ULP dalam hal ini Pokja IV, sehingga banyak kewajiban yang harus dipenuhi oleh rekanan tapi tidak dilakukan, dan itu sengaja dibiarkan pihak Pokja IV, sehingga secara aturan dalam adminitrasi nyata terjadi pelanggaran, dan ini sudah menjadi temuan hukum kalau secara audit yang telah dilakukan BPK RI.

“Temuan secara keuangan dimana adanya upaya manipulasi dokumen, sehingga dengan mudah dapat dicairkan uang 100 persen, padahal kebijakan tersebut tidak patut dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Aceh,” jelas Alfian.

Alfian menanbahkan, sanksi tegas harus diberikan terhadap Pokja karena dari kebijakan tersebut dapat merugikan keuangan daerah, dan kemudian atas nama perusahaan pelaksana pembangunan jembatan tersebut wajib dilakukan pencantuman dalam daftar hitam karena menyampaikan dokumen laporan keuangan yang diduga palsu. 

“Jadi setelah kami dalami terhadap temuan tersebut, potensi korupsi terjadi dan kemudian penting segera Kejati untuk meminta audit kepada BPKP Aceh, audit yang kami maksud adalah, audit berupa kebijakan, adminitrasi, keuangan dan pembangunan jembatan tersebut,” ungkap Alfian.

Maka konsistensi Kejati terhadap kasus ini harus jelas dan transparan, jangan ada upaya melindungi karena apabila tidak ada kepastian hukum terhadap kasus dimaksud, maka kepercayaan publik terhadap kinerja Kejati Aceh menjadi hilang. Apalagi penanganan kasus tersebut oleh Kejati sudah menjadi atensi publik.***

Komentar

Loading...